Etika Keamanan International di Era Digital menurut Kajian IPS dalam Perspektif Global

Dalam era digital yang terus berkembang, pertumbuhan teknologi informasi memunculkan pertanyaan etika seputar privasi dan keamanan digital. Kajian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menyoroti dilema yang muncul ketika negara-negara berusaha menjaga keamanan sambil memastikan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak privasi individu. Tantangan ini menuntut keseimbangan yang cermat antara kebijakan keamanan yang efektif dan kepatuhan terhadap norma-norma etika global. Isu utama terletak pada bagaimana negara-negara dan aktor global dapat menjaga keamanan sambil menghormati hak privasi individu. Ketika negara-negara mengembangkan kebijakan keamanan digital, pertimbangan etika menjadi esensial. Bagaimana sejalan antara langkah-langkah keamanan dan hak asasi manusia dapat dijaga? Pengambilan keputusan terkait penyimpanan data, pemantauan online, dan akses pemerintah terhadap informasi pribadi memunculkan pertanyaan etika yang mendalam. IPS memberikan kerangka kerja analisis yang mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari kebijakan ini terhadap kebebasan dan privasi individu. Dalam konteks ini, penting juga untuk mengevaluasi keadilan global. Implikasi etika muncul ketika negara-negara dengan kapasitas keamanan digital yang tinggi dapat memanfaatkan informasi secara lebih efektif daripada negara-negara yang kurang berkembang secara teknologi. Kesenjangan ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana komunitas internasional dapat mengadopsi norma-norma bersama yang melindungi privasi dan hak asasi manusia secara merata. 

Selain itu, IPS membantu memahami peran individu dan kelompok masyarakat dalam menghadapi tantangan privasi dan keamanan digital. Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam membentuk kebijakan yang menghormati etika? Dalam menghadapi dilema etika ini, kajian IPS memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan solusi yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan keseimbangan antara keamanan dan privasi di era digital yang terus berkembang. Dalam konteks serangan siber, juga penting untuk mempertimbangkan hak asasi manusia. Bagaimana tindakan yang diambil oleh pemerintah atau entitas swasta dapat memengaruhi privasi dan kebebasan individu? Kajian IPS menawarkan analisis mendalam tentang konflik antara keamanan siber dan hak asasi manusia, membuka pintu untuk pembahasan kebijakan yang seimbang dan adil. Pentingnya keterlibatan masyarakat global juga ditekankan dalam kajian IPS terhadap serangan siber. 

Dengan mempertimbangkan aspek ini, kajian IPS memberikan kontribusi berharga dalam merangkum tantangan etika yang terkait dengan serangan siber dan mendefinisikan landasan untuk kebijakan global yang beradab dan adil di era digital ini. Kewajiban bersama merujuk pada tanggung jawab bersama negara-negara untuk menjaga keamanan dunia maya. Ini melibatkan pertukaran informasi yang aktif, kolaborasi dalam investigasi serangan siber, dan dukungan dalam mengembangkan kapasitas keamanan bagi negara-negara yang mungkin rentan. Dengan kewajiban bersama, tercipta solidaritas global untuk melawan ancaman digital yang mungkin melintasi batas-batas nasional. Regulasi yang kuat dan kewajiban bersama menjadi landasan bagi etika keamanan internasional di era digital. Negara-negara perlu mengembangkan kerangka regulasi yang memastikan perlindungan data, privasi, dan integritas infrastruktur siber. Kewajiban bersama mengarah pada tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan global. Pentingnya inovasi dalam teknologi keamanan digital tidak dapat diabaikan. Negara-negara perlu mendorong riset dan pengembangan untuk menghasilkan solusi keamanan yang lebih canggih. Kesadaran akan risiko, serta investasi dalam talenta keamanan siber, menjadi elemen kunci dalam menjaga keamanan internasional di era digital yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA 

Santika. (2021). Tinjauan terhadap Etika keamanan internasional.  Jurnal Etika Demokrasi 

Naisbit. (2020). Membangun Kesadaran Integti  Bangsa Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial 

Susanto. (2022). Antisipasi Indonesia aband ke 21.Pustaka Pelajar