Dalam konteks dunia internasional saat ini, setiap negara dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk menjalin hubungan yang lebih erat dan dinamis dengan negara-negara lain.Â
Di era globalisasi yang semakin mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan, menjalin hubungan dengan negara tentu menjadi hal yang penting dalam rangka memenuhi kebutuhan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun keamanan.Â
Melalui interaksi yang efektif, negara di dunia dapat menciptakan stabilitas global dan dialog konstruktif dalam forum internasional. Hal ini menjadi sangat relevan terutama dalam menghadapi tantangan kolektif seperti perubahan iklim, pandemi global, terorisme, hingga konflik lintas negara yang kerap memicu ketidakstabilan.Â
Lebih jauh lagi, hubungan internasional yang harmonis memiliki potensi besar untuk mencegah eskalasi konflik bersenjata. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, negara-negara dapat mendorong terciptanya hubungan yang saling menguntungkan.Â
Berbicara tentang interaksi aktif antar negara, politik luar negeri memainkan peran sentral sebagai instrumen strategis dalam membangun hubungan yang sejalan dengan kepentingan nasional.
Politik luar negeri Indonesia telah mengalami berbagai dinamika, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Melalui dasar tetap Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengadopsi prinsip "bebas-aktif" sebagai landasan utama politik luar negeri.Â
Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia tidak terikat pada blok kekuatan dunia manapun dan berhak menentukan kebijakan luar negeri secara mandiri berdasarkan kepentingan nasional.
Meski begitu, bebas-aktif tidak berarti bersikap netral atau pasif terhadap isu-isu internasional. Sebaliknya, prinsip ini mengharuskan Indonesia untuk terlibat aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, memperjuangkan keadilan global, dan mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih terjajah.
Untuk mendukung prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, tentu Indonesia dapat menjabarkan hal tersebut dalam kebijakan domestik dengan pertimbangan perspektif dunia luar, dalam hal ini posisi negara lain.
Perlu adanya untuk mempelajari tentang geopolitik supaya kebijakan yang diterapkan bisa tepat guna dan sesuai dengan faktor geografis dalam politik internasional.
Meskipun geopolitik cenderung berbicara tentang cara memahami bagaimana negara-negara bersaing untuk menguasai wilayah, sumber daya, jalur perdagangan, atau posisi strategis tertentu demi kepentingan nasionalnya.
Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa kemajuan teknologi juga menuntut adanya bentuk kerjasama dari negara lain demi tercapainya stabilitas dan keamanan internasional.Â
Sebagai negara maritim yang memiliki luas wilayah laut kurang lebih 5,8 juta kilometer persegi, sudah seharusnya hal ini dapat membantu skema politik luar negeri Indonesia khususnya dalam rangka implementasi dari geopolitik itu sendiri.
Indonesia jelas memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Terletak di antara dua samudra (Hindia dan Pasifik) serta dua benua (Asia dan Australia), Indonesia tidak hanya menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional, tetapi juga memiliki potensi besar untuk memainkan peran sentral dalam percaturan geopolitik global.Â
Untuk terus menyokong hakikat kekuatan maritim Indonesia, Presiden Joko Widodo memperkenalkan konsep "Poros Maritim Dunia" sebagai visi strategis untuk memaksimalkan perannya dalam geopolitik Internasional.
Konsep ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi maritim, tetapi juga mencakup upaya untuk memperkuat diplomasi, keamanan, dan pengelolaan sumber daya laut.Â
Sebelum masuk lebih jauh dalam konsep Poros Maritim Dunia ini, jika kita tarik ke belakang dalam sejarah Indonesia, perairan sudah menjadi tumpuan nenek moyang untuk menjalani berbagai aktivitas.
Pun ketika Indonesia memasuki fase dimana kerajaan berkuasa, cara mereka berdagang dan bepergian juga melalui laut, mengingat adanya keterbatasan dalam transportasi darat bahkan udara.
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kekuatan maritim Indonesia memang sudah mendarah daging dan tidak dapat dipisahkan atau diredupkan.
Konsep Poros Maritim Dunia ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo dalam acara East Asia Summit pada tahun 2014.
Melalui dokumen kebijakan kelautan Indonesia, diperkenalkan bahwa ada 7 pilar yang disokong menuju Poros Maritim Dunia tersebut, diantaranya
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertahanan. Keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut
Tata kelola dan kelembagaan di laut
Ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan
Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut
Budaya bahari
Diplomasi maritim
Tentu dalam melakukan penerapan ketujuh pilar diperlukan kolaborasi yang seimbang antara berbagai pihak. Jika dijabarkan dalam kalimat yang komprehensif, maka pilar utama Poros Maritim Dunia memiliki objektif yang cukup kompleks.
Mulai dari menjaga kedaulatan laut dari ancaman seperti perompakan, penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing), dan pelanggaran wilayah.
Kemudian meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan jalur logistik untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia serta memperlancar perdagangan internasional.
Lalu memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional terkait isu maritim, seperti keamanan perairan dan manajemen sumber daya laut.
Tak lupa untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, termasuk sektor perikanan dan energi terbarukan.
Serta menghidupkan kembali tradisi maritim sebagai identitas nasional dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya laut.
Poros Maritim Dunia ini menjadi hal yang membutuhkan konsistensi tinggi, jika melihat implementasinya dari masa kemana sebetulnya mengalami peningkatan yang menarik.
Terutama saat Indonesia menunjukkan keberaniannya dalam memberantas kapal laut asing dengan aksi yang tegas dan tanpa gentar.
Indonesia menghadapi masalah serius dalam penangkapan ikan ilegal yang merugikan ekonomi nasional.Â
Pemerintahan Jokowi telah mengambil langkah tegas dengan menenggelamkan kapal-kapal asing yang terbukti melakukan penangkapan ikan secara ilegal.Â
Kebijakan ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memperkuat komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan lautnya.Â
Selain itu, kerja sama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional seperti FAO juga dilakukan untuk memerangi praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).
Kemudian menyoroti fokus dari pilar Poros Maritim Dunia berkaitan dengan infrastruktur, program Tol Laut menjadi salah satu upaya konkret untuk melihat bagaimana kekuatan maritim Indonesia dijalankan.
Proyek ini bertujuan untuk menciptakan jalur logistik yang efisien, sehingga distribusi barang ke daerah-daerah terpencil menjadi lebih mudah dan terjangkau.Â
Selain itu, modernisasi pelabuhan besar seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Kuala Tanjung, dan Makassar New Port menjadi prioritas untuk meningkatkan kapasitas perdagangan internasional.
Indonesia juga membuktikan progres Poros Maritim Dunia ini dengan berlaku aktif dalam berbagai forum internasional untuk memperkuat posisi sebagai negara.Â
Salah satu contohnya adalah peran Indonesia dalam sengketa Laut China Selatan. Meskipun tidak terlibat langsung dalam sengketa ini, Indonesia menegaskan posisinya untuk menjaga stabilitas kawasan dan menolak klaim sepihak yang melanggar hukum internasional.Â
Selain itu, Indonesia juga aktif dalam organisasi seperti Indian Ocean Rim Association (IORA) dan Western Pacific Naval Symposium (WPNS) untuk mendorong kerja sama di bidang keamanan maritim.
Berbicara soal pilar pemberdayaan sumber daya laut, potensi Indonesia tidak hanya terbatas pada sektor perikanan, tetapi juga mencakup energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga ombak dan angin.Â
Pemerintah terlihat sedang mendorong pengembangan sektor blue economy, yang mencakup eksplorasi sumber daya laut secara berkelanjutan dan pengembangan pariwisata bahari.Â
Meskipun dalam implementasinya terlihat progresif, tentu perjuangan membentuk Poros Maritim Dunia juga menemui berbagai tantangan, yaitu keterbatasan Infrastruktur, pendanaan, serta sumber daya, baik alam maupun manusia.
Tak bisa dipungkiri bahwa Poros Maritim Dunia adalah visi yang memiliki potensi besar untuk mengubah Indonesia menjadi kekuatan maritim global.Â
Melalui pembangunan infrastruktur, pemberantasan illegal fishing, diplomasi maritim, pengelolaan sumber daya laut, dan penguatan keamanan, Indonesia dapat memanfaatkan posisi geografisnya secara optimal.Â
Dengan berbagai tantangan yang ada, tentu peluang yang jauh lebih besar jika dikelola dengan baik.Â
Dengan implementasi yang konsisten dan koordinasi yang efektif, Poros Maritim Dunia tidak hanya akan membawa manfaat bagi Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran global.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H