Debata capres-cawapres 2014 telah dimulai pada tanggal 9 Juni 2014 yang disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi nasional. Riuh gemuruh pendukung dan penonton debat di dunia maya tidak kalah serunya dengan riuh gemuruh pendukung dan penonton di dunia nyata. Bahkan riuh gemuruh di dunia maya boleh dibilang lebih seru karena perdebatannya lebih ekpresif dan agresif.
Ada satu sesi yang paling disorot oleh para penonton debat itu adalah ketika cawapres Jokowi,JK, menanyakan tentang pandangan dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak Prabowo terkait dengan pelanggaran HAM dimasa lampau dan yang sekarang. Sebenarnya pertanyaan ini sangat sederhana jawabannya yaitu pembentukan pengadilan HAM adhoc untuk mengadili para pelanggar HAM dan agar pelanggaran HAM itu tidak terulang lagi maka perlu dibuat semacam nota kesepahaman antar instansi dan antar departemen dan antar lembaga sehingga tidak terjadi kerancuan antara penegakan hukum dan pelanggaran HAM.
Namun pertanyaan JK yang sederhana itu menjadi sangat sulit dan rumit bahkan membuat seorang Prabowo yang selama ini "merasa" superior dengan mengatakan maling-maling kepada penguasa dan pihak lain, menjadi seorang yang inferior, sensi dan melo. Kenapa saya mengatakan demikian. Dari jawaban yang muter-muter yang mirip komedi puter, dan mbulet kayak ulet Prabowo mengatakan bahwa beliau tahu arah pertanyaan JK. Ditambah lagi dengan pernyataan bahwa beliau sudah menjalankan tugas dengan baik, masalah penilain silahkan tanyakan atasan saya. Jelas sekali, pernyataan ini menunjukkan bahwa Prabowo merasa dalam posisi diserang dan ditekan dengan pernyataan ini. Sayangnya perasaan diserang dan ditekan ini tidak dapat dikuasai dan dikendalikan dengan baik sehingga justru pernyataannya menguatkan bahwa Prabowo sebagai bawahan tidak becus menjalankan tugas. Terbukti dengan keluarnya SK DKP atas pemberhentiannya dari kedinasan militer dan keluarnya SK DKP itu bukan tanpa sebab melainkan merupakan penilaian DKP atas tindakan Prabowo yang melanggar aturan secara fatal. Jadi, jika Tantowi Yahya berterima kasih kepada JK karena memberikan ruang bagi Prabowo untuk klarifikasi masalah pelanggaran HAM yang ditimpakan kepadanya, pernyataan Tantowi Yahya itu menjadi sangat lucu. Kenapa?.Klarifikasi atas pelanggaran itu melalui pengadilan bukan melalui pernyataan yang justru menguatkan adanya pelanggaran tersebut. Itu sangat jelas dari pernyataan DKP dan Wiranto sebagai mantan Pangab sekaligus atasan Prabowo. Tentu kita ingat, kasus dilucutinya Prabowo sebagai pangkostrad sebelum matahari terbenam oleh Wiranto atas permintaan presiden Habibie. Itu adalah karena adanya gerakan pasukan liar disekitaran rumah presiden Habibie yang merupakan tindakan pelanggaran dari Prabowo. Dan setelah dilucutinya Prabowo, bahkan Prabowo mengata-ngatai presiden Habibie sebagai presiden naif. Dari fakta sejarah itu sudah sangat jelas bahwa Prabowo telah melakukan pelanggaran tapi malah dikuatkan dengan pernyataan oleh beliau sendiri untuk ditanyakan ke atasan beliau. Ya tentu semakin terang benderang.
Terlepas dari sesi pertanyaan JK yang paling disorot, ada satu sesi yang menurut saya tidak kalah menarik adalah ketika berbicara tentang kebhineka tunggal ika-an. Ketika Jokowi memaparkan tentang kebhinekaan, Jokowi mencontohkan adalah diangkatnya lurah susan yang bergama kristen di Lenteng Agung.
"Kita mengangkat Lurah Susan di Lenteng Agung ketika itu melalui seleksi dan promosi terbuka, baik kompetensi dan manajemen leadership, administrasi. Namun, ada yang mendemo agar diganti karena mayoritas berbeda dengan lurah itu. Saya sampaikan itu sudah final sehingga tidak mengganggu keputusan kami,"
Seperti tidak mau kalah Prabowo juga berbicara tentang kebhineka tunggal ikaan dengan mencontohkan pengusulan Ahok yang china dan kristen untuk menjadi wakil gubernur.
"Pemilihan Ahok cukup kontroversial. Sayalah yang mempertahankannya"
Jokowi dalam hal ini, sebenarnya menang posisi dan berada di atas angin. Kenapa?. Pengangkatan lurah susan merupakan kebijakan publik yang telah ditorehkan oleh Jokowi selaku gubernur DKI. Dengan ini, Jokowi telah membuktikan teguh dan tegasnya beliau dan jelasnya posisi beliau akan konstitusi negara Indonesia.
Namun tidak dengan posisi Prabowo yang menyebut Ahok. Kenapa?. Karena selain Ahok adalah wakil Jokowi yang dipilih oleh Jokowi untuk mendampinginya juga karena dipilihnya Ahok bukan merupakan kebijakan publik Prabowo melainkan posisi tawar Prabowo kepada pihak Jokowi selaku calon gubernur dan itu tergantung dari Jokowi sendiri apakah Ahok dipilih jadi cawagub atau tidak seperti tidak dipilihnya Mahfud MD menjadi cawapresnya sekarang. Itu terserah Jokowi sebagai calon atasan.
Maka lihatlah kelanjutan isu yang mendera Jokowi setelah dipilihnya Ahok sebagai cawagubnya?.Dan lihatlah isu yang terus bergulir menghajar habis-habisan Jokowi setelah memilih Ahok sebagai wagubnya?. Isu SARA terus berlanjut menghujam ke pihak Jokowi dengan PDIPnya. Dan disinilah keteguhan hati Jokowi sebagai ksatria tetap terus melangkah. Masa bodoh dengan PKS dan kaun fundies yang terus mengolok-oloknya, mencemooh, memfitnah dan mencela. Jokowi-Ahok tetap berjalan menerjang badai dan mengarungi gelombang nusantara. Lalu di mana Prabowo dan Gerindranya saat Jokowi dihajar habis-habisan atas keputusannya memilih Ahok yang china dan kristen sebagai wagubnya?. Bahkan Prabowo dan Gerindranya berkoalisi dengan PKS dan kaum fundies yang selama ini menebarkan isu SARA, menebarkan kebencian SARA, mencela, mencemooh, mengolok-olok kebhinekaan. Dan Prabowo dengan Gerindranya seperti "ngumpet" dan tutup mata serta tutup telinga atas kelakuan teman koalisinya itu. Lalu dengan bangga menepuk dada di debat termasuk PKS dan kaum fundies yang selama ini menentang habisan-habisan Ahok yang china dan kristen itu.
Jadi sangat jelas sudah siapa sebenarnya yang teguh dan tegas dengan konstitusi NKRI dan yang penuh dengan kepura-puraan demi sebuah jabatan.
