Hilirisasi dan industrialisasi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi menjadi kebijakan yang menarik dan banyak mendapatkan apresiasi dari publik. Kebijakan ini bukan hanya tentang nilai tambah ekonomi buat Indonesia, atau kepentingan nasional. Tapi lebih jauh, dalam manfaat jangka panjang, industrialisasi di dalam negeri akan semakin meningkatkan dengan hilirisasi.
Seiring itu, banyaknya industrialisasi akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat-masyarakat lokal. Sebab itu, ketika Jokowi berdiri dengan kokoh dan tegas mengatakan 'hilirisasi' dan menolak untuk ekspor bahan mentah, maka seiring itu apresiasi dari publik mengalir dan membanjir untuk Jokowi.
Apa yang menarik kemudian adalah adanya kesadaran kuat bahwa keberadaan industrialisasi ini dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, ada suara-suara kuat sebagai komitmen mewujudkan industri rakyat atau istilah lain 'politik pembangunan berbasis rakyat'. Intinya masyarakat akan dilibatkan sebagai subjek pembangunan. Implikasinya, mereka bisa mendapat kebermanfaatan ekonomi dari pembangunan ini.
Komitmen politik pembangunan berbasis partisipasi rakyat atau industri rakyat ini dikemukakan dan merupakan istilah yang bisa ditemukan di dalam Visi, Misi dan Program Prabowo-Gibran. Berikut kalimat lengkapnya:
"Pembangunan kembali industri rakyat, dasar, dan strategis nasional yang mampu memproduksi barang-barang modal untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri."
Kalimat lainnya: "Menyelenggarakan politik pembangunan yang memprioritaskan partisipasi rakyat banyak melalui penyusunan anggaran prorakyat, kebijakan ekonomi propenciptaan lapangan kerja, dan kebijakan fiskal yang pro-daya beli masyarakat."
Jika memahami dua kalimat ini, setidaknya terdapat beberapa karakteristik dari apa yang disebut sebagai semangat 'industri rakyat' atau 'politik pembangunan berbasis partisipasi rakyat'. Pertama, industri rakyat yang ditargetkan oleh Prabowo-Gibran merupakan sebuah upaya untuk menghadirkan industri yang dapat menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Kesejahteraan itu dapat berwujud beberapa hal: ketersediaan lapangan kerjaan, penyerapan tenaga kerja dari masyarakat lokal (diiringi dengan kebijakan batasan untuk tenaga kerja asing), dan tentu saja industri itu harus mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan dan bantuan terhadap masyarakat sekitar.
Ini juga terkonfirmasi dengan semangat lain yang terungkap dalam istilah politik pembangunan berbasis partisipasi rakyat. Di dalam semangat ini, tercakup kebijakan anggaran yang prorakyat, kebijakan ekonomi yang pro penciptaan lapangan kerja dan kebijakan fiskal yang pro daya beli masyarakat.
Seluruh upaya di atas mencerminkan semangat keberpihakan dari Prabowo-Gibran kepada rakyat.Â
