Ini 5 Gagasan Super Jokowi yang Sulit Direalisasikan

Jokowi memang fenomenal. Jokowi memang mbahnya pembangunan infrastruktur Indonesia dan Jokowi memang anti-KKN. Namun, banyak gagasan super Beliau yang ndower. Banyak kebijakan yang diambil ternyata tidak sesuai dengan janji kampanye dan/atau tidak jelas kelanjutanya. Atau, ada beberapa gagasan yang beraroma populis yang hampir tidak mungkin diwujudkan khususnya dalam perspektif jangka menengah. Kesemua itu menjadi meme dan bullying netizen. Ini 5 di antaranya.

Pertama, kabinet ramping. Capres Jokowi JK waktu itu mengampanyekan kabinet ramping. Tapi, ketika Presiden Jokowi mengumumkan Kebinet Kerja pada tanggal 26 Oktober 2014 ternyata ada 34 menteri kabinet yang tidak beda dengan Kabinet Bersatu SBY (KB I = KB II = 34 menteri). Ada kolega yang nyeletuk ramping koq begitu! Saya jawab, janjinya ramping kan dan tidak menyebut angka. Ramping menurut Jokowi itu mungkin tidak sampai 40 menteri (Kabinet Pembangunan VI Soeharto memiliki 39 Menteri Kabinet) dan bukan seperti yang dipikirkan oleh netizen yang mungkin hanya berkisar 25-an menteri kabinet. Ooohhh...gitu ya? Jawab mereka sambil cengengesan. 

Kedua, tidak rangkap jabatan. Ini pukulan telak janji kampanye Jokowi JK. Walaupun banyak yang mentolerir keputusannya untuk mengizinkan Idrus Marham dan Air Langga rangkap jabatan tetapi yang mencibirnya (ndower) banyak juga dan bahkan mungkin lebih banyak. Seperti diketahui yang pertama adalah Sekjen dan yang kedua adalah Ketua Umum Partai Golkar dan masing-masing adalah Menteri Sosial dan Menteri Perindustrian Kabinet Kerja Jokowi JK.

Ini beberapa berita yang anti rangkap jabatan itu. CNN Indonesia, misalnya, "Rangkap Jabatan dan Inkonsistensi Jokowi Jelang Pilpres 2019." Dugaan bahwa kompromi rangkap jabatan dalam Kabinet Jokowi JK itu ini terkait dengan Cawapres Jokowi 2019 silahkan klik di sini "Puan Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Ini Respons PDIP".

Ketiga, Revolusi Mental. Revolusi mental itu adalah perubahan mental secara dramatis dan dalam tempo yang singkat. Dalam kaitannya dengan janji Nawacita Jokowi JK itu tentunya mencakup perubahan mental aparat negara untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat. Mental dilayani perlu direformasi dengan menjadi mental dilayani. Jargon yang banyak diangkat oleh para politisi dan aparat negara adalah "melayani, bukan dilayani." 

Sayangnya revolusi mental seperti itu masih banyak yang belum berjalan. Berikut ini penulis sajikan pengalaman/kasus yang dialami oleh penulis dan seorang Kompasianer yang lain. Pertama, akan penulis sajikan pelayanan Kantor Imigrasi Bogor Pra-Jokowi dan pelayanan Kantor Imigrasi Kota Depok saat ini (Era Presiden Jokowi). Untuk yang di Bogor adalah pengalaman pribadi penulis dan untuk yang di Kota Depok, pengalaman seorang Kompasianer kita. Walaupun dalam dua periode presiden yang berbeda tetapi mental pejabat/pegawai Kantor Imigrasi tersebut persis sama untuk kasus seperti ini: belum ada revolusi mental. 

Kasus untuk penulis adalah tempat kelahiran anak saya yang tercantum di Akta Kelahiran berbeda dengan yang tercantum di ijazahnya. Yang pertama ditulis Bogor dan yang kedua ditulis Depok. Saya jelaskan bahwa pada waktu anak saya lahir, Depok itu masih kota administratif Kabupaten Bogor dan untuk itu pejabat pembuat akta lahir menulisnya Bogor. Sedangkan yang tertulis di ijazah SMP anak saya adalah ketika Depok sudah berubah status menjadi Kota Depok. 

Kantor imigrasi tidak dapat menerima penjelasan saya dan minta agar ada pernyataan dari Camat Bojong Gede. Lucu sekali Pejabat Kantor Imigrasi tidak paham akan perubahan status Kota Depok dan hanya membuang waktu saya sia-sia untuk bolak balik ke Kantor Camat Bojong Gede dan Kantor Imigrasi Bogor yang waktu itu perjalanan KRL masih sangat semrawut. Lebih-lebih di Kantor Camat itu sebetulnya tidak melakukan verifikasi apa dan hanya membuat pernyataan bahwa anak saya itu betul lahir di Kota Depok, sesuai dengan permintaan saya!

Sedangkan kasus Kompasianer kita yang lain itu terkait dengan permohonan passpor di Kantor Imigrasi Depok tetapi namanya sedikit berbeda antara KTP dengan dengan Akta Kelahiran. Mungkin di satu dokumen namanya tertulis Noegroho dan di lain dokumen tertulis Nugroho, misalnya. Kantor Imigrasi Kota Depok lagi-lagi minta yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan dari Lurah/Camat Kota Depok, saya kira. Ini pekerjaan sia-sia sebab Kantor Camat seperti pengalaman saya itu tidak melakukan verifikasi apa-apa hanya membuat surat yang dicap oleh Pak Camat dan berisikan pernyataan bahwa nama yang betul sesuai permintaan dari Kompasianer kita yang lain itu. 

Saya tidak tahu apakah Kompasianer kita itu adalah pegawai/pejabat pemerintah atau bukan. Jika dia adalah pegawai pemerintah nama yang betul adalah nama yang tercantum dalam SK CPNS. Seharusnya, pejabat Imigrasi Depok itu merujuk ke dokumen seperti SK CPNS, iijazah, dan lain-lain dan tidak perlu melemparkan tanggung jawab ke Kantor Camat. Silahkan klik "Serba-serbi Perpanjang Paspor di Kantor Imigrasi Depok," dan lihat catatan diskusi antara Kompasianer Almizan Ulfa dan Kompasianer Dr. Nugroho SBM MSi.

Pengalaman pahit penulis berhubungan dengan instansi pemerintah baru-baru ini juga terjadi di Kantor Camat Bojong Gede, Bogor dan Kantor BPN Kabupaten Bogor. Yang pertama berkaitan permohona resi E-KTP dan yang kedua berkaitan dengan permohonan Sertifikat Tanah. Untuk yang pertama silahkan klik Kompasiana "Jarang yang Meneladani Blusukan Jokowi," dan untuk yang kedua silahkan klik Kompasiana "Menyoal Proyek Abadi Sertifikat Tanah Prona."