Adalah hak rakyat Indonesiauntuk mendapatkan informasi penuh tentang
kondisi terkini dan potret kedepan keuangan pemerintah.
(Interpretasi dari semangat UU Keuangan Negara Tahun 2003)
Citra Ahok Gubernur DKI adalah demikian baiknya. Jujur, berani, banyak terobosan, dan pekerja keras. Citra ini umumnya kita dapatkan lewat media khususnya media tv. Tetapi, apa realitanya memang demikian? Bukan Omdo?. Omong doang. Apa kita ndak dikibulin ame Si Engkoh ini?
Coba kita mulai dulu dengan beberapa pernyataan Ahok di media, misalnya, tentang belanja pendidikan DKI Jakarta yang menurut Beliau perlu dipotong dan/atau ditunda. Jumlahnya dalam hitungan triliunan kalau tidak salah. Mulanya anggaran ini akan digunakan untuk membeli meja dan bangku sekolah. Sekolah-sekolah di DKI sudah memiliki barang-barang ini dan dalam kondisi yang baik jelas Koh Ahok. Koq harus beli lagi lanjutnya. Pernyataan ini patut dipuji karena bertujuan mencegah terjadinya pemborosan.
Juga, dalam kesempatan yang sama Beliau mengangkat isu pengendalian banjir di Jakarta Utara. dananya bukan berasal dari APBD DKI. Dana ini berasal dari Pengembang dan disalurkan lewat BUMD DKI. Dikatakannya lebih lanjut bahwa dana dari pengembang tersebut yang berjumlah Rp1,4 T dapat saja masuk ke kantongnnya sendiri jika mau. Sangat heroik dan saluuut.
Walaupun demikian, sebaiknya kita tidak menelan bulat-bulat pernyataan tersebut. Kita perlu mengkonfirmasi pernyatan-pernyatan tersebut. Misalnya, dengan melirik laporan keuangan Pemda DKI. Sayangnya, kita tidak memiliki akses atas laporan-laporan keuangan itu. Publik tidak mengetahui dialihkan ke mana saja uang untuk belanja pendidikan tersebut. Apa memang lebih baik? Juga, apa iya dana dari pengembang tersebut sebesar itu dan iya digunakan untuk pengendalian banjir?
Kita bisa berkunjung ke website Pemda DKI. Namun, kita tidak akan menjumpainya sebab data laporan keuangan disana bersifat global dan dalam garis-garis besar saja. Lebih jauh lagi, beberapa informasi penting yang dibutuhkan untuk lebih dapat menilai kinerja DKI secara jernih tidak akan kita jumpai. Kita tidak dapat mengakses berapa besar jumlah pegawai DKI, berapa besar yang dihabiskan untuk belanja pegawai, berapa besar uang yang dihabiskan untuk biaya-biaya rapat dan perjalanan dinas, biaya operasionil Gubernur dan Pejabat Tinggi DKI termasuk untuk para anggota DPRD DKI, dan seterusnya, dan setrusnya.
Ringkasnya, publik tidak mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh DKI, bagaimana cara mengerjakannya, berapa uang yang dihabiskan, berapa banyak pajak yang dikumpulkan, dan bagaimana hasil pekerjaan mereka itu.
Dengan demikian, kita sejauh ini hanya terbuai dengan pencitraan (perspesi) Koh Ahok. Kita tidak memiliki informasi yang cukup untuk melihat celah antara citra dan realita. Bukan hal yang mustahil bahwa DKI juga banyak melakukan pemborosan-pemborosan. Bukan hal yamg mustahil juga bahwa DKI sebetulnya gagal dalam menggali potensi penerimaan daerah.