Santai Saja Kali, Jokowi dan DPR Itu Agen Ekonomi Doang

Menurut teori ekonomi manusia itu, umumnya, adalah agen ekonomi yang rasional. Orang-orang termasuk kita semua tentu saja Presiden Jokowi dan para Anggota DPR RI kita itu adalah agen ekonomi yang rasional. 

Kita semua, lagi-lagi secara normal, adalah orang-orang yang pada prinsipnya mengutamakan kepentingan diri sendiri. Boleh memperhatikan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum tetapi tujuan akhirnya adalah untuk  kepentingan pribadi. Dengan kata lain, kita semua termasuk penulis, biasanya adalah agen ekonomi. Tak lebih dari agen ekonomi yang rasional atau bahasa Jakarte adalah agen ekonomi doang. 

Contoh yang paling gampang adalah Presiden Jokowi. Beliau sangat memperhatikan antara lain kesejahteraan PKL sewaktu masih menjabat Wali Kota Solo. Betul itu hal yang mulia. Namun, itu tidak terlepas dari kegiatan pencitraan (image building) dan itu termasuk yang memberikan kontribusi terbesar atas keberhasilannya menduduki kursi JakartaOne. 

Contoh lain dari Pakde Jokowi. Beliau seperti kita ketahui sangat antusias dalam membangun infrastruktur dasar. Rasanya, di Era Reformasi sekarang, belum ada presiden yang segetol Beliau dalam pembangunan infrastruktur.

Beliau tak kenal lelahnya dan berulang kali mengadakan peninjauan langsung ke berbagai proyek tersebut. Beliau dalam kondisi yang sangat padat, baru saja mendarat di tanah air, kemudian kita ketahui sebentar-sebentar sudah di Aceh, sudah di Lampung, nonggol lagi di Kalimantan dan Jawa hingga ke Wamena, Papua, dalam berbagai kegiatan memantau kemajuan proyek-proyek termaksud.

Betul sekali lagi itu pekerjaan yang mulia serta sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Namun, sekali lagi, itu pasti tidak luput dari dorongan dari alam bawah sadar dan/atau alam nyata Beliau untuk lanjut periode kedua. Beliau berhasil.

Sekarang kita ke para pejabat pemerintah dan Anggota Dewan kita yang terhormat itu. Coba kita tengok sebentar kasus berbagai rancangan UU yang sangat viral serta menuai kontroversial besar. 

Misalnya, dengan sudah disahkan Revisi UU KPK, KPK praktis menjadi macan ompong, menurut pendapat berbagai pihak termasuk penulis sendiri. Ini jelas membuat sebagian, atau, bahkan sebagian besar, jika tidak seluruhnya, dari para pejabat pemerintah dan Anggota DPR wajib sujud syukur. 

Kenapa?

Mereka itu tidak begitu mencemaskan lagi terjaring OTT KPK. Kecil peluang mereka itu untuk menjadi bagian catatan sejarah kelam OTT KPK. Mereka itu sukses dalam memperkecil peluang menjadi bagian dari deretan panjang menteri kabinet, gubernur, walikota/bupati, direksi BUMN, dan tentu saja para anggota DPR/DPRD yang terjaring operasi OTT KPK. Manusiawi untuk sujud syukur.

Ironisnya, wajah DPR semakin kusam. Semakin kusam menjelang detik-detik akhir dalam bulan September ini sebagai legislator Republik Indonesia. Namun, itu  terbatas di mata kita, Kompasianer, umumnya loh. Itu juga terbatas dalam lingkup kelompok masyarakat menengah, learned people,  dan akademisi, secara umum.