Tahun Baru, Saatnya Ekonomi Pancasila jadi Pembaharu

Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah sila terakhir yang menjadi akibat dari berjalannya keempat sila sebelumnya, juga menjadi penting bagi Indonesia untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial yang Adil- Pajak yang adil dipungut dari setiap orang yang sudah wajib pajak, pun termasuk pemerintah sendiri.(Mubyarto 1993)3

Secara Kuantitatif, kondisi Ekonomi Pancasila saat ini ini dapat didekati lewat "proxy" kegiatan ekonomi Koperasi dan UMKM, Jaminan Sosial, tingkat korupsi serta kondusifnya hubungan swasta, Pasar, dengan Pemerintah(Damanhuri, 2014)4. Namun karena keterbatasan data, mari kita fokus membahas beberapa "proxy" yang tersedia. 

Beberapa "Proxy" tersebut yakni kegiatan ekonomi koperasi-UMKM, serta hubungannya terhadap kesejahteraan rakyat. Walaupun saat ini kita masih melihatnya lewat ukuran PDB,tentu akan ada sedikit variabel penjelas sebagai penutup kelemahan PDB yang telah dijabarkan sebelumnya.   

 Kembali lagi ke Data dari ASEAN Statistical Year Book 20175 yang menunjukkan bahwa GDP(PDB) perkapita Indonesia meningkat dari 1900 USD perkapita pertahun pada 2007 menjadi 3600 USD perkapita pertahun pada 2016. Bila kita konversi menjadi rupiah dengan kurs ditahun 2007 (1 USD= 9000), maka Pendapatan perkapita masyarakat Indonesia pertahun mencapai 17 Juta, atau 1.5 Juta perbulan. Sementara Ditahun 2016, pendapatan perkapita pertahun dengan kurs ( 1USD= 13.500) adalah senilai 48 juta, atau 4 Juta perbulan. 

Fantastis bukan ? harusnya apabila benar seluruh masyarakat Indonesia memiliki penghasilan minimal 4 Juta perbulan, maka tentu tidak ada yang disebut miskin. Namun, sebagai gambaran kesejahteraan awal, ternyata 20% Masyarakat termiskin Indonesia hanya menikmati 6-7% dari PDB perkapita diatas dari tahun 2007-2011. Ironisnya itu berarti, 20 % Masyarakat termiskin Indonesia hanya menikmati penghasilan kurang lebih 250-300 ribu perbulan.

Di sisi lain, saat Krisis Moneter 1997-1998 terjadi, salah satu penopang kegiatan perekonomian Indonesia adalah sektor UMKM. Hasil Sensus Ekonomi 2016 yang dilakukan BPS pun menunjukkan bahwa dari 26.7 Juta Usaha/Perusahaan di Indonesia, 26.2 Juta-nya(98%) merupakan Usaha-Mikro-Kecil-Menengah(UMKM), sementara 0.5 Juta(2%) nya usaha menengah-Besar. Dari Jumlah UMKM yang mencapai 98% Usaha di Indonesia ini, ia menyerap tenaga kerja sebesar 90% ditahun 2013

(kementrian koperasi dan UMKM 2015)6.

Artinya, UMKM jelas menjadi pembuka lapangan pekerjaan, dan salah satu sumber kesejahteraan masyarakat di Indonesia.  

Namun, Indonesia juga perlu berkaca kepada Negara yag sudah berhasil dalam mewujudkan ekonomi "indie'-nya plus menyejahterakan rakyatnya. Kita dapat berkaca dari Jepang sebagai Negara yang telah sukses membangun perekonomian "indie" nya dengan budaya "Japan Incorporated Ways" --. Jepang mampu bangkit pasca keruntuhan mereka di Perang Dunia II dan menjadi Negara Maju begitu cepat. (Damanhuri 2014)7 menjelaskan bahwa Jepang sukses dalam menyejahterakan rakyatnya karena Budaya dan Nilai yang dijunjung tinggi (kedisiplinan,kejujuran,dan kepercayaan),  

Sistem Jaminan Sosial yang adil, serta akibat dari Pemerintah-Swasta-Peneliti yang memiliki konsensus untuk menyusun perekonomian jepang dalam jangka panjang yang secara konsisten bekerja sama. Secara Kuantitatif dapat dilihat bahwa(walaupun lagi-lagi belum ada ukuran selain PDB), PDB perkapita Jepang mencapai 38.000 USD atau setara 500 Juta Rupiah pertahun pada 2017, dimana tingkat pengangguran mereka hanya sebesar 2%8.

Di Tahun 2019 yang baru mulai ini, nampaknya sudah saatnya Indonesia coba menggalakkan Ekonomi Pancasila kembali sebagai "Ekonomi Indie-nya", sejalan pula dengan anjuran Prof. B.J. Habibie dan Moh.Hatta. Memang perlu untuk diteliti lebih lanjut sehingga ada ukuran lain selain PDB yang menunjukkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia dalam angka.