UN yang Terombang-Ambing

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada setiap pergantian pemerintahan juga akan disertai dengan pergantian kabinet. Dan dari sederet menteri dala kabinet, sosok  yang cukup ditungu-tunggu adalah menteri pendidikan dan kebudayaan. Tidak mengherankan karena pendidikan memang memegang peranan penting dalam  pengembangan potensi generasi penerus bangsa. Tentunya setiap langkah yang diambil oleh menteri pendidikan juga akan menjadi sorotan. Setelah Pemilu lalu pasangan Jokowi-JK memenengkan Pemilu dan mengumumkan tokoh-tokoh yang menjadi menteri dalam kabinetnya, sosok Anies Baswedan lah yang terpilih menjadi menteri pendidikan. Memang hal ini sudah diprediksi oleh berbagai pihak mengingat dari beberaapa kandidat yang ada Anies baswedan lah merupakan calon yang cukup kuat mengingat kiprahnya selama ini di dunia pendidikan, termasuk program “Indonesia Mengajar” yang berjalan cukup baik.

Setelah menduduki jabatannya sebagai menteri pendidikan Anies Baswedan melakukan beberapa kebijakan. Diantaranya mengenai kurikulum 2013, pelaksanaan UN, dan sertifikasi guru. Kurikulum 2013 yang dianggap  masih perlu untuk diperbaiki dan dikembangkan, dihentikan penerapannya di sekolah-sekolah yang baru menggunakannya selama satu semester. Kemudian kebijakan yang lain yang juga menjadi perhatian adalah pelaksanaan UN. Anies Baswedan mengungkapkan bahwa UN bukan menjadi satu-satunya menjadi faktor penentu kelulusan, melainkan sekolah yang nantinya juga menentukan apakah siswa tersebut lulus atau tidak. Memang kebijakan dalam pelaksanaan UN selama ini cukup menjadi sorotan. Bagi siswa yang menghadapi UN pun, hal tersebut sangatlah menjadi hal yang ditunggu. Selama ini bukankah sebagai siswa memang tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Masih ingat ketika tahun 2013 lalu untuk pertama kalinya menteri pendidikan saat itu, Muhammad Nuh untuk pertama kalinya menggunakan 20 paket soal dalam ujian. Kebijakan ini bertahan selama 2 tahun. Hal ini, sebagai upaya untuk mengurangi tindak kecurangan  dalam UN. Namun apakah hal tersebut memang efektif, karena pada kenyataannya masih saja banyak terjadi pelanggaran seperti banyaknya kunci jawaban yang beredar.

Pada tahun ini, Menteri pendidikan dan kebudayaan yang baru, Anies Baswedan menerapkan metode UN yang baru. Yakni adanya pengerjaan Un melalui Computer Basic test (CBT) atau ujian online. Program ini digadang-gadang akan membuat UN lebih efektif. Namun sekali lagi, setiap program apalagi untuk pertama kali pelaksanaanya, tentunya tidak semua berjalan lancar. Memangtidak semua sekolah yang menggunakan sistem ujian online ini dalam pelaksanaan UN di sekolahnya. Karena memang cara ini membutuhkan persiapan yang harus matang dan memadai dari segi perangkatnya. Namun, baru hari pertama pelaksanaanya saja program ini sudah menimbulkan beberapa permasalahan. Beberapa sekolah dari berbagai daerah gagal dalam pelaksanaan ujian online. Diantaranya disebabkan oleh sistem error. Hal seperti ini tentunya haruslah menjadi perhatian bagi pemerintah ke depannya. Hendaknya dalam pencapaian diinginkan jangan sampai merugikan banyak pihak, dalam hal ini siswa yang menghadapi ujian yang kerap kali harus menyesuaikan diri mengingat seringnya perubahan terjadi dalam pelaksanaan ujian nasional.  Karena pada dasarnya tidak ada program yang dapat dilaksanakan secara instant dan langsung berhasil diawal penerapannya.