Kamis kemaren (28/01/10), genap sudah KIB II berusia 100 hari sejak kelahirannya 3 bulan 10 hari yang lalu. Perayaan besar-besaran pun telah digelar hampir diseluruh pelosok negeri. Berbagai kelompok masyarakat memperingatinya dengan berbagai corak dan cara yang berbeda. Sekalipun mengusung simbol-simbol dan pesan yang juga berbeda-beda, namun semuanya berada pada satu domain yang sama, yaitu demo. Ya, hampir di semua kota-kota besar Indonesia terjadi aksi demo pada 28/01 kemaren, memanfaatkan momen genap 100 harinya masa tugas pemerintahan Indonesia 2009-2014 dibawah pimpinanSBY-Budiono.
Jika diingat sedikit kebelakang, mengemukanya istilah atau sebutan program kerja 100 hari pertama untuk pasangan presiden dan wakil presiden terpilih di Indonesia, baru mulai dikenal semenjak era reformasi. Yaitu ketika rakyat Indonesia baru saja memasuki era baru hampir disemua aspek kehidupan berbangsa. Semua era baru, berpolitik, berpendapat, beropini, berdebat, berdiskusi, menulis, mengkritik, memprotes, mengusul, memantau dsb.yang semuanya hampir berkenaan pada objek yang sama, yaitu pemerintah. Salah satu hal baru yang pada masa orde baru sangat tidak mungkin dibicarakan (apalagi dipertanyakan) oleh masyarakat, baik tertutup apalagi terbuka, ialah mengenai program kerja pemerintah (Presiden terpilih) selama 100 hari pertama masa dinasnya.
Topik-topik seputar program kerja 100 hari Presiden baru ini, memang sangat “seksi” waktu itu. Jadi ramai dibicarakan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Banyak sekali pihak yang ingin mengetahui apa saja yang akan dilakukan presiden bersama jajaran mentrinya. Demikian juga soal prioritas, mengingat 100 hari adalah kurun waktu yang sangat singkat untuk mengukur performa pemerintah suatu negara disbanding masa tugasnya yang 5 tahun. Nah, kira-kira apa saja yang menjadi prioritas-prioritas sang presiden di berbagai bidang yang ditangani menterinya serta bagaimana ia merealisasikan program prioritas tsb. Agaknya hal-hal seperti itulah yang membuat program kerja 100 hari pertama masa pemerintahan menjadi sangat menarik bagi masyarakat.
Akan halnya 100 hari untuk pasangan SBY-Budiono yang terpilih dan menang mutlak pada pemilu 2009 y.l, kelihatannya lebih menarik, paling tidak saya melihatnya seperti itu, dibanding 100 harinya periode SBY-JK hasil pemilu 2004 lalu. Apa yang membuat 100 hari kali ini lebih menarik ?
Masih segar dalam ingatan kita semua ketika para kandidat pemangku jabatan menteri mengikuti proses rekruitmen, yang mana setiap kandidat menuturkan di depan media massa bahwa bapak (SBY) telah memberikan arahan dan menguraikan hal-hal yang harus mereka lakukan dan capai dalam 100 hari pertama masa kerjanya.nanti kalau ia tepilih jadi menteri. Menarik karena hal ini juga belum pernah ada sebelumnya dan dapat dicatat bahwa adanya program kerja 100 hari itu memang berasal pemerintah (presiden dan menterinya), jadi bukan tiba-tiba saja rakyat menagih hasil kerja 100 hari itu. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah, bahwa lebih segar lagi dalam ingatan kita bahwa di awal masa kerja KIB II ini muncul kasus “kontroversial” soal kriminalisasi pimpinan KPK, yang suka tidak suka telah merenggrut prosentase konsentrasi pihak-pihak di pemerintah yang mestinya 100% harus mengejar target 100 hari. Paling tidak Kejaksaan & Polri adalah institusi yang telah menguras energi utuk itu, termasuk KPK itu sendiri. Ya, adanya kasus Bibit-Chandra adalah bagian yang menarik dalam 100 hari massa SBY-Budiono.
Selanjutnya adalah issue mafia hukum yang terkuak dari pembicaraan telepon antara Anggodo dengan beberapa orang, yang rekamannya diputar terbuka untuk umum oleh MK. Menarik kemudian, karena dalam rekaman tsb terdengar ada yang “mencatut” atau menyebut-nyebut nama SBY. Itu yang ke-3.
Yang ke-empat adalah respon Presiden terhadap hal ke-2 dan ke-3 yang sesungguhnya saling terkait tsb, yakni dengan dibentuknya Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M Hamzah dan Sdr Bibit Samad Rianto, yang selanjutnya disebut “Tim 8”. Tim yang diketuai oleh Adanan Buyung Nasution ini menjadi menarik, karena banyak pihak memandang waktu itu bahwa tim ini dibentuk langsung oleh Presiden atas besar dan kerasnya desakan masyarakat yang menilai telah terjadi “ketidakpercayaan” pada lembaga penegak hukum dalam memproses kasus tsb. Namun kemudian, hasil kerja Tim-8 ini yang berupa beberapa rekomendasi, kembali diserahkan kepada lembaga2 tsb untuk menindak lanjutinya. Bagaimanapun, sedikit banyaknya hal ini telah menggerusi ruang waktu dalam 100 hari tsb.
Kemudian, kasus yang sangat akrab di telinga masyarakat sekarang ini. Apalagi kalau bukan kasus Bank Century, yang telah menghasilkan terbentuknya Panitia Khusus Hak Angket di DPR RI. Untuk hal yang ke-5 ini, menariknya banyak sekali. Mulai dari “terusik”nya nama-nama yang notabene sekarang berada dalam jajaran pemerintahan, sampai lahirnya sebuah buku yang langsung booming dan menurut banyak pihak sekaligus mengundang kontroversi, yaitu membongkar Gurita Cikeas.
Sesungguhnya 5 hal bukanlah hanya, tetapi paling tidak itulah yang paling banyak dikait-kaitkan dengan kinerja 100 hari KIB II. Namun menarik bagi banyak pemerhati dan masyarakat umumnya, tentulah tak lantas sama bagi pihak pemerintah, khususnya pasangan SBY-Budiono. Karena boleh jadi hal-hal tersebut justru menjadi “gangguan-gangguan” kecil (kalau tak mau dibilang besar) terhadap kinerjanya. Masuk akal sih, dengan menyimak dan mengikuti prekembangan kasus demi kasus, pro kontra, “perang” pernyataan, Menkeu dipanggil oleh Pansus, Wapres dipanggil oleh Pansus. Rasanya kok agak tidak masuk akal jika pemerintah tidak merasa ada “gangguan” terhadap upaya mencapai target 100 hari dengan munculnya berbagai kasus tsb. Jadi tak selamanya bahwa banyak hal itu menarik selama 100 hari ini, bagi pihak tertentu boleh jadi hal-hal tsb malah menjadi pengganggu masa 100 harinya. Wallahualam.
