Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2015, Menimbulkan Polemik

[caption id="attachment_407396" align="aligncenter" width="558" caption="Seorang warga adat Manokwari | tempo.co"][/caption]

Keputusan Presiden Joko Widodo menaikan tunjangan kendaraan Pejabat, Negara, menuai polemik.  Tidak hanya dimasyarakat, bahkan para pembantu presidenpun seakan saling lempar, pura-pura tidak tahu bahkan memberikan alasan  tak rasional ketika ditanyai para wartawan.

Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto mengatakan kenaikan tersebut atas usulan Ketua DPR Setya Novanto melalui surat yang dikirimkan bulan Januari lalu.  Tetapi pihak Setya Novanto, melalui Staff Ahli Bidang Komunikasi, Nurul Arifin mengatakan, tidak hanya DPR yang mengusulkan tambahan tunjangan tersebut.  Namun Nurul Arifin menegaskan bahwa keputusan tetap ditangan presiden.

Menurut wakil presiden, Yusuf Kalla, kenaikan tunjangan tersebut dikarenakan harga mobil dipasaran juga naik sedikit.  walaupun pada saat wawancara tersebut Jusuf Kalla mengatakan tidak tahu persis mengenai peraturan kenaikan tunjangan kendaraan untuk peajabat Negara.

Sementara itu Menteri Keuangan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa uang muka untuk pembelian mobil baru bagi pejabat negara bukan kali ini saja diberikan. Namun, kali ini pemerintah memutuskan menambah jatah uang muka itu karena harga mobil yang meningkat akibat inflasi.

Menteri Koordinator bidang perekonomian Sofyan Jalil malah tergagap ketika ditanya wartawan.  Selain mengatakan dirinya tidak mengerti, bahkan Pak Menteri balik bertanya kapan surat tersebut dikeluarkan.

Para pejabat kita  memiliki cara berkomunikasi yang buruk, pejabat negara dilevel mereka seperti bukan pejabat, dari pada bicara malah menjadi silang sengkarut, coba diam beberapa saat, belajar menahan diri untuk tidak tenar.  Berikut tafsiran sepihak dari statemen mereka.

1. 
   
2. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, tidak perlu meleparkan issu liar pemberian tunjangan kendaraan untuk pejabat Negara. Tujuan bung Andi pasti baik agar telunjuk orang banyak tidak mengarah ke Presiden Jokowi, Pada akhirnya, semua orang juga akan tahu.  Apa susahnya menahan diri sejenak.
   
3. Staff Ahli Bidang Komunikasi Setyo Novanto, ibu Nurul Arifin.  Dengan sadar Ibu Nurul mengakui jika Ketua DPR RI Setyo Novanto ada mengajukan permohonan kepada presiden.  Kemudian, apa perlunya Nurul mengungkapkan kepada media, jika pengusulkan tersebut bukan hanya dari ketua DPR, tapi lembaga lain juga ikut mengusulkan kepada presiden.  Dengan sedikit ngeles Nurul mengatakan, lembaga lain ikut mengusulkan.  Secara tidak langsung Nurul mengatakan, usulan itu dilakukan bersama-sama, jika rakyat marah harus ditanggung bersama-sama.  Nurul mengatakan kepututusan tetap ditangan Presiden Presiden.  Artinya, kalau ada polemik, Presiden-lah yang bertanggung jawab.
   
4. Wakil Presiden Yusuf Kalla, mengatakan kenaikan tersebut untuk penyesuain karena harga mobil dipasaran sudah naik.  Padahal dalam kesempatan yang sama, Pak JK mengakui belum tahu pasti isi perpres itu.  Sebagai wakil Presiden,  nalarku agak sulit menerima pernyataan pak JK.Kalau kondisi saat ini tentram damai, memberikan tunjangan kepada pejabat Negara bisa dimaklumi.  Bahkan saya akan mendukung (meminjam istilah Bung Ninoy), dengan hati gembira riang senang sentosa bahagia selamanya.  Sore ini,  Yusuf Kalla berjanji akan melakukan evaluasi kenaikan tunjangan mobil Pejabat.
   
5. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, pemberian tunjangan, bukan yang pertama kali.  Sebelumnya juga pernah diberikan.  Artinya pemberian saat ini pun tidak perlu dipermasalahkan.  Sekali lagi tidak masalah, jika hasil kerja Para Pejabat dimaksud menunjukan hasil yang baik.
   
6. Menko Bidang Perekonomian, Sofyan Jalil, tergagap palsu ketika ditanya wartawan, berbegas mengatakan tidak tahu.  Mustahil pak Presiden tidak minta pertimbangan dengan para pembantunyan.  Sangat tidak masuk diakal jika Sofyan Jalil tidak tahu.
   

Beginilah gaya para pembantu presiden, apa mungkin presiden memutuskannya sendiri?, saya mengatakanya tidak.  Bagaimana dengan Nurul Arifin? Setali tida uang, segenggaman sepelemparan. Tak mau disalahkan, kalaupun salah harus mengajak tetangga kiri kanan.

Sumber : Kompas 3/4/2015,  kompas, 2/4/2015,  kompas.com, 3/4/2015, republika.com