Hubungan Kebijakan Fiskal terhadap Ekonomi Negara

Kebijakan fiskal merupakan bagian penting dari kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian pendapatan dan pengeluaran ekstra-anggaran negara menjadi pendapatan dan pengeluaran yang dapat dikurangi anggaran untuk mencapai stabilitas ekonomi yang diinginkan yang umumnya diramalkan dalam rencana pembangunan. Kebijakan keuangan mencakup kesejahteraan material dan spiritual berdasarkan nilai-nilai moral. Peran umum kebijakan fiskal  adalah mengalokasikan sumber daya alam, mendistribusikan pendapatan, dan menstabilkan ekonomi, tetapi berbagai komitmen kebijakan fiskal memiliki tiga peran tambahan yaitu menciptakan pemerataan ekonomi, melarang pembayaran bunga, dan mendukung ekonomi lokal yang kurang berkembang. Politik dapat dilaksanakan dengan pembangunan yang diikuti dengan keadilan dan stabilitas - Desi Isnaini. 

Dan kebijakan fiskal dapat  menstabilkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi dipaksa ke dalam resesi, kebijakan fiskal stimulatif dapat merangsang permintaan barang dan jasa dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan fiskal dapat membantu mendinginkan ekonomi yang terlalu panas dengan memperketat perpajakan. Jadi mengapa kebijakan fiskal memiliki hubungan dengan perekonomian negara? Karena tugas kebijakan fiskal adalah memastikan pertumbuhan konsumsi, belanja pemerintah dan investasi juga tumbuh dengan sehat. Sehubungan dengan peningkatan konsumsi, pemerintah mengarahkan sebagian anggarannya kepada jaminan sosial dan subsidi  untuk menjaga daya beli dan stabilitas tingkat harga, sehingga kebijakan fiskal sangat terkait dengan perekonomian nasional, karena memegang peranan penting di dalamnya. 

Selain itu kebijakan fiskal berperan penting untuk mengatasi kemiskinan dan resesi ekonomi di suatu negara, saya mengambil contoh dari Indonesia, bagaimana pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatasi kemiskinan dan resesi ekonomi. Pada dasarnya perubahan kebijakan fiskal ini sangat ditentukan oleh komitmen negara dalam kegiatan ekonomi, yang sesuai dengan peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, salah satunya adalah penggunaan instrumen kebijakan fiskal yang tepat. Namun pelaksanaan kebijakan fiskal yang dilaksanakan cenderung serampangan tanpa perencanaan yang matang dan bertentangan dengan prinsip dasar yaitu. UUD 1945. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini mengkaji tujuan kebijakan fiskal dalam pembangunan demokrasi dan bagaimana  kebijakan fiskal berperan dalam mengatasi resesi ekonomi dan  kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Dikatakan hukum normatif karena kajian tersebut hanya menggunakan sumber informasi sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para ulama dan pakar terkemuka. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, karena merupakan proses analisis data yang tidak menggunakan rumus dan angka yang diperoleh dari data penelitian kepustakaan yaitu nformasi dan pengamatan yang diambil dari orang-orang terkait dalam penelitian yang dilakukan dengan masalah yang dibahas.

Hasil kajian menunjukkan bahwa tujuan kebijakan fiskal dalam pembangunan demokrasi  Indonesia selain untuk mengatasi resesi ekonomi Indonesia, juga untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional, meningkatkan tingkat investasi dan meningkatkan stabilitas ekonomi. mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Peran tersebut sejalan dengan salah satu misi APBN untuk menjaga stabilitas dan mendorong kinerja ekonomi guna mencapai pertumbuhan ekonomi,  menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, melaksanakan program atau rencana pemerintah secara efektif, efisien dan efektif, serta mencegah korupsi, ujar Ina Heliany. Diharapkan untuk mengatasi  kemiskinan dan resesi  Indonesia,  kebijakan fiskal berkelanjutan pemerintah diharapkan dapat merencanakan beberapa kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. 

Jika sebelumnya kita telah membahas mengenai hubungan atau manfaat penerapan kebijakan fiskal di dalam negeri, setelah itu kita menyelami pengaruh kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional Indonesia. Arofah, Nur Diana mengatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari ekonomi global dan perkembangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia antara tahun 2011 dan 2015 tergolong moderat akibat dinamika ekonomi global yang tidak sesuai dengan harapan dan kebijakan stabilisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Kebijakan fiskal sebagai alat stabilisasi memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro melalui penyesuaian  penerimaan dan pengeluaran negara yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional  Indonesia yang diukur dengan produk domestik bruto riil Indonesia (PDB riil)  dengan menggunakan data time series dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Hasil analisis ordinary least square (OLS) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan fiskal  Indonesia melalui penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB  Indonesia. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah, sehingga berperan penting dalam membiayai operasional pemerintahan dan mengurangi defisit anggaran di Indonesia. Pada saat yang sama, pendapatan bebas pajak pemerintah berdampak negatif dan signifikan terhadap PDB riil  Indonesia. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah di Indonesia tidak signifikan dan positif terhadap pendapatan nasional hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah di Indonesia selalu melebihi pendapatan sehingga sering terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran menyebabkan  inflasi dan mengurangi PDB hubungan positif antara pengeluaran sektor publik dan PDB riil menunjukkan bahwa pengeluaran sektor publik berperan penting dalam kelancaran kegiatan ekonomi.