[caption caption="Kompas.com. "Jokowi: 6 Tahun China Bangun 16.000 Km Kereta Cepat, Kita 150 Km Sudah Ramai"][/caption]
Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, menyampaikan rasa prihatin atas deras dan tajamnya kritik terhadap Proyek Kereta Cepat. Hal ini disampaikan Beliau ketika meresmikan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto, 19 Maret 2016 yang lalu dan disampaikan oleh Jurnalist Kompas.COM, Dendi Ramdhani, sebagai berikut:
“Jokowi membandingkan fakta yang terjadi di China dengan di Indonesia. China sudah membangun jalur kereta cepat 16.000 Km KA cepat........Indonesia.....150 Km saja sudah “ramai” .sumber
Ramai (gaduh) tersebut mungkin memang sifat dasar manusia biasa, bukan hanya untuk lingkungan di Indonesia dan ini biasanya juga disulut oleh beberapa faktor fundamental yang lain. Menurut saya faktor utama penyulut kegaduhan tersebut cukup banyak. Beberapa diantaranya disampaikan dibawah ini.
Pertama, katanya proyek ini murni bisnis to bisnis yang artinya tidak akan menimbulkan risiko kerugian keuangan negara. Ternyata, pemerintah menggelontorkan uang triliunan rupiah ke konsorsium BUMN KCIC. (BUMN Karya-Karya menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp8,50 triliun tahun 2015 dan Rp7,03 triliun tahun 2016)
Kedua, katanya proyek ini didukung oleh tiga bank BUMN: Mandiri, BRI, dan BNI, yang masing-masing sudah menerima dan/atau mendapat utang dari Bank Pembangunan China dengan total utang Rp42 triliun (US$3 miliar) dalam bulan September 2015 yang lalu . Ternyata peristiwa penting akad kredit dengan Bank China itu tidak dilaporkan dalam laporan tahunan 2015 masing-masing bank BUMN tersebut. Misalnya, Bank Mandiri melaporkan 10 peristiwa penting termasuk peristiwa Sinergi Bank BUMN untuk Pembayaran Tol Bali Mandara dan peristiwa dengan bank China itu tidak termasuk dalam laporan peristiwa penting Bank Mandiri tahun 2015 tersebut. Ini saya kira jauh lebih penting dari peristiwa sinergi pembayaran tol Bali tersebut.
Ketiga, katanya alasan dipilihnya China dan bukan Jepang sebagai pelaksana pembangunan proyek itu adalah Jepang minta jaminan pemerintah dan China tidak perlu ada jaminan dari pemerintah. Ternyata, proyek kereta cepat ini dicantumkan dalam Daftar Proyek Strategis 2016, yang artinya dapat diberikan berbagai fasilitas dan jaminan dari pemerintah.
Keempat, katanya proyek KCIC ini tunduk pada hukum Indonesia. Ternyata, penyelesaian perselisihan antara konsorsium China dengan konsorsium Indonesia akan dilakukan di Badan Arbitrase Internasional di Singapura, jika nantinya memang terjadi dispute. Ini merugikan Indonesia sebab disamping biaya peradilan di Singapura yang sangat tinggi, Indonesia banyak pengalaman buruk di pengadilan arbitrase internasional.
Misalnya, kasus PT Pertamina di Badan Arbitrase Singapura dan New York dan dikedua kasus ini Indonesia dikalahkan secara telak. Selain itu, mungkin masih ada yang ingat dengan kasus PT Inalum di tahun 2013 yang lalu. Pada kasus ini konsorsium NAA Jepang yang wajib menjual 51% sahamnya ke Pemerintah Indonesia mengancam akan mengajukan gugatan ke badan arbitrase internasional jika harga yang dikehendakinya tidak dipenuhi oleh Indonesia. Pemerintah cemas dengan ancaman ini dan bersedia membayar kepada NAA Jepang lebih tinggi senilai US$142,65 juta (Rp2 triliun) dari harga yang ditetapkan pemerintah untuk menghindari ancaman arbitrase Jepang tersebut.
Seandainya kasus-kasus arbitrase tersebut diatas diselesaikan di pengadilan arbitrase nasional, peluang hasil akhir lebih menguntungkan Indonesia terbuka lebar disamping biaya pengadilan yang sudah pasti jauh lebih murah. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sudah sejak lama memiliki reputasi dunia dan memiliki 50 orang hakim orang-orang internasional (bule).
Kelima, katanya proyek ini akan mengangkat martabat Indonesia di mata internasional. Ternyata, banyak sekali proyek lain yang akan membuat Indonesia lebih berkibar dan dengan biaya yang tidak seberapa dibandingkan dengan proyek kereta cepat. Misal, lihat itu KRL Jabodetabek yang hampir setiap hari mengalami gangguan dan/atau keterlambatan di stasiun Manggarai. Akibat hal ini penumpang harus berdiri berdesakan seperti ayam-ayam potong selama berjam-jam yang seharusnya, misalnya, Juanda-Manggarai dapat dilalui dalam waktu 10 menit. Ini sudah sangat tidak manusiawi lagi terutama terhadap ibu-ibu hamil, lanjut usia, ibu dengan balita, kaum perempuan, dan orang-orang cacat.
