Mohon tunggu...
Alip Yog Kunandar
Alip Yog Kunandar Mohon Tunggu... Penulis - Bukan Pemikir, Meski Banyak yang Dipikirin

Dosen Ilmu Komunikasi UIN Jogja, yang lebih senang diskusi di warung kopi. Menulis karena hobi, syukur-syukur jadi profesi buat nambah-nambah gizi. Buku: Memahami Propaganda; Metode, Praktik, dan Analisis (Kanisius, 2017) Soon: Hoax dan Dimensi-Dimensi Kebohongan dalam Komunikasi.

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Katakanlah Besok Lockdown...

11 Januari 2021   21:29 Diperbarui: 11 Januari 2021   21:31 316
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi: Alexandra Koch (pixabay.com)

Katakanlah besok pemerintah pusat memberlakukan lockdown. Oke. Tak perlu protes. Hitung waktunya, nggak usah pake uji coba-uji cobaan. Sebulan, dua bulan, satu semester? Tapi perjelas dulu siapa yang boleh berkeliaran di luar rumah.

Pak Guru, Bu Guru, Pak Dosen, Bu Dosen, berikut siswa dan mahasiswa, tinggallah di rumah, belajar dan mengajar dari rumah. Tapi bebaskan dulu biaya pulsa internetnya, setidaknya pada jam-jam tertentu. Biayanya? Tanggunglah oleh negara. Bukankah selama ini juga negara sudah mengeluarkan uang? Perjelas saja hitung-hitungannya.

Para sopir dan semua pekerja yang berkaitan dengan bidang logistik, izinkan mereka tetap menjalankan tugasnya. Bila perlu terbitkan surat izin, dalam kota, luar kota, luar pulau. Jangan diganggu dengan pemeriksaan-pemeriksaan tak penting. Tunjukkan surat, selesai. Jamin kesehatannya. Jika bernasib naas terpapar covid, tunjukan surat itu, rawat dengan semestinya. Biayanya? Tanggunglah oleh negara. Bukankah selama ini negara juga sudah mengeluarkan uang? Perjelas saja hitung-hitungannya.

Tentara, Polisi, biarkan mereka tetap bekerja. Jaga keamanan, jaga kota dari orang-orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Jaga batas kota dari orang-orang yang melintas tanpa tujuan jelas. Beri kewenangan untuk menindak para pelanggar, asal bukan kesewenang-wenangan. Jamin kesehatannya. Jika bernasib naas terpapar covid, rawat dengan semestinya. Biayanya? Tanggunglah oleh negara. Bukankah selama ini negara juga sudah mengeluarkan uang? Perjelas saja hitung-hitungannya.

Para petani, biarkan tetap bekerja. Selama berkeliaran di pesawahan dan perkebunan, tak usah banyak ditanya-tanya. Kecuali mereka nyasar ke kota. Kalau alasannya mencari pupuk. Kirimkan pupuk kepada mereka dengan cuma-cuma. Biayanya? Tanggunglah oleh negara. Bukankah selama ini negara juga sudah mengeluarkan uang? Perjelas saja hitung-hitungannya.

Para pedagang kecil, pedagang pasar, warung, tukang sayur keliling dan sejenisnya. Biarkan tetap berusaha. Jaga pasarnya biar tak berdesak-desakan. Kalau bandel, angkut dagangannya atau tutup kiosnya. Minimarket biarkan tetap buka. Tutup saja tempat nongkrong yang ada di depannya, jangan tokonya. Mal tutup saja, jualannya juga nggak penting-penting amat. Masak mau beli cabe aja harus ke mal, enggak banget. Pegawainya? Beri mereka tunjangan hidup, cukup tunjangan hidup, tak perlu tunjangan yang lain-lain dulu. Pemilik mal-nya juga bisa dikasih tunjangan itu, kalau mereka nggak malu. Biayanya? Tanggunglah oleh negara. Bukankah selama ini negara sudah mengeluarkan uang? Perjelas saja hitung-hitungannya.

Semua jenis angkutan umum larang beroperasi, angkot, bis kota, bis antar kota, kereta api, pesawat terbang, kapal laut dan sebagainya. Beri mereka tunjangan hidup, cukup tunjangan hidup, tak perlu tunjangan yang lain-lain dulu. Samakan bila perlu, biar pilot merasakan penghasilan tukang becak dan tukang becak merasakan penghasilan setara pilot. Biayanya? Tanggunglah oleh negara. Bukankah selama ini negara juga sudah mengeluarkan uang? Perjelas saja hitung-hitungannya.

Tutup semua pabrik yang menghasilkan barang non primer. Tutup juga hotel, tempat wisata dan sebagainya. Beri tunjangan semua karyawan, manajemen, termasuk pemiliknya jika tak tahu malu. Liburkan pegawai-pegawai negara termasuk pegawai BUMN yang tidak krusial perannya. Hentikan gajinya, ganti dengan tunjangan yang sama, biar pegawai honorer bisa merasakan punya gaji sama dengan eselon satu.

Pulangkan semua anggota DPR/DPRD ke rumahnya masing-masing. Suruh libur dulu bikin undang-undang atau perda. Hentikan gaji dan tunjangannya yang selangit itu. Tak perlu ada kunjungan-kunjungan. Kalau mau, kunjungi makam korban covid, biar inget mati. Anggap saja semuanya sedang reses. Beri tunjangan seperti masyarakat lainnya, biar mereka inget, bahwa mereka juga rakyat. Wakil rakyat tak lebih tinggi dari rakyatnya itu sendiri. Istirahatkan pula menteri dan pegawai-pegawai kementerian yang tak krusial. Termasuk lembaga-lembaga negara yang tak krusial seperti KPU, KPI, dan lain-lain. Perlakukan seperti yang lain.

Liburkan semua jenis persidangan, apalagi kalau hanya sidang pencemaran nama baik. Suruh yang mau cerai menunda dulu, siapa tau dengan lockdown malah gak jadi cerai, kebablasan punya anak lagi. Tahan semua tersangka pelaku kejahatan yang akan disidang. Lanjutkan setelah lockdown selesai. Kalau nanti tak terbukti bersalah tapi sudah kadung ditahan lama, anggap saja sedang karantina, beri kompensasi bila diperlukan. Tahan juga orang-orang yang suka nyinyir dan ngompor-ngompori buat melawan pemerintah. Sidang nanti, setelah lockdown selesai.

Liburkan semua jenis media dari kegiatan di lapangan. Kabarkan saja berita yang penting, bila perlu, ambil semua berita dari RRI dan TVRI, tak usah nyari sendiri. Artis selingkuh nggak usah diurusin dulu, nggak penting. Putar saja lagu-lagu, film, sinetron, olahraga (dari luar) buat hiburan rakyat yang nongkrong di rumah. Nggak usah bikin acara baru, putar saja yang lama-lama, toh yang lama juga belum ditonton semua. Larang acara jalan-jalan kulineran, bikin ngiler orang terus nekat keluar rumah. Acara masak praktis saja, memanfaatkan bahan yang ada di rumah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun