Salah satu instrumen penting dalam Pancasila adalah pendidikan. UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berdasar pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa , pendidikan itu bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, serta mandiri. Juga menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Terdapat beberapa tinjauan kritis dalam ranah pendidikan selama ini. Pertama , substansi pendidikan pancasila dianggap terlalu idealis dan utopis, bahkan kadang terlihat tidak jelas. Pancasila dalam tataran itu sulit untuk diintegrasikan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.
Kedua, peserta didik kurang tertarik, bahkan sudah opriori, terhadap pendidikan Pancasila karena selama ini diajar secara indokrinatif, monoton, dan statis sebagai syarat formalitas semata untuk dijadikan mata pelajaran, bahkan penataran P4 Pancasila di sekolah era Orde Baru. Ketiga, hasil pendidikan Pancasila hanya melahirkan orang-orang yang pandai menghafal dan berhenti pada titik kognisi saja. Sedangkan pada kondisi psikomotorik dan afektif, belum ada penggarapan yang ideal dan optimal.
Selain itu, yang menjadi ironis, radikalisme dan hilangnya toleransi justru lahir melalui salah kelola proses pendidikan dan pembelajaran pada institusi pendidikan, seperti sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Penghapusan mata pelajaran Pancasila yang mengajarkan nilai toleransi serta pemahaman tentang pluarisme dan multikulturalisme merupakan salah satu penyebab memudarnya penyerapan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
