Kerusuhan di Bangladesh baru-baru ini telah menarik perhatian dunia internasional. Demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa yang dimulai pada awal Juli 2024 berubah menjadi kerusuhan setelah bentrokan dengan polisi dan pendukung pemerintah. Penyebab utama kerusuhan ini adalah protes terhadap kebijakan pemerintah yang menetapkan pembatasan kuota seleksi pegawai negeri sipil (PNS). Mahasiswa menuntut agar sistem kuota ini dihapus dan digantikan dengan skema seleksi berbasis prestasi.
Sistem kuota PNS di Bangladesh telah berlaku sejak tahun 1972 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 2018, sistem ini dihapuskan, namun 56 persen pekerjaan pemerintah masih dibatasi dengan berbagai kuota. Sebagian besar kuota mencakup kelompok-kelompok seperti keluarga pejuang kemerdekaan, perempuan, dan kelompok yang berasal dari distrik-distrik yang kurang berkembang. Mahasiswa merasa bahwa sistem ini tidak adil dan menghambat kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan di sektor publik.
Kerusuhan pertama kali terjadi di Universitas Dhaka pada awal Juli 2024. Awalnya, kerusuhan hanya melibatkan peserta demonstran dengan kepolisian di Dhaka. Namun, belakangan ini kerusuhan meluas dari kawasan ibu kota ke kota-kota lain. Demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi kekerasan setelah polisi menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa. Para demonstran merespons dengan melemparkan batu dan membakar kendaraan.
Pada puncak kerusuhan, para mahasiswa membakar gedung lembaga penyiaran negara, Bangladesh Television (BTV). Seorang pegawai BTV mengatakan bahwa massa yang marah membakar gedung resepsionis dan puluhan kendaraan yang diparkir di luar. Banyak orang terjebak di dalam gedung saat api menyebar, namun berhasil dievakuasi dengan aman. Aksi ini dilakukan sehari setelah Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina muncul di televisi untuk meredakan bentrokan yang telah membuat puluhan korban tewas.
Tuduhan bahwa Amerika Serikat terlibat sebagai dalang kerusuhan ini muncul dari beberapa pihak yang menuduh adanya campur tangan asing dalam memicu ketidakstabilan di Bangladesh. Namun, tuduhan ini belum terbukti dan masih menjadi spekulasi. Pemerintah Bangladesh menyalahkan lawan politik atas kerusuhan yang terjadi setelah kuota diberlakukan pada pekerjaan pemerintah. Pasukan keamanan dituduh melakukan kekerasan yang berlebihan, namun pemerintah membantah tuduhan tersebut.
Kerusuhan ini telah menyebabkan setidaknya 150 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Banyak dari mereka yang terjebak dalam pertumpahan darah menggambarkan apa yang terjadi sebagai mimpi buruk. Seorang mahasiswa menuturkan bahwa para demonstran di Ibu Kota Dhaka hanya ingin mengadakan unjuk rasa damai, namun polisi menghancurkannya dengan menyerang mereka saat mereka sedang berkumpul. Seorang pemimpin mahasiswa yang kini dalam masa pemulihan di rumah sakit menggambarkan bagaimana dia ditutup matanya dan disiksa oleh orang-orang yang mengaku sebagai polisi.
Pemadaman internet secara nasional sejak pertengahan Juli 2024 telah membatasi aliran informasi di negara tersebut, yang juga memberlakukan jam malam. Kerusuhan ini merupakan tantangan paling serius yang dialami Sheikh Hasina dalam beberapa tahun terakhir. Pada Januari silam, dia kembali menjabat sebagai perdana menteri untuk masa jabatan keempat berturut-turut dalam pemilu kontroversial yang diboikot oleh partai-partai oposisi utama di negara tersebut.
Situasi di Bangladesh masih sangat tegang dan belum ada tanda-tanda bahwa kerusuhan akan segera berakhir. Mahasiswa dan kelompok oposisi terus menuntut reformasi kebijakan pemerintah, sementara pemerintah berusaha untuk mengendalikan situasi dengan berbagai cara. Dunia internasional terus memantau perkembangan ini dengan cermat, mengingat potensi dampaknya terhadap stabilitas regional.
