Ketika semua perangkat sudah berangkat ke Aceh, ternyata kondisi lapangan sangat parah, bantuan, petugas dan dokter-dokter sulit bergerak karena jalan-jalan dan jembatan hancur. Sementara untuk mencari satu truk saja sulitnya luar biasa. Semua kendaraan di Aceh hancur terkena musibah tsunami.
SBY segera mengambil keputusan yang sangat strategis untuk menangani krisis tsunami; membuka Aceh secara total pada dunia luar, baik militer maupun LSM. Tanggal 29 Desember 2004, Pemerintah Indonesia mengumumkan ‘opensky policy’ untuk Aceh dan Nias. Setelah itu, di Meulaboh tanggal 31 Desember 2004, SBY melalui media nasional dan internasional menghimbau dunia agar menunjukkan ‘solidaritas global’terhadap para korban tsunami, bukan hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara lain di sekitar Samudera India. Kebijakan baru ini, karena tidak ada istilah baku, dapat disebut sebagai ‘open door policy’.
Dengan kebijakan itu, Aceh menjadi terbuka untuk segala pesawat dan kapal negara sahabat yang bertujuan membantu tsunami. Hal ini berlaku bagi militer maupun LSM internasional. Pekerja kemanusiaan dari manapun kini bisa masuk ke Aceh tanpa visa. Wartawan juga bebas keluar masuk, karena SBY ingin dunia melihat dan merasakan penderitaan rakyat di Aceh dan Nias.
Keputusan open door policy ini bukan keputusan yang mudah. Pertama, kebijakan ini diterapkan di Provinsi yang-setelah 30 tahun dirundung konflik-dikenal ‘tertutup’ dibanding provinsi Indonesia lainnya. Kedua, sepanjang sejarah Republik Indonesia, belum pernah ada pasukan internasional yang masuk dan beroperasi di wilayah Indonesia.
Ketiga, TNI belum berpengalaman mengatur operasi militer kemanusiaan seperti ini. TNI sudah sering melakukan latihan gabungan dengan militer negara sahabat, namun tidak pernah melakukan operasi kemanusiaan besr-besaran dalam skala internasional seperti ini. Keempat, kehadiran pasukan asing dapat menimbulkan resiko politik di dalam negeri, karena rakyat dan elit politik tidak biasa melihat pasukan asing di bumi Indonesia.
SBY memahami sekali semua hal ini, namun ia berfikir sangat jernih dan sangat fokus pada misi, yakni untuk meyelamatkan rakyat, bukan berpolitik. Semua dilakukan dibawah koordinasi mantan Menko Kesra Alwi Shihab, dibantu Letjen Bambang Darmono (Mayjen pada saat itu), sama seperti SBY, dilapangan kedua tokoh ini juga dipaksa keadaan untuk selalu improved style untuk think outside the box, karena sepanjang karirnya, mereka tidak pernah menghadapi krisis seperti itu.
2. Mengubah Krisis Menjadi Peluang; Perdamaian Baru Dengan GAM
Jenderal Charles De Gaulle, pemimpin legendaris Perancis dalam buku “Sword of Power”, menyatakan pemimpin harus mempunyai intelek, namun lebih penting lagi, ia harus mempunyai naluri, semacam indera keenam untuk membaca situasi yang tidak terbaca orang awam.
Menurut Dino, SBY sering bertindak mengikuti naluri politiknya, yang anehnya hampir selalu benar. Begitu juga tentang bencana tsunami Aceh, SBY diam-diam melihat satu peluang. Mungkinkah tsunami mengakibatkan perdamaian, mungkinkah penderitaan rakyat yang begitu luar biasa menciptakan dorongan moral dan politik untuk mengakhiri konflik yang sudah 30 tahun membara di Aceh, mungkinkah dimulai perundingan baru dengan GAM. Pertanyaan teoritis yang menarik, namun dari segi politik praktis sangat berat.
SBY memahami sekali bahwa masalah utama untuk memulai kembali perundingan adalah lemahnya kepercayaan antara kedua belah pihak, terutama karena sejarah perundingan dan kesepakatan antara pemerintah dan GAM yang beberapa kali kandas. Disinilah SBY terlihat ciri kepemimpinan yang penting; selalu berfikir ke depan, selalu mencari peluang dan solusi, selalu memetik pelajaran dari masa lalu.
Awal januari SBY berhasil melakukan kontak per telepon dengan komandan GAM di Aceh, Muzakkir Manaf. Dari pembicaraan itu, SBY mendapat kesimpulan penting; akibat bencana tsunami, AGAM sebenarnya bersedia mengakhiri konflik, namun harus ada instruksi dari pimpinan politik mereka di luar negeri. Jelas sudah, untuk ke depan, kuncinya adalah pemimpin poltik GAM di luar negeri; Hasan Di Tiro, Malik Mahmud, Zaini Abdullah.
