Juga permasalahan gaji guru GTY dan honorer yang tidak sesuai biaya standar hiduo yang ironi "ikhlas mengabdi" demi anak bangsa.
Namun nasibnya berbeda dengan ASN, guru PPPK dan PNS lainnya diera Jokowi yang tampaknya masih jadi PR bagi pemerintahan Prabowo Subianto sekarang.
Bisa jadi kebijakan Nadiem Makarim dilanjutkan (yang bagus) namun bisa juga di stop atau di kembalkan lagi digunakan setelah di bekukan oleh sang menteri terdahulu.
Begitu juga menteri pendidikan terbaru harus bisa bekerja keras untuk mengubah paradigma  lama menjadi yang terbaru untuk bisa diterima oleh rakyat.
Sebab untuk memjawab tantangan zaman bisa dibenarkan namun apakah harus krbijakan bagus dan baik di kaji ulang demi kepentingan kekuasaan belaka?
Jangan jawabnya namun itu tidak bisa sepenuhnya dijalankan sebab penguasa mempunyai kepemtingan juga di dunia pendidikan saat ini.
***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
