Presiden RI, Benarkah Hanya Petugas Partai?

[caption id="attachment_409449" align="aligncenter" width="624" caption="Megawati Soekarnoputri - Ketua PDIP | Kompas.com - Indra Akuntono"][/caption]

Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam pidato penutupan Kongres IV PDIP di Sanur Bali menegaskan bahwa seluruh kader PDIP, baik yang berada di legislatif maupun yudikatif adalah petugas partai dan memiliki kewajiban untuk menjalankan instruksi partai.

"Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!" katanya. Namun demikian Megawati mengingatkan agar kebijakan yang diputuskan harus memihak kepada kepentingan rakyat. (Kompas.com, 11/4/2015)

Adakah isi pidato ini menohok langsung sang Presiden?

Sebagai kader PDIP, mau tidak mau, suka atau tidak, isi pidato Ibu Megawati tetap saja mengarah ke Presiden.  Tapi, apakah seorang Presiden adalah petugas partai?  Menganggap presiden sebagai petugas partai sama saja dengan tidak menganggap rakyat yang telah memilih Jokowi sebagai presiden.  Pernyataan Megawati telah secara sengaja merendahkan lembaga kepresidenan.

Pencalonan Jokowi memang melalui PDIP, tetapi bukan dengan serta merta menjadikan partai berhak mengatur semua tindak tanduk Presiden.  Presiden bukan hanya mewakili partai, tetapi merupakan representasi suara rakyat.  Yang memilih Jokowi bukan hanya kader-kader dan simpatisan PDIP, pemilih Jokowi bahkan berasal dari orang-orang yang mungkin sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti politik.  Tidak paham lika-liku partai politik yang penuh tipu muslihat. Bahkan mungkin orang-orang yang anti PDIP.

Menganggap Jokowi sebagai petugas partai, apa bedanya dengan menganggap Presiden sebagai petugas partai.  Seharusnya, sebagai seorang ketua umum PDIP dan Mantan Presiden RI, Megawati tidak mengeluarkan statemen yang merendahkan kedudukan seorang presiden.  Kedudukan Jokowi sebagai Presiden, tidaklah sebanding dengan kedudukannya sebagai petugas partai.

Bagaimana seorang Presiden dapat melaksanakan pemerintahan sesuai dengan konstitusi, jika seorang ketua partai, hanya karena presiden kader partai, lantas turut serta mengatur dan mendikte keputusan presiden?

Tidak dipungkiri dan disinyalir kuat, Presiden Jokowi pernah menolak dengan cara halus keinginan PDIP, salah satunya pencalonan Kapolri.  Mungkinkah ini yang membuat sang ketua kembali menegaskan, bahwa semua kader partai adalah petugas partai tanpa perduli kedudukan kader di pemerintahan? Entahlah….hanya sang Ketua yang bisa menjawab dengan pasti.

Sebagai masyarakat awam, saya menilai yang dilakukan Megawati hanya bentuk kekesalan yang tidak perlu diumbar.  Memaksakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, seharusnya bukan lagi menjadi “permainan” seorang Ketua PDIP.  Masih banyak hal mendesak lainnya dan perlu tingkat keseriusan yang lebih tinggi dari pada meminta semua kader menjadi petugas partai.  Jika benar Jokowi mblalelo dan keluar dari PDIP, apakah tidak menjadi penyesalan?  Untungnya, Jokowi menanggapi positip pidato tersebut dan menilainya bagus.  Dengan demikian, sementara konflik bisa terselesaikan, tapi sampai kapan?

Jika keinginan partai bertentangan dengan keinginan rakyat (dan ini pernah terjadi), apakah sekarang Jokowi akan mengikuti keinginan partai atau keinginan rakyat? Mari sama-sama kita tunggu, berdo’a dan berharaplah Presiden tetap membela rakyatnya, bukan membela partainya.