Mohon tunggu...
Alung De Moore
Alung De Moore Mohon Tunggu... karyawan swasta -

Ajining rogo soko busono, ajining pikir soko ilmu, ajining jiwo soko agomo.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Strategi Politik Jokowi Sangat Membahayakan Dirinya Sendiri

16 Januari 2015   20:28 Diperbarui: 17 Juni 2015   13:00 228
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Jokowi sering menyatakan di depan para awak media

"Strategi kok diomongkan!".

Rupanya, banyak orang termasuk saya sendiri sebagai relawan dan pemilih Jokowi di gelaran pilpres 2014 silam juga tidak terlalu memikirkan omongan Jokowi ini. Walaupun saya sendiri termasuk orang yang sangat menyukai tulisan/artikel yg mengungkap teori konspirasi tapi tidak terlalu memikirkan omongan Jokowi. Saya anggap itu hanyalah sebuah pesan kepada awak media untuk tidak banyak bertanya lagi.

Namun, setelah adanya gegeran kasus pengajuan Komjen Pol Budi Gunawan-BG, saya jadi tertarik dengan omongan Jokowi itu. Saya semakin tertarik untuk mendalami dan menyelami sifat dan sikap Jokowi yang banyak dikatakan oleh haters :"Orang kayak gitu(mencla-mencle, boneka dan yg buruk2) kok jadi presiden",  atau yang dikatakan oleh lovers :"Jokowi adalah satria piningit yang jujur, merakyat dan sederhana". Sungguh pribadi yang sangat menarik untuk ditelusuri jalan pikiran dan strategi politik yang digunakan sama menariknya seperti jalan pikiran dan strategi politik Gus Dur.

Bicara tentang Gus Dur, saya juga termasuk orang yang pada awalnya bingung dengan jalan pikiran dan strategi politik Gus Dur. Di tengah kecaman dunia internasional terhadap Israel, beliau malah mewacanakan untuk membuka jalur diplomasi dengan Israel. Lalu, mewacanakan untuk mencabut Ketetapan MPRS XXV/66 dan maaf memaafkan dengan PKI. Namun, setelah beberapa tahun beliau (Gus Dur) wafat, saya baru faham bahwa membuka jalur diplomasi dengan Isarel adalah satu jalan terobosan agar Indonesia bisa bicara dan ikut memberikan masukan bahkan kalau bisa menekan Israel untuk lebih beradab dan manusiawi terhadap Palestina khususnya Gaza. Seperti kita tahu, bahwa Israel itu kolot dan keras kepala, yang tidak mau berbicara apalagi menghiraukan kecuali kepada negara-negara yang memiliki hubungan diplomasi dengan Israel. Lalu terkait masalah dengan PKI, rupanya itulah salah satu jalan menuju rekonsiliasi nasional untuk kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang lebih mapan dan maju. Namun apa lacur, jalan pikiran dan strategi politik Gus Dur terhenti oleh pemakzulan oleh DPR/MPR yang "bersekongkol" memakzulkannya.

Kembali ke Jokowi terkait dengan pengajuan Komjen Pol BG sebagai Kapolri di tengah kontroversi beliau terkait rekening mencurigakan. Seperti kita tahu bersama dari berbagai media disebut bahwa Komjen Pol BG, merupakan salah satu calon menteri yang "distabilo" merah oleh PPATK dan KPK. Lalu kenapa dicalonkan menjadi Kapolri, calon tunggal lagi, yang memicu reaksi keras dari para penggiat anti korupsi bahkan termasuk para relawan Jokowi sendiri. Ini sebenarnya sama halnya ketika Jokowi menaikkan BBM di saat tren harga minyak dunia turun. Sebenarnya ada masalah urgen dan substantif dibalik kebijakan Jokowi menaikkan BBM di saat harga minyak dunia turun. Yaitu pengalihan subsidi dari subsidi BBM ke sektor lain, mengembalikan harga BBM ke harga keekonomiannya.

Apakah Jokowi teledor?. Secara logika tidak mungkin karena baru beberapa bulan melantik kabinet dan Jokowi sedang mesra-mesranya dengan PPATK dan KPK..

Apakah Jokowi tertekan oleh Mega?. Menurut saya Jokowi tidak selemah itu.

Apakah Jokowi tidak tahu bahwa Komjen Pol BG terkena stabilo merah?. Secara logika tidak mungkin,

Menurut penerawangan saya, ini adalah jalan pikiran dan strategi politik Jokowi untuk menundukkan dan menghajar "macan" yang sudah mulai ompong.

Jika ditinjau dari saat pertama kali Jokowi memilih para menteri di kabinet, Jokowi selalu memakai PPATK dan KPK sebagai partnernya untuk menerawang para calon menterinya. Bagaimana dengan Komjen Pol BG?, kenapa langsung diajukan ke DPR jika tahu bahwa beliau distabilo merah?. Jawabnya adalah karena Kapolri harus diangkat melalui persetujuan DPR sedangkan menteri adalah langsung diangkat dan dilantik oleh presiden tanpa melalui persetujuan DPR. Di sinilah jalan pikiran dan strategi politik Jokowi bermain.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun