Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke 5 itu dalam beberapa hari ini ini kembali jadi sumber berita. Megawati hari ini juga bukan Megawati yang sebelumnya dikenal publik sebagai perempuan pendiam dan menyimpan misteri dibalik senyumnya. Megawati hari ini adalah Ketua Umum Partai berkuasa dimana kadernya menduduki kursi Presiden yaitu Joko Widodo. Namun tulisan ini tak hendak membahas posisi Mega sebagai Ketua Umum PDI-P atau Jokowi sebagai kader yang menjabat sebagai Presiden.
Adalah Baharuzaman, seorang aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama yang menjadi penarik tali berita. Ia melaporkan Megawati ke Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri atas ucapan putri Proklamator itu pada acara puncak HUT PDI-P ke 44 awal bulan lalu.
Megawati, dalam pidatonya berucap menyebut bahwa saat ini banyak pemimpin yang menganut ideologi tertutup dan memposisikan diri mereka sebagai pembawa “self fulfilling prophecy”, para peramal masa depan. Bahkan, Mega menambahkan, para pemimpin itu begitu dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, padahal tidak satupun diantara mereka pernah melihatnya.
Sontak ucapan Mega menjadi viral di media sosial dan mainstream. Ucapan putri Bung Karno itu dianggap sebagai penistaan dan menafikan keberadaan hari akhir yang dijanjikan dalam Al Qur’an, Kitab Suci Ummat Islam, agama yang dianut dan diyakini oleh Megawati sendiri.
Baharuzaman mungkin tidak sendiri, mungkin ada Baharuzaman lain yang tersinggung dengan ucapan Mega, bahkan mungkin ribuan, namun hanya ada satu orang yang melaporkan Mega karena dianggap menistakan janji yang disampaikan Sang Maha Pencipta tentang keberadaan Hari Kiamat. Cak Nur (Emha Ainun Nadjib) seorang intelektual Islam dalam videonya yang menjadi viral di media sosial bahkan menyebut, secara resmi secara logika karena Mega sudah bisa disebut kafir. Hal ini, disebut Cak Nun, karena orang yang tidak percaya pada hari akhir adalah orang yang tak percaya kepada Allah.
Laporan terhadap Mega sudah dibuat, Pihak Kepolisian bahkan sudah menerima laporan tersebut. Kini pihak kepolisian mungkin tengah dihadapkan pada dilema, antara memproses Megawati atau mendiamlan laporan.
Pihak kepolisian memang tengah diuji, mulai dari kasus dugaan penistaan agama terhadap Calon Gubernur Petahana DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat ini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai kasus lain.
Lapor melapor antara kelompok yang anti Ahok dan Pro Ahok ini saja sudah membuat polisi pusing tujuh keliling. Ahok dilaporkan ke polisi, lalu Imam Besar Front Pembela Islam Habib Muhammad Rizieq Shihab juga dilaporkan dalam kasus penistaan terhadap lambang negara, Nurul Fahmi balik dilaporkan karena menuliskan kalimat Tauhid diatas Bendera Merah Putih, kini Megawati balik dilaporkan karena pidatonya. Kita bisa bayangkan betapa sibuknya polisi akhir akhir ini. Satu kasus masuk dan harus diselesaikan, masuk lagi kasus lain yang baru dan tak kalah peliknya. Itu baru kasus bernuansa politik, belum lagi kasus perampokan berdarah di Pulo Mas yang harus diungkap motifnya serta kasus terorisme yang hingga kini ikut menambah pundi pundi pekerjaan rumah korps baju cklat itu.
Ujian Terhadap Polri
Kasus demi kasus, laporan demi laporan adalah ujian bagi prosesionalitas polisi. Sebagai alat pengayom masyarakat, polisi dituntut bekerja profesional, adil dan transparan. Mereka harus berdiri diatas semua kepentingan bukan kepentingan penguasa atau partai penguasa. Polisi harus memihak pada rasa keadilan. Bukan pada rasa pertemanan atau segan dan tak enak hati.
Penuntasan kasus Ahok yang semula berjalan lambat sudah cukup membuat publik bertanya tanya ada apa dengan kepolisian. Polri jangan lagi menambah pertanyaan yang makin membuat publik makin mempertebal persepsi bahwa lambannya proses hukum terhadap tertuduh penista agama karena tekanan penguasa. Bisa dimaklumi karena Megawati adalah ketua partai yang saat ini memerintah.