Lembaran Tanda Tanya Pilkada Serentak, Efektifkah?

Walaupun pemilukada serentak tahun 2015 sudah berlalu dan meskipun banyak pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Diharapkan masyarakat dengan bijak dalam memfilter semua kebijakan ini, jadi perlu diketahui tujuan dilakukannya pemilukada serentak salah satunya adalah agar terciptanya efektivitas dan efesiensi anggaran, karena apabila pemilukada dilaksanakan secara tidak serentak biaya yang dikeluarkan untuk membayar honor para petugas TPS akan lebih banyak.

Hal ini berbanding terbalik apabila pemilukadanya dilakukan secara serentak. Contohnya  jika misal pemilihan Gubernur Jawa Barat yang berbarengan dengan pemilihan Bupati atau Walikota, pembiayaan atas petugas TPS hanya perlu dibayarkan satu kali termasuk biaya bimbingan teknis, biaya sosialisasi, dan biaya-biaya lain untuk pembiayaan satu kali pemilihan.

Misalnya Pemilihan Gubernur Jawa Barat, berbarengan dengan 8 kabupaten/kota, hal-hal yang bisa dihemat adalah, pembiayaan honorarium petugas, jadi petugas di TPS itu sekali kerja dan dia mengerjakan dua hal sekaligus, proses rekapitulasi pemilihan gubernur, proses pemungutan dan penghitungan suara bupati, walikota. Usaha pemerintah dalam melakukan pilkada serentak ini salah satunya dilakukan untuk menjaga stabilitas ketahanan ekonomi di Indonesia dengan cara meminimalisir pengeluaran yang ada.

Disamping itu dalam hal ini pemerintah juga menunjukkan sikap empatinya untuk membuat sistem-sistem yang ada di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih efektif lagi tidak hanya dalam pilkada saja tetapi juga dalam bidang lainnya yang akan dilakukan secara bertahap, jika pemerintah sudah berusaha dengan baik dalam memperbaiki sistem-sitem yang ada di Indonesia kenapa rakyat tidak !. “say no to golput” adalah kata yang tepat untuk mengapresiasikan kinerja pemerintah yang sudah berusaha membuat sistem menjadi lebih baik lagi. Karena sebenarnya intinya dari sebuah Negara itu bisa maju adalah bisa dipimpin dan mau dipimpin.

Selama ini masyarakat hanya bisa melakukan protes kepada pemerintah terkait pilkada berupa demo-demo baik itu berupa ketidakpuasan terhadap hasil dari pilkada maupun teknis-teknisnya, bahkan ada yang sampai anarkis dan mengakibatkan banyak kerugian baik yang melakukan demo, warga disekitar dan juga yang mengamankan, tetapi masyarakat tidak menyadari bahwa yang bersalah itu tidak sepenuhnya dari pemerintah tetapi juga rakyatnya. Yang Memilih pemerintah melalui pilkada itu adalah rakyat sendiri, yang artinya rakyat yang memilih siap untuk dipimpin oleh yang mereka pilih, tapi mengapa kebijakan-kebijakan pemerintah sering ditolak oleh rakyat?

Hal ini kembali lagi kepada keaktifan dan ketertarikan masyarakat dalam melakukan pemilihan untuk menentukan pemimpin, seharusnya sebelum memilih minimal masyarakat memiliki pengetahuan tentang calon yang akan dipilihnya terutama track record sang calon, karena kebanyakan dari masyarakat hanya memilih secara asal-asalan bahkan ada yang hanya berlandaskan uang dalam memilih calon pemimpinnya tanpa melihat bagaimana sosok sang calon pemimpin mereka yang mereka pilih.

Lalu sekarang apakah pemerintah lagi yang disalahkan ??? ataupun rakyat yang dislahkan ? dalam hal ini keduanya bersalah karena sinkronisasi dalam menjalankan Negara ini tidak berjalan dengan baik, tetapi sebenarnya disini peran rakyat lebih besar dalam menjalankan seuatu Negara. Karena yang memilih adalah rakyat dan rakyat pula yang harus menjalankannya. Sehingga yang berperan besar dalam mensukseskan suatu Negara adalah rakyat, demikian juga dalam koteks pemilu, rakyatlah yang bisa mensukseskannya, pemerintah hanyalah sebagai perantara dan sarana dalam mensukseskan hal tersebut. Maka bisa dikatakan rakyatlah menjadi pelaku utama didalam suatu Negara, ini berlaku untuk semua Negara yang ada didunia

Jadi, bagi siapapun yang membaca artikel jika anda merasa bahwa anda merupakan bagian dari rakyat Indonesia, tunjukkan bahwa anda memang ingin membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan ditakuti oleh Negara-negara lain didunia.

Tidak hanya dijuluki sebagai rajanya protes tapi anda juga harus melakukan sesuatu untuk mengubahnya, hal pertama yang harus anda lakukan adalah pilihlah pemimpin anda dengan bijak dan paling layak menurut anda, hal yang kedua yang harus dilakukan hilangkan ketidakpedulian anda dalam momen pilkada ini dalam artian hilangkan golput ataupun hal lain-lain yang menjurus kearah itu. Jadi kesimpulannya

Pilkada serentak yang diprakarsai oleh pemerintah ini adalah sebuah kartu AS bagi masyarakat yang ingin membuat bangsa maju ke jenjang yang lebih baik lagi dengan catatan pilihlah dengan bijak dan "say no to golput".