Pak SBY Jangan Panik Dong!

Oleh: Hadi Al Sumatrany (Pengamat Politik Gampong)

Ancaman demo besar-besaran yang di pelopori Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) secara serentak di 25 provinsi pada 25 Maret 2013 ternyata mengusik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi kenapa mantan jenderal bintang empat tentara itu begitu panik menghadapi ancaman demo yang akan mengusung tuntutan penggulingan presiden dan membentuk pemerintahan transisi hingga Pemilu 2014.

Puncak kepanikan SBY terlihat sejak mengundang para jenderal purnawirawan yang diawali Letjen (Purn) Prabowo Subianto yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto ke Istananya. Kemudian pimpinan ormas Islam hingga para pemimpin redaksi media nasional juga diundang SBY.

Berarti informasi intelijen sudah cukup membuat SBY menggalang kekuatan untuk melawan kelompok pro kudeta. Bahkan SBY juga khawatir loyalis Anas Urbanigrum juga ikut menumpang gerakan ini. Tapi penggalangan kekuatan yang dilakukan sang presiden ini seolah ingin memperlihatkan bahwa dia punya kekuatan yang mendukung kekuasaannya hingga 2014.

Maka tak heran bila Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan saja begitu garang berbicara usai bertemu presiden. Jenderal asal Samosir, Sumatera Utara ini langsung merespon dengan nada tinggi agar gerakan inkonstitusional harus dilibas tatkala menanggapi demo pelengseran SBY. Begitu juga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Agil Siroj yang memberi dukungan masa SBY hingga 2014.

Seharusnya sebagai presiden yang punya kendali di TNI/Polri hingga tersedianya data intelijen lengkap dan akurat tak perlu panik setiap tahun menanggapi isu pendongkelan presiden. Karena kondisi masa kini tak relevan untuk menjatuhkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis di tengah jalan. Karena aksi seperti itu harus dibayar mahal dengan runtuhnya perokonomian nasional hingga merambah ke permasalahan lain yang kacau balau.

Pendongkelan pemerintahan berakibat fatal bagi masyarakat yang harus merana lagi dan republik ini harus bangkit lagi dari nol. Pengalaman saat kejatuhan Soeharto tahun 1998 cukup memberi pelajaran penting tentang nasib rakyat. Walaupun penggulingan rezim Orde Baru itu mendapat dukungan luas dari rakyat di negeri ini.

Tapi kondisi sekarang jelas tak separah era Soeharto, meski kondisi di negeri ini kini cukup memprihatinkan dengan carut marut korupsi hingga runtuhnya moral pejabat. Namun, menunggu hingga 2014 merupakan keputusan yang tepat mengganti pemerintahan. Sebab, waktu yang hanya setahun lagi bisa menyeret negeri ini ke dalam jurang kehancuran perekonomian hingga distegrasi. Kondisi ini yang membuat masyarakat dipastikan tak akan mendukung pendongkelan presiden secara inkonstitusional.

Sebagai presiden yang berlatarkan tentara seharusnya SBY tak perlu panik menanggapi isu kudeta. Meski laporan intelijen yang sampai ke mejanya cukup nyata ada ancaman itu, tetapi jangan ditanggapi secara berlebihan. Karena di negeri ini hanya tiga kekuatan besar yang bisa mendongkel presiden, yakni tentara, rakyat dan wakil rakyat lewat parlemen.

Tentara sudah pasti tidak akan melakukan kudeta dalam kondisi seperti ini. Apalagi, keberadaan ipar SBY, Jenderal TNI Pramono EdhieWibowo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) membuat peluang itu tak mungkin. Begitu juga dengan rakyat, meski kesabaran sudah habis dengan tontonan pejabat negeri ini. Tapi untuk mendukung kudeta yang melawan undang-undang jelas malas terlibat.

Lalu bagaimana dengan wakil rakyat di Senayan yang berpengalaman memaksa Abdurrahman Wahid alias Gusdur meninggalkan istananya?. Pamor orang-orang di Senayan sekarang bukan lagi wakil rakyat, tapi wakil partai hingga publik tak akan mendukungnya. Apalagi, partai pendukung pemerintah cukup kuat di Senayan. Jadi, isu tuntutan penggulingan presiden dan membentuk pemerintahan transisi hingga Pemilu 2014 hanya mimpi di siang bolong. Makanya Pak SBY jangan panik dong!.(Kutaraja 24 Maret 2013/malam)