JAKARTA – Direksi Pertamina disebut-sebut lebih mengedepankan asing dalam menjalankan proyek-proyek perusahaan pelat merah tersebut. Bahkan, Pertamina cenderung mengabaikan warga atau pengusaha pribumi demi asing.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Mohammad Hekal menyatakan sangat tidak setuju jika proyek-proyek Pertamina banyak diserahkan kepada asing. Menurutnya, sebagai bagian dari BUMN, Pertamina mesti menyadari bahwa tugas utamanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Kalau benar mereka berpihak pada asing, patut kita pertanyaan nasionalisme mereka. Sebab pada hakekatnya, perusahaan itu bergerak untuk memaksimalkan keuntungan dan nilai saham para pemegang sahamnya, dan meningkatkan kesejahteraan untuk karyawannya serta bermanfaat buat lingkungannya. BUMN pemegang sahamnya negara alias milik rakyat, jadi enggak masuk akal kalau dia mementingkan asing,” kata Hekal kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/10/2015).
Jika lebih mengedepankan asing, kata dia, maka Pertamina secara tidak langsung sudah mengkhianati Negara dan rakyat Indonesia. Padahal Pertamina merupakan core perusahaan terbesar di Indonesia dengan produk dari hulu ke hilir.
“Kalau mementikan asing, para eksekutifnya, yaitu direksi, komisaris atau kuasa pemegang saham mengkhianati pemegang sahamnya, dalam hal BUMN, ya negara dan rakyatnya. Apalagi BUMN punya misi menguasai bidang-bidang yg menyangkut hajat hidup orang banyak,” jelasnya.
Dijelaskan bahwa DPR memberikan tugas kepada BUMN untuk menjadi agent of development atau agen pembangunan.
“Tentu ujung daripada tugas-tugas itu untuk kepentingan bangsa, bukan untuk asing.”
Ia pun mempertanyakan jika Pertamina terus memakai jasa atau perusahaan asing untuk menjalankan proyek dan program-program mereka. Sebab, sama saja Pertamina mengabaikan kemampuan yang dimiliki oleh warga pribumi.
“Kalau ada keterlibatan asing itu wajar, tapi harus diprioritaskan pada kegiatan yang mana Pertamina sendiri tidak mampu. Tapi masa ya warga lokal tidak ada yang kompeten di bidang itu,” jelasnya.
“Jika tidak ada wajar, tentu berprinsip bahwa itu memang dibutuhkan dan minimal sama-sama diuntungkan atau nilai keuntungan yang didapat pihak asing tersebut wajar dan sesuai dengan kebutuhan Pertamina terhadap pihak asing tersebut.”
Tentu kata dia, warga lokal yang diprioritaskan oleh Pertamina bukan warga asing yang berkedok lokal.
