1 Dasawarsa dengan 3 Gubernur ini ibukota dihiasi pro kontra pembangunan 6 ruas tol dalam kota dengan panjang hampir 70 kilometer. Sesekali timbul tenggelam, bahkan menjadi bahan perdebatan hangat saat 2 pilkada DKI terakhir, sehingga bangun tidak dibatalkan juga tidak (menggantung).
Menjadi hal yang "gurih" membangun tol di dalam kota seperti Jakarta dengan volume kepemilikan kendaraan yang tidak perlu kita ragukan. Investment return dan payback period yang relatif lebih cepat menjadi penyemangat investor dalam menanamkan uang nya di 6 ruas tol dalam kota dengan niat mulia ikut mengurai benang kusut kemacetan.
Namun, menyelesaikan kemacetan bukanlah tanggung jawab salah satu moda (jalan tol) tapi tanggung jawab seluruh variabel yang menciptakan kemacetan baik variabel subjek maupun objek.
Dilain sisi, Ketersediaan Anggaran APBD, APBD maupun financing source yang lain semakin hari semakin terbatas untuk infrastruktur dibanding kebutuhan nya. Melakukan value for money untuk infrastruktur merupakan pendekatan yang harus menjadi kebiasaan dan pilihan utama bagi seluruh stakeholder negeri ini terutama pengambil kebijakan.
Tantangan Infrastruktur DKI bukanlah hanya pembangunan 6 ruas tol dalam kota, tapi penyediaan air bersih, pengelolaan air kotor, utilitas yang berantakan, pengelolaan banjir, serta infrastruktur sosial lain yang dibutuhkan warga secara bersamaaan.
Dengan semangat pembangunan 6 ruas Tol dalam kota sebaiknya dilakukan bersamaan analisa penambahan fungsi-fungsi di infrastruktur tsb dalam hal ini 6 ruas Tol tsb (Value Engineering) sehingga dicapai suatu value for money dalam penyediaan infrastruktur DKI dan ikut menyelesaikan banyak variabel masalah kota DKI.
Sebagai ilustrasi, jika 6 Ruas Tol dalam kota dibangun didalam tanah berbentuk dimensi Tunnel (seperti MRT eksisting tentu dengan dimensi yang agak lebih besar) namun ditambah fungsi untuk pengendali banjir, pipa air bersih, pipa air kotor, utilitas (kabel2) sepanjang 70 Kilometer itu merupakan hal yang luar biasa menyelesaikan banyak masalah bagi DKI sekaligus !
Secara kelembagaan hal tsb bisa dilakukan dg tidak terlalu membebani Anggaran Pemerintah (Pusat & Daerah) melalui PPP Project dengan Gubernur DKI mengambil peran sebagai PJPK dengan mengajak semua stakeholder dengan fungsi :
- Fungsi Jalan Tol (Jaya Tol, Jasa Marga, CMNP, dll)
- Fungsi Air Bersih ( Palyja, Aetra, dll)
- Fungsi Air Kotor ( Jababeka Infrastruktur, dll)
- Fungsi Pengendali Banjir (Pemda DKI)
- Fungsi Utilitas (Perusahaan2 IT, dll)
- Fungsi Distribusi Gas - City Gas (Pertagas, PGN)
Jadi, mari kita dukung semangat pembangunan 6 Ruas Tol Dalam Kota *dengan prasyarat mutlak* penambahan fungsi yang sekaligus penyediaan infrastruktur lain dalam menyelesaikan multikompleks masalah DKI Jakarta secara efisien dan bersamaan.
Jabat erat,
Ali sunandar
Jkt 29/12/16