Sebenarnya aku tidak mau menulis yang serius-serius seperti ini namun semua menjadi nyata ketiak penutupan TPST Piyungan hampir 1,5 bulan menyadarkan aku dan semua yang ada di rumah. Jogja darurat sampah terutama di tiga wilayah yang sangat krusial Jogja, Sleman dan Bantul.Â
Kulon Progo adalah wilayah yang tidak terdampak atas penutupan TPST Piyungan ini, sebab tidak membuang sampahnya, screen shot berita dis alah satu harian di Jogja ini sesungguhnya masalah sampah ini kembali ke masing-masing pribadi kita dan sebagai individu maupun mahluk sosial.
Nanggung dan ini seperti shock therapy karena menumbuhkan kesadaran akan sampah adalah sangat sulit di kota pelajar ini level orang pintar-pintar yang ada disini seakan menjadi sebuah sebab "tingkat kesadaran" kurang dan inilah yang tersulit di lakukan pembad DIY dalam mengatasi semua ini.
700 ton setiap hari yang terbagi tidak merata di sebagian wilayah kabupaten dan kota adalah nyata karena edukasi yang di lakukan tidak mempan rasanya, pemilahan sampah dari rumah di anggap angin lalu dan dana 25 sampai 30 milyar menguap hanya untuk mengantar sampah dari TPA ke TPST Piyungan adalah nyata adanya.
Program mekanikalisasi yang baru di jalankan perioode tahun 2024/2025 sangat jauh rasanya karena program ini bermain dengan waktu dan ini seperti sejalan dengan Pemda Propinsi DIY yang berlomba dengan waktu  dan berhubungan lengsung dengan semakin meningkatnya volume dari hari ke hari di sini.
Jogja banyak orang pintar berinovasi selama ini belum terdengar kontribusinya dalam menangani sampah ini atau ini karena terlalu sibuknya para akdemika dan mahasiswa  dan mereka "belum dianggap" mampu iguh dan ide kepada pemprov atau ini kurang berdayanya mereka karena harus membutuhkan energi untuk memaparkan program dan aplikasi sebatas ide selain penangan 3 R yang di dengungkan oleh dinas DLHK Propinsi DIY atau nina bobok sehabis badai Corona itulah  yang menyebabkan semua sedikit terpukau dan terpaku bahwa "meledaknya" bencana lingkungan  karena sampah menunggu waktu saja.
Sambutan penolakan warga Cangkringan yang menolak karena dekat rumahnya untuk TPA sementara adalah bukti bahwa warga desa adalah mempunyai kesadran lingkungan sendiri dan ini beda jauh dengan warga kota dan semi kota . Dana bbesar hanya untuk angkut sampah dari TPS ke TPST seharusnya bisa di optimalkan untuk anggaran pemeliharaan lingkungan hidup bukan hanya habis  untuk  program yang lebih baik lagi yakni penumbuhan kesadaran dan juga pembuatan tempat-tempat 3R yang ramah lingkungan tiap kalurahan untuk sebagai upaya penyadaran lingkungan hidup dan juga memberikankesempatan kerja bagai rakyat yang penganguran dan juga kehidupan ekonomi yang baik bagi para pemulung  sebagai profesinya.
saran dan usul
Banyaknya sampah  karena juga banyak penduduk yang ada di wilyah karta mantu itu maka usul kami :
1. Perketat ijin perumahan dengan mengharuskan ada tempat pengolahan sampah di calon atau perumahan yang sudah ada ( mutlak) dan harus karena apengalaman kami dekat aperumahan banyak warga perumahan yang ego besar asal buang sampah di sawah dekat kami.
