Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, hutang negara adalah salah satu solusi yang digunakan pemerintah Indonesia untuk keluar dari zona kesejahteraan masyarakat yang rendah. Beliau menyebutkan, bahwa walaupun Indonesia masih berhutang luar negeri, itu merupakan sebuah langkah khusus yang diambil untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari krisis ekonomi dan sosial. Namun, apakah pada kenyataannya dapat kita temukan hal yang sama secara demikian?
Menilik sedikit pada kondisi kesejahteraan masyarakat kita, Indonesia masih memiliki angka yang besar dalam hal jumlah penduduk miskin, yakni 20,9 juta orang per Maret 2023. Hal ini seharusnya tidak terjadi mengingat bahwa seharusnya Indonesia berhutang kepada luar negeri untuk menyejahterakan rakyatnya.Â
Tingginya utang negara yang tidak dapat menanggulangi kesejahteraan rakyat bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengeluaran pemerintah yang tidak efisien, pengelolaan utang yang buruk, atau bahkan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik juga dapat berdampak negatif. Pemenuhan kebutuhan masyarakat seharusnya menjadi prioritas, dan pemerintah perlu mengelola utang dengan bijak untuk menghindari beban utang yang berlebihan.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pengambilan utang dan alokasi dana untuk program-program sosial serta infrastruktur yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, reformasi struktural dalam manajemen keuangan publik juga harus ditekankan agar pengelolaan utang lebih efektif dan transparan.Â
Selain itu, hutang negara harus digunakan dengan bijak untuk proyek-proyek yang memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun, jika hutang digunakan untuk kepentingan yang tidak produktif atau tidak bermanfaat, seperti korupsi atau proyek megah yang tidak memberikan dampak signifikan, maka kesejahteraan rakyat tidak akan meningkat.
Apabila beban hutang negara terlalu besar, pembayaran bunga yang tinggi dapat mengganggu anggaran negara. Hal ini dapat mengakibatkan pemotongan anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang seharusnya berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.
Hutang negara yang tidak dikelola dengan baik dapat membuat negara lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Krisis ekonomi dapat membuat sulit bagi pemerintah untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan mendasar rakyat. Selanjutnya, penggunaan hutang untuk pembiayaan yang berlebihan dapat memicu inflasi dan depresiasi mata uang, yang pada akhirnya merugikan daya beli rakyat. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi.
Pada akhirnya, hutang yang tidak dikelola dengan baik dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial. Jika manfaat pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh hutang hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok tertentu, sementara mayoritas rakyat tetap mengalami keterbelakangan, kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai.
Pada kenyataannya, hutang negara memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat jika dikelola dengan bijak. Namun, jika tidak dielola dengan hati-hati, hutang tersebut bisa berbalik merugikan rakyat. Penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam pengelolaan hutang negara demi mewujudkan tujuan kesejahteraan rakyat.
Sumber :
