Pengaruh Dakwah Terhadap Kebijakan Publik dan Sebaliknya
A. Urgensi Politik dan Hubungannya dengan Dakwah
Dalam masyarakat modern, politik sering kali dipandang sebagai arena persaingan untuk meraih kekuasaan, pengaruh, dan kekuatan, tanpa mempertimbangkan aspek moral dan agama. Sebagian besar orang menganggap politik sebagai "permainan" yang berfokus pada kemenangan atau kekalahan, di mana segala cara digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, bahkan dengan mengabaikan nilai-nilai universal, seperti keadilan dan kebenaran. Namun, pandangan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang memandang politik sebagai sebuah amanah (tanggung jawab) yang harus digunakan untuk mencapai kemaslahatan umat, bukan sekadar untuk kekuasaan pribadi.
Islam mengajarkan bahwa politik seharusnya bukan hanya sekadar arena kompetisi, tetapi sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, berpolitik menurut Islam adalah bagian dari ibadah yang harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan perintah Allah Swt. dan harus mengutamakan prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan ajaran agama. Dalam konteks ini, dakwah dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan etika dalam politik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan publik.
B. Dakwah Sebagai Alat Untuk Mewujudkan Kemaslahatan Umat
Sebagai sarana dakwah, politik harus dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Politik harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak memutarbalikkan kebenaran, dan tidak menggunakan kekerasan atau manipulasi untuk meraih tujuan. Dakwah dalam politik juga harus dilakukan dengan memperhatikan kejujuran dan keadilan, dengan menegakkan prinsip bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebagai contoh, seorang pemimpin politik harus memahami bahwa jabatan yang dipegang adalah suatu amanah yang harus digunakan untuk menegakkan keadilan, memelihara ketertiban sosial, dan mencapai kemaslahatan bagi umat.
Dalam pandangan Islam, setiap kedudukan politik merupakan amanah dari masyarakat, yang harus dipelihara dan digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, seorang pemimpin politik harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya, baik dalam kebijakan publik maupun dalam hubungan sosial yang lebih luas. Politik yang berlandaskan pada nilai-nilai agama akan menciptakan suasana yang lebih harmonis, di mana prinsip ukhuwah (persaudaraan) menjadi landasan utama. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan kerja sama, saling pengertian, dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama.
C. Kualitas Politik dalam Islam: Amanah, Pertanggungjawaban, dan Prinsip Ukhuwah
Tiga ciri utama yang harus dimiliki dalam praktik politik menurut Islam adalah sebagai berikut:
1.Amanah: Setiap kedudukan politik adalah amanah yang diberikan oleh masyarakat dan harus dipelihara dengan baik. Pemimpin harus menyadari bahwa kekuasaan adalah nikmat yang harus digunakan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan umat.
2.Pertanggungjawaban (Mas'uliyyah): Setiap pemimpin politik harus menyadari adanya pertanggungjawaban yang harus diemban. Tindakan politik yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa politik bukanlah arena bebas tanpa aturan, tetapi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
3.Prinsip Ukhuwah: Politik dalam Islam harus didasari oleh prinsip persaudaraan (ukhuwah) yang mengutamakan kerjasama, saling pengertian, dan solidaritas antar sesama. Politik yang baik adalah politik yang membangun masyarakat dengan prinsip saling menghargai dan bekerja sama demi kebaikan bersama.
D. Dakwah dalam Politik: Mewujudkan Keadilan dan Hukum yang Berlandaskan Kebenaran
Salah satu tujuan utama dalam berpolitik adalah menegakkan hukum. Namun, sering kali terjadi ketimpangan antara hukum yang ada dan implementasinya di lapangan, yang disebabkan oleh intervensi politik atau ketidakadilan dalam sistem hukum. Dalam konteks
