Menggali Poin Sentral Visi Indonesia Jokowi

Jokowi memang super. Tegas, lugas, bersemangat, tetapi tetap sabar dan cool. Beliau bisa menahan diri dan menunggu untuk menyampaikan pidato kemenangan setelah lebih dari dua minggu Pasca-keputusan MK dan KPU. 

Hal ini tambah semarak ketika pidato tersebut dilakukan seusai pertemuan monumental dengan Prabowo Sabtu 13 Juli di gerbong MRT yang kemudian dilanjutkan makan siang di resto Sate Khas Senayan.

Dua venue tersebut beraura kerakyatan. MRT digunakan oleh rakyat kebanyakan dan STS juga demikian hal nya. Penulis beberapa kali pernah makan di beberapa gerai STS Jakarta. 

Pidato kemenangan tersebut diberi label Visi Indonesia Jokowi. Visi yang disampaikan pada Minggu malam, 14 Juli, di Sentul International Convention Centre (SICC) tersebut diliput secara luas oleh berbagai stasiun Tv dan media daring. Beberapa media tersebut menyimpulkan lima atau enam janji mulia Jokowi dalam Pidato Visi Indonesia termaksud. 

Gestur dan gaya Beliau berpidato tersebut sungguh memikat. Viral optimisme menyambut pidato tersebut, walaupun sebetulnya tidak banyak yang baru disini. Selain itu ada kritik yang cukup keras dari penggiat HAM yang antara lain dirilis oleh Tempo.co dengan judul "Pegiat HAM Anggap Pidato Jokowi Mengerikan." Kritik yang lain dirilis oleh Kompas.com dengan judul "Pidato Jokowi Tak Singgung HAM dan Pemberantasan Korupsi."

Kedua kritik tersebut itu memang perlu diterima oleh Jokowi. Juga, kita perlu selalu mengingatkan Beliau akan dua isu negara yang sangat penting tersebut.

Diatas kesemua itu kita tidak boleh terlena dengan lima atau enam angin segar janji mulia Jokowi tersebut. Kita perlu sadar bahwa Jokowi bekerja melalui orang-orang. Ya itu menteri kabinet, ya itu pimpinan lembaga negara, dan ya itu menteri BUMN. Tidak semua mereka itu seratus persen sama dengan Jokowi. Selain itu, span of management mengatakan tidak mungkin Jokowi mengawasi mereka semua secara langsung. 

Memang ada KPK yang selalu siap dengan drama OTT. Memang juga ada BPK dan aparat penegak hukum yang lain. Namun, kesemua itu jauh dari mencukupi. Jokowi masih memerlukan partisipasi aktif dan konstruktif dari publik untuk melakukan pengawasan secara efektif dan efisien. 

Publik perlu diberikan akses pengawasan sedini mungkin. Publik perlu diberikan akses pengawasan sejak perencanaan, eksekusi, hingga pasca eksekusi setiap proyek atau program. 

Coba kita lihat dulu itu janji mulia yang pertama. Janji untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur.

"Ke depan, kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar tersebut, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil,"