Isu perpecahan PPP yang ada hingga pilkada 2018 ini disebabkan oleh berbagai kejadian yang mengiringi perkembangan partai di tengah keterlibatannya dalam politik nasional. Peristiwa ini diwali adanya dukungan PPP pada Pilpres 2014, keresahan partai atas status Suryadharma Ali yaitu Ketua Umum PPP sebagai tersangka KPK, hingga terusungnya dua nama ketua umum partai yang baru yaitu Romahurmuziy dan Djan Faridz. Sehubungan dengan Pilgub Jabar di tahun 2018 yang pada saat itu PPP memastikan bahwa pasangan calon Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulum menang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar. Namun dengan adanya konflik internal PPP yang dibicarakan hingga tahun 2018 semakin memperkeruh situasi internal partai yang ternyata terpecah pada tingkat daerah dan membuat PPP termasuk kedalam partai yang sulit untuk mendapatkan suara di Pemilu 2019. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, PPP harus kehilangan sebanyak 6 kursi di DPRD. Yang mana pada tahun 2014 mendapat 9 kursi dan di tahun 2019 menjadi hanya 3 kursi.
Pada tanggal 2 November 2014, Djan Faridz terpilih menjadi ketum PPP menggantikan Suryadharma Ali. Namun pada saat itu posisinya muktamar PPP yang diselenggarakan di Surabaya yang memenangkan Rohamurziy sebagai Ketum PPP. Menkumham pada saat itu mengembalikan kepengurusan PPP ke hasil muktamar VII Bandung, yang selanjutnya terjadi lah muktamar islah 2016. Pada saat itu Djan Faridz menggugat dan menang di tingkat PTUN. Tetapi di PTUN dan Kasasi MA, Djan Faridz kalah. Setelah adanya peristiwa tersebut ia mengundurkan diri sebagai Ketum PPP dan memberikan surat pengunduran dirinya di rapat Pleno PPP Muktmar Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2018.
Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu itu berperan sangat penting. Masyarakat sebagai aktor utama dalam suksesnya pemilu. Apabila masyarakat percaya pada calon kandidat yang diusung oleh partai tertentu maka kursi di DPRD akan meningkat. Ini juga berhubungan dengan pendapatan suara dan tingkat partisipasi pemilih untuk PPP. Dilihat dari semenjak adanya konflik internal yang terjadi, PPP mendapatkan suara yang tidak banyak dan kehilangan kursi untuk di DPRD khususnya di Jawa Barat. Ini menandakan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada PPP tergolong rendah.
Saat ini PPP mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2024 nanti. PPP dengan tegas menekankan untuk tidak terjadi lagi konflik internal dalam dua tahun ke depan. Mengingat partisipasi pemilih dan pendapatan suara tergolong masih rendah. Menurut Ketua Mahkamah PPP yaitu Ade Irfan Pulungan, ia berpendapat bahwa tidak akan mungkin kemenangan itu di raih dengan adanya perpecahan dan konflik yang ada, tentunya harus di raih dengan kebersamaan, dan kerja keras dari partai ini.
Dalam menghadapi Pemilu 2024, PPP memiliki slogan yaitu "Merawat Persatuan dengan Pembangunan". Slogan tersebut harus ditanamkan di benak seluruh pengurus dan juga kader untuk bisa meraih kemenangan dalam Pemilu 2024 dan juga bisa meningkatkan partisipasi pemilih kepada PPP. Suhorso juga meminta di dalam dua tahun kedepan pengurus dan kader PPP tidak berkonflik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, karena apabila terdapat konflik internal dapat membuat konsolidasi partai tidak berjalan dengan baik. Suharso juga berpendapat bahwa jangan sampai ada sekecil apapun ketidaksukaan dan ketidaknyamanan di dalam partai. Perbedaan itu merupakan sunnatullah dan tidak dapat dihindarkan juga perbedaan tidak harus selalu berakhir dengan konflik.
Oleh karena itu, PPP dengan siapnya menata kembali partai nya dan menegaskan kepada seluruh pengurus dan kader untuk tidak berkonflik guna menghadapi Pemilu 2024 yang akan meningkatkan partisipasi pemilih dan juga pendapatan suara terhadap PPP.
     Â
