Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan menduga kebijakan-kebijakan kontroversial Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly terhadap partai Islam sebagai langkah untuk menghancurkan Islam. Hal ini bisa dilihat dalam pengesahan kepengurusan DPP PPP kubu Romahurmuziy, di tengah kondisi proses penyelesaian dalam internal PPP.
“Dugaan kita yang juga cukup kuat, Yasonna sengaja melakukan semua konflik ini untuk menghancurkan dan mengacaukan partai Islam, khususnya Islam itu sendiri” kata Ketua DPP PPP kubu Dzan Faridz Akhmad Gojali kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/3).
Menurutnya, apa yang terjadi di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut tidak semata-mata persoalan internal. Konflik itu juga bukan semata-mata konflik antara kubu Suryadharma Ali dan kubu Romahurmuziy. Lebih dari itu, ada kepentingan-kepentingan lainnya yang boleh jadi tidak terbaca oleh publik.
“Ya jelas, ada faktor eksternal yang bermain di sini,” jelasnya.
Faktor eksternal yang dia maksud, selain upaya untuk menghancurkan partai Islam juga untuk memperkuat kekuasaan dan pemerintahan Jokowi yang sangat lemah. Selain itu boleh jadi kata dia, juga untuk kepentingan Pemilu 2019.
“Intervensi pemerintah sudah jelas masuk ke PPP. Bukti-buktinya Romy (Romahurmuziy, red) gelar muktamar terlihat ada utusan pemerintah. Romi gelar acara dihadiri Menkopolhukum, dihadiri JK,” ujarnya.
[caption id="attachment_356124" align="alignleft" width="300" caption="Laoly tengah menjelaskan visinya di Kementerian Hukum dan HAM"][/caption]
Gojali juga secara tegas menyebutkan apa yang ditampilkan pemerintahan Jokowi-JK melalui kebijakan Menkumham Yasonna Laoly mirip cara-cara yang dilakukan Pemerintahan Orde Baru. Yasonna telah merusak dan mengesampingkan Undang-Undang Partai Politik dengan cara bertindak otoriter sesuai keinginannya sendiri dan kelompoknya semata.
“Yasonna, sadarlah. Anda harus sadar sudah melakukan kesalahan fatal yang mengesampingkan UU partai politik.”
Bahkan, lanjut Gojali, terdapat dugaan adanya upaya Yasonna Laoly untuk menghancurkan partai Islam melalui kebijakannya tersebut. Disebutkan bahwa Laoly sengaja mengadu domba umat Islam.
"Kalau caranya untuk memecah belah Islam, berarti dia sudah merusak tatanan demokrasi dan bangsa ini yang sudah berjalan dengan baik," kata Gojali.
Oleh karenanya, ia meminta agar Laoly tetap menggunakan cara-cara yang bermoral dan konstitusional, tidak merusak partai politik demi memenuhi ambisi kekuasaannya.
“Ingin memperkuat pemerintahannya tapi dengan perilaku yang busuk yang tidak perlu dilakukan lagi saat ini. Jangan pakai cara-cara koboi begitu,” ungkapnya menyesalkan.
Hal senada diungkapkan Pegiat Kebebasan Beragama, Sodik Taufiqurrahman, bahwa selama ini Islam dan keberagamaan sudah sangat mengajarkan tatanan berbangsa dan bernegara dengan baik.
"Jangan sampai Laoly memancing kemarahan umat Islam dengan misinya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.
Menurutnya, Jokowi sudah selayaknya untuk mengedepankan menteri yang memiliki visi-misi untuk mempersatukan bangsa, bukan malah merusak seperti Laoly.
"Laoly bukan menteri yang representatif di Kementerian Hukum dan HAM, sudah saatnya Jokowi memikirkan untuk memberikan pelajaran bagi Laoly, bahkan menggantinya" pungkasnya.
