Mohon tunggu...
Almizan Ulfa
Almizan Ulfa Mohon Tunggu... Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan RI -

Just do it. kunjungi blog sharing and trusting bogorbersemangat.com, dan, http://sirc.web.id, email: alulfa@gmail.com, matarakyat869@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Goresan Ringan tentang UU Tax Amnesty Indonesia

30 Juni 2016   10:10 Diperbarui: 3 Juli 2016   16:06 259
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sumber: The Sydney Morning Herald, ATO Tax Amensty....,Dec9, 2014,diakses Jul7,2016
Sumber: The Sydney Morning Herald, ATO Tax Amensty....,Dec9, 2014,diakses Jul7,2016
Sekarang bagaimana dengan TA Indonesia keenam ini? Mmmm…begini. Saya belum begitu memahami canggih tidaknya sistem akuntansi dan TI DJP. Tapi, untuk TI rasanya cukup parah. Saya gagal berkali-kali mengrimkan e-filling SPT tahun ini dan terpaksa saya kirim secara manual. Sisi lain dari kelemahan DJP terlihat dari masih amburadulnya sistem audit resititusi pajak. Selain itu, cukup mencemaskan juga mengingat salah seorang Dirjen Pajak terdahulu, Harry Poernomo, terlibat kasus pajak dengan Bank BCA, dan, kasus Gayus yang pegawai rendahan saja sudah punya simpanan bank ratusan miliar.

Lebih mencemaskan lagi jika kita lihat luar biasa banyaknya pejabat publik yang terjerat korupsi dan/atau ditangkap KPK. Mulai dari DPRD kabupaten/kota, berlanjut ke provinsi, hingga ke DPR RI. Begitu juga halnya dengan kepala daerah, banyak sekali yang kena OTT KPK dan/atau terjerat kasus korupsi. Ini terjadinya sangat masif mulai dari Bupati/Walikota, Gubernur, hingga ke Menteri Kabinet.

Sumber: Gita
Sumber: Gita
Ini yang ketangkap aja lho? Yang tidak ketangkap bisa saja lebih banyak dan lebih besar lagi dan mereka juga dapat bermain lebih canggih lagi sehingga hasil kejahatan itu dapat disimpan di luar negeri. Kelompok seperti ini kecil peluangnya untuk bertobat.

Kesimpulan TA2016? Berhasil atau Gagal?  TA2016 akan gagal sebelum isu-isu pada tiga alinea terakhir diatas dibereskan dulu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun