Amburadulnya Anies dalam Administrasi

Kelemahan Anies-Sandi yang paling nampak adalah dari kemampuan administrasi dan monitoring implementasi program, karena walau baik secara retorika dan komunikasi publik, Anies bukan seorang administrator yang baik dan tidak cocok dalam pekerjaan yang menuntut kemampuan administrator yang baik seperti Menteri apalagi Gubernur Jakarta, secara kompetensi administrasi, kelamahan Anies adalah tidak mampu menyusun setiap wacana seperti rumah dengan DP0%, KJP Plus, Pipanisasi dst kedalam bentuk yang konkrit, sehingga probabilitas gagal Anies menjadi gubernur yang mampu mengendalikan kinerja bahawanya sangat tinggi.

Hal ini pernah terbukti ketika Anies dicopot dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Jokowi, PASTI ADA ALASAN SERIUS dari Jokowi untuk memberhentikan Anies. Tidak seperti Jonan dan Arcandra yang memang seorang profesional yang sangat kuat kemampuan administrasinya, yang "disimpan" oleh Jokowi untuk kemudian dipercayakan kementrian ESDM yang sangat strategis itu.

Kenapa kepercayaan Jokowi hilang mendadak kepada Anies? padahal jelas Anies adalah Juru Kampanye pasangan Jokowi-JK? apakah spekulasi bahwa Jokowi perlu mengakomodasi kepentingan kaum Muhammadyah? tentu tidak sebrutal itu, hanya ada 2 kemungkinan dicopotnya Anies dari kursi Mendikbud, pertama kekuatiran kaum fundamental islam terhadap "kiblat islam"nya Anies yang cenderung agak "kebarat-baratan"atau sedikit liberal, namun hal ini kemungkinannya sangat kecil, ketika ternyata Anies bisa sepaham dan sejalan dengan FPI yang termasuk sangat "fundies"itu. Besar kemungkinan Anies dicopot karena dinilai tidak mampu secara administratif mengelola kinerja berbasiskan anggaran dalam departemen pendidikan dan kebudayaan.

Ketika Sri Mulyani mengirimkan "sinyal" ke Jokowi tentang BETAPA NGAWURNYA DATA YANG DIMILIKI KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, barulah "tsunami" melanda kementrian tersebut, jika di tulisan ini(http://www.kompasiana.com/bahagiaselamanya/anies-yang-tertuduh-ahok-yang-diduga-sungguh_58b51dd03297735f06a8516f,)  dengan absurd menyatakan KENAPA ANIES TIDAK MEMBESAR-BESARKAN PRESTASINYA DALAM MENEMUKAN PENGHEMATAN ANGGARAN? karena penulis tersebut ASAL KOPI-PASTE dari sumber antah berantah inihttps://chirpstory.com/li/330911 

Alurnya dirubah dalam sumber tersebut; seolah-olah temuan kelebihan dana 23 triliun itu adalah inisiatif dari kementrian Anies, padahal itu adalah PRESTASI DARI SRI MULYANI  dan jajaran kementrian keuangan, YANG MENYISIR DATA PENERIMA TPG dan sebanyak 23 triliun ADALAH FIKTIF. Kemudian kenapa pendukung Anies tega memutarbalikan fakta? seolah-olah Kementrian Keuangan yang pasif dan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu? nah inilah absurdnya orang yang tidak mengerti ilmu administrasi publik. 

Tugas utama setiap departemen dalam MENYUSUN ANGGARAN sebagai basis kinerjanya, adalah TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN VALIDASI DATA PENDUKUNG, dalam hal ini Anies GAGAL TOTAL mengerjakannya, data pendukung yang disodorkan oleh Anies itu 23 triliun adalah fiktif, jika tanggung jawab itu langsung dilempar kepada kementrian keuangan, lah mendingan Anies dan Eselon Kemendikbud diganti dengan Artifisial Intelligence saja, biar auto pilot. Kelemahan administrasi Anies inilah yang membuat Sri Mulyani ekstra reporthttp://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/25/202326126/sri.mulyani.anggaran.tunjangan.profesi.guru.kelebihan.rp.23.3.triliun?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd, ternyata data administrasi penerima TPG yang disodorkan Anies ketika diverifikasi banyak ditemukan kejanggalan, atau gampangnya ANIES TIDAK MENGECEK SECARA LANGSUNG DATA YANG DISODORKAN OLEH BAWAHANNYA. Tipe atasan yang tahu beres tapi tak punya kompetensi untuk mendeteksi apakah yang beres tersebut benar2 beres.

Lalu kenapa KPK tidak bergerak dan tidak ada yang melaporkan ke polisi? itu pertanyaan orang awam, karena yang namanya anggaran itu tidak bisa dipidanakan atau diperdatakan, karena BELUM TERJADI PENGGELAPAN, belum terjadi korupsi, belum terjadi mark up dsb. Dalam bahasa sederhanya Anies DICOPOT KARENA TELAH GAGAL MENDETEKSI 23 TRILIUN ANGGARAN SILUMAN.

Secara obyektif, inilah salah satu alasan utama saya memilih Ahok, karena Ahok sangat kuat dalam administrasi publiknya. berbeda jauh dengan Anies yang gagal menemukan anggaran siluman sebesar 23 triliun, Ahok justru BERHASIL MENDETEKSI ANGGARAN SILUMAN SEBESAR LEBIH DARI 23 TRILIUN, bahkan Ahok berani memaki pembuat anggaran 12 triliun hanya untuk sosialisasi tidak jelas, apa Anies berani? lah nemukan yang fitktif saja gagal?

Apakah Anies dikerjain para Eselon Kemendikbud? tentu tugas sebagai head administrator ada di Anies bukan di Eselon, permainan anggaran siluman sudah lagu lama, tapi karna memang sibuk dengan pencitraan, Anies tidak mampu mendeteksi bahwa 23 triliun bila tidak diverifikasi oleh tim Sri Mulyani jadi serbuan tikus-tikus koruptor, karena kabinet yang ingin dibangun Jokowi adalah kabinet Kerja, maka akhirnya dibuktikan kemampuan KERJA ADMINISTRASI ANIES SANGAT LEMAH, sehingga tidak layak lagi dipertahankan.

Nah terserah kepada warga DKI, pilihan saya jatuh ke Ahok, karena rekam jejak KERJA ADMINISTRASINYA NOMOR SATU DI DI INDONESIA, Ahok bukan pimpinan Asal Bapak Senang, Ahok yang dulu sering dikerjai oleh birokrat, sangat ngerti cara main birokrat dalam praktek mal-administrasi, sehingga tidak butuh waktu lama untuk Ahok membongkar anggaran siluman kongkalikong pihak pemerintah dan dprd. Apalagi Anies banyak menabur janji janji bantuan langsung yang sifatnya tunai, sementara Anies sudah gagal dalam mengelola perencanaan anggaran mendikbud, harusnya ini jadi pertimbangan buat warga DKI secara akal sehat untuk tidak mempercayakan sesuatu kepada yang tidak kompeten.