A Few Good Men

A few good men adalah tokoh-tokoh populer nasional. Mereka itu termasuk orang-orang langkah yang berhasil masuk dalam pemerintahan tanpa aroma money politics, setidaknya yang menyengat, dan banyak sukses stori yang dirasakan dan/atau didengar oleh masyarakat luas ketika mereka menjalankan roda pemerintahan. 

Sebut saja Jokowi, SBY, Megawati, dan Habibie sebagai a few good men Indonesia peringkat teratas. Ini deretan Presiden R.I. ketujuh, keenam, dan kelima. Peringkat berikutnya mungkin Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Ahok Basuki, Risma, dan Dedy Mulyadi. Ridwan Kamil (RK) saat ini adalah Gubernur Jawa Barat yang sebelumnya menjabat sebagai Walikota Bandung. Sama halnya dengan RK, Ganjar Pranowo (GP) adalah Gubernur Jawa Tengah untuk masa jabatan yang sama periode kedua. 

Ahok Basuki adalah mantan Bupati Belitung Babel dan mantan Gubernur DKI Jakarta. Risma saat ini menjabat sebagai Walikota Surabaya untuk periode kedua. Sedangkan Dedy Mulyadi adalah mantan Bupati Purwakarta dan saat ini adalah Caleg DPR R.I. terpilih dari partai Golkar.

RK dan GP memiliki peluang sangat besar untuk maju dalam ajang Pilpres 2024. Dalam hal nantinya RK betul-betul terpilih untuk maju dalam kontestasi tersebut, maka jalur yang dilalui identik dengan jalur yang dilewati oleh Jokowi. Jokowi amanah dan sukses sebagai walikota, kemudian melaju diajang lebih tinggi sebagai gubernur kepala daerah provinsi, dan kemudian berhasil melangkah menjadi RIOne. 

Sedangkan GP cukup sukses memimpin Jawa Tengah yang saat ini merupakan masa jabatan kedua.  Sebelumnya, GP adalah anggota DPR RI dari PDIP. 

A few good men lain yang mungkin tampil di Pilpres 2024 tersebut adalah dua orang purnawirawan TNI AD yaitu Gatot Nurmantyo dan Muldoko. Jalur yang ditempuh, jika kedua tokoh nasional ini memang berkesempatan maju di ajang Pilpres termaksud, berbeda dengan jalur tiga tokoh nasional yang sudah disebut terdahulu. Jalur kedua purnawirawan ini adalah jalur karier atau profesional di pemerintahan.

Ada a few good men lain yang berasal dari kalangan profesional yang layak dipertimbangkan di ajang Pilpres 2024. Sebut saja Sri Muljani Indrawati (SMI). mantan Managing Director Bank Dunia yang sebelum nya adalah Menteri Keuangan SBY. SMI saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Kerja JokowiJK. SMI juga kelihatannya masih dipercaya Jokowi untuk duduk di jajaran Menteri Kabinet Kerja II JokowiMa'ruf.

Walaupun demikian, mereka a few good men tersebut harus melalui jalur-jalur terjal yang berliku untuk tampil di ajang Pilpres 2024 nantinya. Jalur terjal berliku pertama yang harus dilalui adalah mendapatkan kenderaan atau koalisi kenderaan partai politik. Mereka tidak bisa jalan kaki yang maksudnya tidak tersedia jalur independen untuk Pilpres. UUD45 menyatakan bahwa Capres harus diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik.

Di sisi lain, UUD45 dan peraturan perundang-undang dibawahnya tidak membuat rambu-rambu atau pedoman umum yang mengatur Parpol dan/atau koalisi Parpol dalam mengelola pencalonan Pilpres. Ini mencakup tidak ada nya kewajiban dari Parpol (koalisi Parpol) untuk secara transparans dan akuntabel mempublikasikan persyaratan Calon (Paslon) serta tahapan-tahapan pembentukan koalisi, pendaftaran, seleksi, dan penetapan Calon/Paslon terpilih dari Parpol (koalisi Parpol) masing-masing. Misal, tidak tersedianya regulasi yang mewajibkan partai politik untuk membentuk partai koalisi dan pendaftaran Capres seperti mulai empat tahun sebelum hari H dan ditutup satu tahun kemudian. 

baca juga: UUD45, Ambang Batas Pencalonan dan Mahar Politik... klik disini

Jalur terjal berliku yang berikut adalah sangat mahal nya biaya kampanye. Untuk Pilpres 2024 penulis perkirakan itu tidak akan kurang dari 10 triliun rupiah. Di negara maju, sebagian besar dana kampanye itu dikumpulkan dari rakyat jelata. Barack Obama adalah Capres USA yang menerima donasi terbesar dari masyarakat dalam catatan sejarah Pilpres negara Paman Sam ini.

Jalur terjal yang berikutnya lagi terkait kebutuhan untuk menyediakan saksi-saksi. Saksi-saksi mulai dari saksi TPS hingga saksi di KPU Pusat. Di banyak negara dengan budaya demokrasi yang baik, saksi-saksi tersebut direkrut dari relawan murni tanpa dibayar dan tanpa ada imbal jasa jika kandidat terpilih. Relawan saksi ini biasanya adalah mahasiswa dan pelajar.