Mohon tunggu...
Almira Ainayah
Almira Ainayah Mohon Tunggu... Lainnya - CPNS di Sekretariat Jenderal DPR RI

CPNS di Sekretariat Jenderal DPR RI

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Resensi Modul I, II, dan III dari Agenda I: Sikap Perilaku Bela Negara Pelatihan Dasar CPNS

18 Juli 2024   07:46 Diperbarui: 18 Juli 2024   07:46 354
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Pada kegiatan Latsar CPNS Tahun Anggaran 2023 di Instansi Sekretariat Jenderal DPR RI, terdapat beberaa agenda dalam keseluruhan materi yang disampaikan salah satunya adalah Agenda I yang berisikan materi mengenai Bela Negara. Tujuan dari pembekalan materi ini adalah agar  CPNS nantinya mampu untuk menunjukkan Sikap dan Perilaku Bela Negara yang tercermin dalam kesehatan jasmani dan mental serta mampu menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS nantinya.

Agenda I dari materi pembelajaran dalam Latsar CPNS dibagi kedalam 3 modul yaitu Modul I: Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara, Modul II: Analisis Isu Kontemporer, Modul III: Kesiapsiagaan Bela Negara. Rincian dari masing-masing isi modul tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Modul I: Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara

Pada modul ini, terdapat tiga poin yang menjadi garis besar dalam keseluruhan pembahasannya. Poin pertama adalah pembahasian mengenai wawasan kebangsaaan, mulai dari pengertiannya, lalu mengenai empat konsensus dasar bagi negara, dan yang terakhir adalah mengenai lambang-lambang negara.

Poin kedua ialah mengenai nilai bela negara. Terdapat lima nilai bela negara yang menjadi ujung tombak diterapkannya indikator-indikator perilaku yang mencerminkan sikap bela negara yang harus diterapkan oleh ASN maupun oleh Warga Negara Indonesia.

Poin Ketiga ialah  mengenai sistem administrasi NKRI, dimulai dari brntuk dan sistem yang digunakan oleh NKRI, lalu apa saja kebijakan publiknya, hingga bagaimana dikap dan perilaku yang harus diterapkan oleh seorang ASN agar menjadi bagian dari sistem administrasi NKRI yang baik.

A. Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa (nation character) dan kesadaran terhadap sistem nasional (national system) yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan ini menjadi pedoman dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai tantangan nasional, dengan tujuan akhir mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, berkeadilan, makmur, dan sejahtera.

Penjelasan pada modul diawali dengan penjelasan mengenai asal muasal adanya hari-hari bersejarah di Indonesiasejarah pergerakan Kebangsaan Indonesia yang diawali oleh Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan hari jadi Organisasi Budi Oetomo yang bertujuab memajukan pendidikan dan kebudayaan Hindia Belanda.

Selanjutnya, Hari Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Tanggal tersebut merupakan tanggal terjadinya Kongres Pemuda II yang merupakan hasil dari Kongres Pemuda I sebelumnya.

Momen bersejarah lainnya adalah saat syair pertama lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dipublikasikan pertama kali pada tanggal 10 November 1928. Momen-momen bersejarah selanjutnya yang diceritakan didalam modul adalah mengenai detik-detik pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menjadi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selanjutnya mengenai 4 Konsensus Dasar yaitu Pancasila, UUD NKRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Berikut merupakan fungsi dan sejarah terbentuknya 4 Konsensus Dasar Negara Indonesia:

  • Pancasila

    • Disampaikan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945
    • Sebagai landasan kokoh tegaknya negara dan bangsa
    • Sebagai bintang pemandu bagi masyarakat dan negara
    • Sebagai Ideologi Nasional dan pandangan hidup bangsa
  •  UUD 1945

    • Dirancang pada tanggal 29 Mei- 16 Juli 1945 oleh BPUPKI lalu diajukan kepada PPKI
    • Dibentuk Panitia Sembilan untuk merancang pembukaan UUD 1945 yang menjadi pedoman bangsa untuk bernegara
  • Bhinneka Tunggal Ika

    • Awalnya kata-kata ini berasal dari masa Kerajaan Majapahit yaitu Mpu Tantular
    • Merupakan Semboyan Negara
  • NKRI

    • Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat di Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke 4.

Sedangkan mengenai Lambang-Lambang Negara yaitu Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Keempatnya merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945.

B. Nilai Bela Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat (3), nilai dasar Bela Negara meliputi

  • Cinta tanah air
  • Sadar berbangsa dan bernegara
  • Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara
  • Rela berkorban untuk bangsa dan negara
  • Kemampuan awal Bela Negara

Menurut modul, tiap-tiap warna negara Indonesia dalam hal ini khususnya ASN harus memiliki dan mencerminkan perilaku yang memenuhi nilai-nilai bela negara yang disebutkan diatas untuk menjadi ASN yang profesional dalam menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan secara profesional bagi bangsa dan negara.

Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan nilai bela negara sebagai seorang ASN adalah:

  • Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
  • Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
  • Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
  • Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
  • Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
  • Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.

C. Sistem Administrasi NKRI

Sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah struktur dan mekanisme yang mengatur bagaimana pemerintahan dan administrasi di Indonesia diorganisasikan dan dijalankan. Maka, pada dasarnya memahami Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) pada dasarnya berarti mempelajari tentang Indonesia, mengerti berbagai sistem yang diterapkan di negara ini, serta memahami lingkup dari sistem-sistem tersebut.

2. Modul II: Analisis Isu Kontemporer

Pada modul kedua, peserta Latsar diminta untuk memahami apa saja isu-isu kontemporer yang dapat menjadi AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan) bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain mengidentifikasi isu apa saja yang perlu diwaspadai, pada modul ini dipelajari pula bagaimana cara menghadapi isu, langkah apa yang harus diambil pada saat menghadapi AGHT, lalu bagaimana cara menanggulanginya.  Di dalam modul terdapat 3 materi penting yang harus dipelajari. Yang pertama ialah Perubahan Lingkungan Strategis, kedua mengenai Isu-Isu AGHT, dan yang terakhir ialah mengenai Teknik Analisis Isu.

A. Perubahan Lingkungan Strategis

Dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, tiap-tiap ASN perlu memahami kembali tugas dan fungsi mereka yaitu untuk melaksanakan kebijakan publik, memberi pelayanan pada publik, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Seorang PNS harus siap bekerja secara profesional untuk melayani masyarakat. Namun, terdapat beberapa perubahan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi PNS dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang tugas masing- masing. Perubahan tersebut terdiri dari 4 level yaitu:

  • Family,
  • Community/culture,
  • Society, dan
  • Global.

B. Isu-Isu Strategis Kontemporer

  • Korupsi

Korupsi sebagai isu strategis kontemporer merupakan fenomena yang memiliki dampak luas dan mendalam dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Pemahaman yang mendalam tentang dampak korupsi sebagai isu strategis kontemporer penting untuk mengembangkan kebijakan dan praktik anti-korupsi yang efektif, serta membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel. Langkah-langkah untuk mengatasi korupsi memerlukan kerja sama antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

  • Narkoba

Narkoba sebagai isu strategis kontemporer menjadi perhatian utama karena dampaknya yang luas dan serius terhadap masyarakat, ekonomi, dan keamanan nasional.

  • Terorisme dan Radikalisme

Terorisme merupakan salah satu isu yang menjadi ancaman terbesar bagi negara yang dampaknya dapat dilihat secara langsung dan instan. Penanganan terorisme sebagai isu strategis memerlukan penegakan hukum yang tegas, upaya diplomasi, serta upaya mengurangi ideologi kebencian dan kekerasan di kalangan masyarakat.

  • Money Laundring

Kegiatan money laundring adalah kegiatan ilegal yang biasanya dilakukan untuk menutupi sumber dana yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang bersifat ilegal pula. Misalnya, jual beli narkoba dan korupsi.

  • Proxy War

Secara singkat, proxy war merupakan perang yang dilakukan tidak menggunakan senjata secara langsung, melainkan menggunakan pihak ketiga atau kelompok proksi sebagai alat untuk mencapai tujuan strategis mereka.

C. Teknik Analisis Isu

Pada bagian ini, dijelaskan mengenai jenis-jenis isu kritikal yang terdiri dari isu kontemporer, isu berkembang, dan isu potensial. Lalu, terdapat beberapa tahap dalam teknik analisis isu, yaitu:

  • Identifikasi dan deskripsi isu

Pada tahapan ini, dikumpulkan data dan fakta mengenai isu yang ditemukan, apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari isu tersebut dan seberapa penting isu tersebut untuk dibahas.

  • Memilah dan Menapis Isu

Di tahapan ini, terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu metode USG dan metode APKL. Metode APKL adalah singkatan dari Analisis, Perencanaan, Keputusan, dan Implementasi. Sedangkan metode USG adalah singkatan dari Analisis Urgency, Seriousness, dan Growth yang digunakan untuk menyusun skala prioritas dari isu yang harus segera diselesaikan.

  • Mendalami atau Menganalisis Isu

Setelah diidentifikasi dan dicek urgensinya, selanjutnya dilakukan pendalaman terhadap isu yang sedang dibahas. Tahapan ini dapat dilakukan dengan metode fishbone atau mindmaping

  • Alternatif Penyelesaian Isu

Setelah seluruh hal yang menyangkut isu telah teridentifikasi dengan menyeluruh, barulah ditentukan solusi atau penyelesaian masalah dari isu tersebut.

3. Modul III: Kesiapsiagaan Bela Negara

Pada modul ketiga, ditekankan bahwa dalam menyiapkan diri untuk melakukan bela negara, tidak hanya fisik yang harus disiapkan, tetapi juga mental. Sebagai PNS, kita harus menyiapkan Jasmani dan Rohani agar dapat memiliki kesiapsiagaan bela negara yang nantinya akan membuat pekerjaan kita sebagai seorang PNS akan sempurna.

Dalam menjalankan tugas sebagai PNS, kita akan dihadapkan dalam situasi yang beragam dan kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi hal-hal tersebut. Dijelaskan pula bagaimana cara mengelola stress, berpikir positif, dan mengenai cara berpikir yang baik agar memiliki mental yang sehat. Selain itu, agar siap secara fisik, dijelaskan mengenai gaya hidup sehat yang harus dilakukan untuk menjaga jasmani yang sehat dan bugar untuk mendukung kesiapsiagaan bela negara.

Selain menyiapkan kesehatan fisik dan mental, CPNS juga diharuskan mempersiapkan hal-hak lain seperti kemampuan baris-berbaris yang menjadi hal dasar yang harus dikuasai sebagai salah satu bentuk persiapan diri untuk melakukan bela negara.

A. Kemampuan Awal Bela Negara

  • Kesehatan Jasmani dan Mental

Kesehatan jasmani dapat diukur dengan kesehatan fisiologis dari organ-organ tubuh yang memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas fisik secara maksimal. Sedangkan kesehatan mental diukur dari kesehatan psikologis yang meliputi pengelolaan stress, sistem kendali diri yang baik, emosi positif, serta memiliki makna hidup yang baik.

  • Kesiapsiagaan Jasmani dan Mental

Sesuai dengan definisi kesiapsiagaan, kesiapsiagaan jasmani dan mental ialah bagaimana seorang CPNS dan PNS memiliki rasa "sanggup" atau "siap" untuk melakukan tugas dan pekerjaannya dilihat dari fisik dan mentalnya.

  • Etika, Etiket, dan Moral
    • Etika: ilmu mengenai apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.
    • Etiket: adat, sopan santun, atau tatakrama yang perlu diperhatikan agar hubungan terjalin dengan baik.
    • Moral: memiliki arti yang serupa dengan etika.
  • Kearifan Lokal

Kearifan lokal ialah suatu kebiasaan atau pemikiran yang terbentuk oleh manusia di tempat ia melangsungkan hidup yang berfungsi memperoleh kebaikan dalam kehidupannya. Misalnya ucapan, cara bekerja, langkah-langkah kerja, dan lain-lain.

4. Kesimpulan Modul I, II, dan III

Setelah membaca modul I, II, dan II dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap modul memiliki keterkaitan yang erat. Modul I memiliki tujuan untuk memberi pengetahuan awal bagi CPNS agar memahami asal muasal bela negara di Negara Indonesia, nilai-nilai apa saja yang mencerminkan sikap dan perilaku bela negara, serta bagaimana Sistem Administrasi yang diterapkan di NKRI agar CPNS memiliki pengetahuan umum mengenai hak yang harus mereka bela dalam menjalankan tugas.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun