[caption id="attachment_351006" align="aligncenter" width="300" caption="Jaminan Kesehatan Nasional"][/caption]
Woow, apa yang terlintas dibenak anda ketika membaca tulisan ini? SCROLL DOWN!!
Program JKN yang sudah berjalan dari 1 Januari 2014 ini memang sudah menjadi perbincangan menarik sekarang ini, mulai dari perubahan badan penyelenggara jaminan, integrasi beberapa jaminan yang sudah ada, pendaftaran peserta mandiri yang membludak, sistem rujukan, kesiapan tenaga kerja dan fasilitas kesehatan dll.
Hari Rabu kemarin (29/10/2014), dari Karawang sepupu saya berangkat hendak operasi batu empedu di Rumah Sakit Pusat rujukan di Jakarta, untuk pemeriksaan USG dan konsul dokter spesialis penyakit dalam saja penjadwalannya 1 minggu lebih, belum pemeriksaan penunjang lainnya bisa sampai berbulan-bulan sampai pelaksanaan operasinya “yaaah maau gimana lagi nama nya juga RS pemerintah” begitulah ungkapan sepupu saya kemarin.
Miris memang, ketika sebuah program jaminan kesehatan menjadi harapan utama masyarakat untuk bisa sembuh dari penyakitnya namun fasilitas kesehatan yang tersedia justru terbatas sehingga antrian untuk mendapatkan pelayanan menjadi sangat panjang. Masih untung dalam proses antrian itu tidak terjadi hal yang tidak diinginkan semisal komplikasi yangmengancam nyawa. Masih segar di ingatan kasus bayi Dera yang di tolak berbagai rumah sakit di Jakarta karena berbagai alasan seperti tidak ada kamar perawatan atau harus membayar sejumlah uang muka untuk bisa masuk perawatan. Namun akhirnya bayi malang itu pun meninggal tanpa sempat mendapat perawatan.
Di sisi lain keberadaan program JKN ini telah “membuka” wawasan masyarakat Indonesia tentang asuransi kesehatan. Dalam JKN digunakan konsep transfer risiko biaya berobat ke pihak lain. Pihak lain tersebut bisa berupa perusahaan asuransi komersil, perusahaan tempat kerja, badan jaminan social (BPJS), atau pemerintah (Thabrany, 2014).
JKN sekarang ini ibarat perkembangan bayi masih baru belajar merangkak, masih banyak hal perlu diperbaiki salah satu nya adalah pengaturan tarif pembayaran kapitasi untuk mendorong layanan primer yang lebih berkualitas. Bagaimana dokter di puskesmas bisa melayani dengan baik jika dibayar dengan ‘asal’?, bagaimana pengobatan bisa efektif jika pemeriksaan penunjang dan obat obatan tidak tersedia?
Dengan memperbaki layanan primer akan banyak dampak seperti tidak banyak penyakit yang dirujuk ke dokter spesialis, rujukan berkurang, antrian rumah sakit tidak terlalu panjang dan prinsip pengendalian biaya dan mutu layanan terpadu antara tarif dan mutu sesuai dengan konsep dasar UU SJSN.
Salam Sehat, demi terwujudnya tujuan mulia JKN yaitu menjamin peserta memperoleh pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan tercapai.
