Mohon tunggu...
Allegra Dedikasi
Allegra Dedikasi Mohon Tunggu... Lainnya - SMA N 1 Sungai Penuh

Menulis

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pemilu 2024 dan Catatan Kusam Kesejahteraan Rakyat

28 November 2023   12:17 Diperbarui: 28 November 2023   12:17 79
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Oleh:
Dyah Nakitha Nurul Annisa, M. Affan Alfarisi, Naffil Dwi Syafda, Reza Syahputra

(Siswa/i  SMA Negeri 1 Sungai Penuh Sungai Penuh)

Pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada 14 februari mendatang tengah menjadi perbincangan hangat dari berbagai kalangan. Banyak media yang telah mempublikasikan aksi yang dilakukan oleh para calon kandidat yang nantinya akan menjadi wakil tertinggi negara Indonesia. Tak hanya dari calon saja, media juga menyoroti tanggapan publik tentang aksi kampanye yang tengah berlangsung.

Berbagai survey telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengumpulkan aspirasi rakyat pada calon pemimpin mereka kelak. Tak sedikit rakyat yang bersikap skeptis terhadap janji-janji kampanye dan mungkin mempertanyakan apakah kandidat benar-benar akan mengimplementasikan apa yang mereka janjikan dan tak sedikit pula yang antusias terhadap nilai dan tujuan yang diberikan kandidat dengan mengapresiasi pesan positif, solusi, dan visi untuk masa depan yang disampaikan.

Media sosial tak luput jadi tempat untuk mengemukakan pendapat terhadap pemilu yang akan datang. Rakyat menghendaki presiden yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Kesejahteran ini tak hanya dari segi fisik namun juga pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kesempatan aktif dalam penyuaraan pendapat. Rakyat berharap di era pemerintahan yang akan mendatang isu-isu sosial dan pembangunan infrastruktur dapat terselesaikan dengan baik.

Harapan rakyat begitu besar kepada pemerintahan, namun beberapanya belum bisa terlaksankan dengan baik. Maka tak jarang aksi rakyat turun ke jalanan untuk menyuarakan keinginan mereka menghiasi media masa. Aksi demonstrasi ini diperuntukkan agar pemerintahan dapat mempertimbangkan aspirasi rakyat dan mencari jalan keluar yang dapat menguntungkan semua pihak.

Sejak dahulu aksi demonstrasi ini telah ramai dilakukan. Banyak aksi demokrasi di masa lampau yang merubah sejarah Indonesia. Contohnya pada dekade 1960-an, Indonesia mengalami demonstrasi besar-besaran yang melibatkan mahasiswa. Demonstrasi ini menghasilkan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang berisi 3 tuntutan rakyat yaitu; pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Dwikora, turunkan harga pangan.. Dari aksi ini terciptalah Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret yang berisi perintah terkait situasi keamanan pemerintah Indonesia kala itu. Dr. Ir. H. Soekarno dilengserkan dari jabatannya sebagai pemimpin Negara dan di gantikan oleh Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto. Surat ini menjadi penanda peralihan kepemimpinan nasional dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru.

Tak sampai disana, aksi demonstrasi lain terjadi di tahun 1998. Dalam upaya reformasi, sebanyak 1.190 nyawa melayang, 53 perempuan dilecehkan, pembakaran serta penjarahan toko, dan terjadinya berbagai kejadian pilu lainnya telah menjadi korbannya. Dilatari oleh ketidakpuasan rakyat karna banyak penyelewengan dan praktik korupsi, Kondisi ekonomi yang memburuk, inflasi yang tinggi, pengangguran yang meningkat, dan penurunan daya beli mempengaruhi rakyat Indonesia secara signifikan, pelanggaran hak asasi manusia dan lainnya. Peristiwa ini  memuncak pada lengsernya Soeharto pada Kamis, 21 Mei 1998 sebagai "jalan keluar" dari tuntutan rakyat ini.

Ada banyak contoh lain dimana rakyat melakukan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut hak mereka. dari hal ini, rakyat berharap bahwa kesejahteraan rakyat dapat menjadi fokus utama pemerintahan agar tidak ada lagi ketimpangan sosial dan ekonomi, kemiskinan dan kelaparan, akses pendidikan yang terbatas, kesehatan yang buruk, dan efek negative lain akibat tidak adanya kesejahteraan.

Sebagai Negara yang berideologi pancasila, kesejahteraan sosial merupakan salah satu hal yang harus diprioritaskan terutama oleh para pemimpin yang menjadi penggerak rakyat. Rakyat membutuhkan pemimpin yang peduli akan kesejahteraan sosial agar tidak ada lagi korban. Peran pemerintah terutama seorang presiden untuk mengelola dan mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia agar menjadi bangsa yang sejahtera sangat dibutuhkan. Baik dalam aspek pembangunan infrastruktur, stabilitas sosial dan politik, produktivitas dan inovasi, lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, keadilan dan kesetaraan.

Pada pemilu yang akan datang, rakyat menaruh harapan yang besar pada setiap calon yang nantinya akan dipilih agar dapat menjalankan tanggung jawab dengan keputusan paling bijak untuk rakyat dan negara kesatuan republik Indonesia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun