C. Hukum Sebagai Alat untuk Mengubah Masyarakat
   Hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat oleh agen atau pelopor perubahan, yaitu individu atau kelompok yang dipercaya memimpin lembaga sosial. Mereka menggunakan hukum untuk mengubah sistem sosial dan terlibat dalam tekanan untuk melakukan perubahan, serta mengawasi proses tersebut. Social engineering atau social planning merujuk pada cara-cara yang direncanakan untuk mempengaruhi masyarakat. Hukum dapat memengaruhi perubahan sosial secara langsung atau tidak langsung. Contohnya, peraturan tentang sistem pendidikan dapat memiliki dampak signifikan terhadap perubahan sosial, seperti penerapan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar setelah Proklamasi Kemerdekaan.
Bab VII : Hukum dan Pembangunan
A. Pembangunan dan Permasalahannya
   Pembangunan memiliki banyak aspek, termasuk masalah seperti biaya, pembebasan tanah, persepsi masyarakat, infrastruktur, dan perumahan. Menurut Michael Hager, pembangunan seperti bendungan tidak akan berarti tanpa adanya peraturan pengairan. Dampak dari pembangunan harus dipertimbangkan saat melakukannya. Oleh karena itu, pembangunan memerlukan kolaborasi besar dari berbagai sektor, termasuk dukungan hukum. Hukum diperlukan untuk membantu menggerakkan masyarakat menuju kemajuan dan mengantisipasi dampak dari pembangunan tersebut.
B. Peranan Hukum dalam pembangunan
   Peran hukum dalam pembangunan meliputi:
a. Menciptakan lembaga hukum baru untuk mendukung dan mendorong pembangunan. Â
b. Mengamankan proses dan hasil usaha, memberikan kepastian agar usaha dapat dilakukan dengan baik. Â
c. Mengembangkan prinsip keadilan dalam pembangunan, dengan melibatkan pemerintah dan semua elemen terkait. Â
d. Memberikan legitimasi terhadap perubahan, mendorong perubahan yang konstruktif. Â
e. Melakukan perombakan lembaga hukum lama, menggantinya dengan lembaga hukum baru. Â
f. Menyelesaikan perselisihan, yang mungkin muncul dalam rangkaian perubahan pembangunan. Â
g. Mengatur kekuasaan pemerintah, menghindari intervensi berlebihan yang dapat mengganggu kepentingan masyarakat, yang diatur melalui hukum administrasi.
Bab VIII : Pengendalian Sosial
A. Definisi Pengendalian Sosial
  Pengendalian sosial adalah proses yang direncanakan dan tidak direncanakan untuk mendorong dan mendidik individu, terutama siswa, agar memahami dan mengikuti hukum serta kebiasaan masyarakat. Secara lebih luas, pengendalian sosial berfungsi sebagai alat bagi masyarakat untuk mempengaruhi atau mengontrol anggotanya. Melalui internalisasi, enkulturasi, dan sosialisasi, anggota masyarakat diharuskan mengadopsi sikap patuh serta nilai, norma, dan perilaku yang diharapkan.
B. Pengendalian Sosial pada Masyarakat
