Probolinggo - Ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM Seluruh Probolinggo Raya (BEM PRO) bersama organisasi PMII, HMI, dan GMI turun ke jalan pada Minggu (29/12). Aksi unjuk rasa yang berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo ini mengangkat isu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% dan kelangkaan pupuk. Dua isu tersebut dianggap sangat meresahkan masyarakat, terutama petani.
Para demonstran memulai aksi dari Lapangan Pajarakan menuju Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Sepanjang perjalanan, mereka menyerukan tuntutan agar pemerintah segera mengambil langkah nyata.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu memanas saat mahasiswa meminta masuk ke Gedung DPRD untuk berdialog langsung. Meski sempat terjadi negosiasi begitu alot, akhirnya para demonstran berhasil audensi di dalam pintu gerbang kantor ditemui sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi, seperti Lukman Hakim, S.H., M.Hum dan Muchlis, S.Pd (PKB), Deni Ilhami, S.H., dan M. Basyir Nawawi, M.Pd. (Gerindra), Hj. UMIL SULISTYONINGSIH, S.Ag. dan H. SAIFUL BAHRI, S.H (PPP), dan Hj. Sumarni Rasit, S.E. (Nasdem).
SERUAN MAHASISWA UNTUK KEADILAN
Dalam mediasi yang dipimpin oleh Abdul Rozak, S.Kom., selaku koordinator aksi, mahasiswa menyampaikan kritik tajam terhadap alokasi anggaran daerah. Ia menyoroti belanja pegawai dan barang yang dinilai jauh melampaui batas maksimal 40% sesuai peraturan, mencapai 70%.
“Ini adalah pelanggaran aturan. Sementara rakyat kecil diminta mematuhi hukum, DPRD malah melanggarnya. Belanja modal untuk rakyat sangat minim, padahal itu yang seharusnya jadi prioritas,” tegas Rozak.
Rozak juga mengkritisi kenaikan BBM yang memicu efek domino terhadap harga barang pokok dan melemahkan daya beli masyarakat. Ia menuding ada permainan oknum dalam distribusi pupuk yang menyebabkan kelangkaan di kalangan petani.
“Kami beri waktu seminggu bagi DPRD untuk membentuk tim khusus yang serius menangani isu ini. Kalau tidak ada tindakan konkret, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar,” ancamnya.
Akhirnya, para demonstran menyodorkan pakta integritas yang ditandatangani oleh perwakilan seluruh dewan, kecuali dari PDI-P yang tidak hadir.
RESPON DPRD: JANJI TINDAKAN LANJUT
