Menyediakan 3 Juta Rumah: Kepemilikan, Kelayakan, dan Keberlanjutan
Pemerintah menargetkan penyediaan tiga juta rumah untuk mengurangi backlog perumahan. Meski penting, program ini menghadapi tantangan kompleks yang mencakup tidak hanya penyediaan rumah, tetapi juga memastikan kelayakan, keterjangkauan, dan keberlanjutan.
1. Kepemilikan Rumah dan Kelayakan Hunian
Di kota besar seperti Jakarta, banyak rumah yang sudah dimiliki berada di lingkungan kumuh dengan sanitasi buruk, akses minim terhadap fasilitas dasar, dan penggunaan bahan seperti asbes yang berbahaya bagi kesehatan. Kepemilikan saja tidak cukup; hunian harus memenuhi standar kelayakan. Solusi seperti konsolidasi tanah vertikal dapat meningkatkan kualitas hidup dengan mengubah kawasan padat menjadi hunian vertikal yang lebih layak dan sehat, sekaligus mengurangi penggunaan bahan bangunan berisiko.
2. Pelibatan Swasta: Tantangan dan Solusi
Keterlibatan swasta melalui skema kerja sama dengan pemerintah sangat penting, tetapi sering terkendala oleh fokus mereka pada profitabilitas. Hal ini membuat rumah terjangkau kurang menarik bagi pengembang. Pemerintah dapat memberikan insentif seperti subsidi lahan atau pemotongan pajak, tetapi harus disertai regulasi ketat untuk memastikan swasta tetap memenuhi standar kelayakan dan keterjangkauan.
3. Pemberian Rumah Gratis: Isu dan Alternatif
Program rumah gratis sering dipandang sebagai solusi cepat, tetapi memiliki risiko seperti ketergantungan penerima, rendahnya pemeliharaan, dan beban besar pada anggaran. Alternatifnya adalah subsidi KPR atau sewa murah, yang lebih berkelanjutan dan melibatkan kontribusi masyarakat untuk menciptakan rasa tanggung jawab terhadap hunian.
4. Optimalisasi Hunian Kosong dan Peran Perbankan
Banyak properti kosong di Jakarta dapat dimanfaatkan untuk mengurangi backlog, misalnya melalui skema sewa murah atau hibah bersyarat. Kebijakan seperti pajak progresif untuk rumah kedua juga dapat mengurangi spekulasi properti, sehingga harga menjadi lebih terjangkau.
Namun, keterlibatan perbankan dalam program perumahan menghadapi tantangan, terutama kekhawatiran terhadap Non-Performing Loan (NPL). Pemerintah dapat mengatasi ini dengan memberikan jaminan risiko kredit, subsidi bunga, atau menggunakan sistem aplikasi terpadu untuk memantau kelayakan calon penerima manfaat.
