Semalam saya membaca berita online dan terbaca tagline yang sangat mudah sekali untuk dijelaskan bahwa tagline itu merupakan taktik dan strategi politik untuk meredam popularitas dan elektabilitas PDIP dan Jokowi sebagai calon presidennya.
Jokowi Yes, PDIP No!.
Cemerlangnya popularitas dan elektabiltas PDIP dan Jokowi sebagai calon presidennya tentu tidak bisa dianggap santai, remeh temeh dan enteng. Lebih-lebih partai yang selama ini berambisi untuk bisa mendudukan kadernya di puncak pemerintahan NKRI-Presiden tentu harus memutar otak untuk mengatur strategi dan taktik politik untuk membendung derasnya dukungan kepada PDIP dan Jokowi sebagai calon presidennya. Setidaknya itu yang mulai disebar oleh partai/orang/kelompok melalui brosur-brosur yang menggambarkan agar tidak memilih PDIP di sejumlah perumahan-perumahan di Jakarta Timur.
Jokowi Yes, PDIP No !, hanyalah strategi dan taktik politik yang menurut saya adalah hanya strategi dan taktik politik untuk memecah konsentrasi pemikiran warga/rakyat tentang arti pentingnya kepemimpinan nasional dan masa depan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang makmur dan sejahtera yang berkeadilan sosial tanpa membeda-bedakan SARA dan saat ini harapan itu tertuju pada pundak Jokowi sebagai salah satu harapan yang paling realistis dan faktual.
Ketika saya ditanyakan tentang hal ini (Jokowi Yes, PDIP No !) saya hanya menjelaskan sedikit dan enteng tentang fenomena taktik dan strategi politik ini bahwa:
"Bagaimana mungkin anda akan bisa mendudukan idola anda, pak Jokowi, jadi presiden RI 2014 jika anda tidak memilih PDIP? dan kemungkinan PDIP hanya akan mendapat 15% suara dipileg jika anda memilih partai lain?. Dan seandainya pak Jokowi jadi presiden sedangkan di parlemen jeblok, tentu kejadian seperti kasus KJS yg pertama kali diterbitkan didemo oleh sdr.Taufiqqurahman dari partai Demokrat dan bahkan akan diinterpelasi yang bisa berujung ke pemakzulan oleh DPRD DKI terulang. Dan tentu kita ingat APBD dimolor-molorin oleh DPRD DKI juga akan terulang. Ingat konsensus nasional kita bahwa capres-cawapres harus melalui parpol/gabungan parpol yang memenuhi PT saja yang bisa mengusung capres-cawapres. Jika anda memilih partai lain, apakah ada jaminan pak Jokowi jadi presiden dan bisa mengeksekusi program-program kerakyatannya, semacam KJS, KJP, Pembenahan pasar, ekonomi kerakyatan, trasnportasi masal-umum, reformasi birokrasi, transparansi anggaran, normalisasi kali-kali dan waduk, revitalisasi seni-budaya, pajak online dlsb?. Maka dari itu Jokowi Yes, PDIP No ! itu harus dimaknai sebagai taktik dan strategi politik untuk memenangkan pemilu dan suksesi kepemimpinan nasional bukan dimaknai sebagai ideologi yang idealis melainkan karena kepentingan politik lawan-lawan politik PDIP dan pak Jokowi".
Mungkin seandainya konstitusi negara mengatakan bahwa seseorang atau kelompok boleh mencalonkan diri menjadi capres-cawapres tanpa berafiliasi dengan parpol taktik dan strategi politik Jokowi Yes, PDIP No ! relevan, realistis dan faktual. Namun karena konstitusi mengatakan tidak demikian maka yang paling relevan, realistis dan faktual adalah Jokowi Yes, PDIP Yes.
