Strategi Menghadapi Ancaman LSM Asing dalam Rangka Disintegrasi Papua

Akhir-akhir ini, di tengah-tengah terjadinya carut-marut politik yang ditandai dengan adanya perang propaganda melalui media sosial, dimana isu tentang berita hoax menghipnotis masyarakat Indonesia, bahkan menambah citra negatif sosial media. Seiring dengan adanya dinamika perkembangan InformationCommunication andTechnology (ICT), maka saat ini setiap individu dengan mudah menyampaikan aspirasi politiknya, bahkan sosial media dijadikan sebagai sarana propaganda politik demi merealisasikan perjuangan politik bagi mereka yang berkepentingan. Seperti apa yang terjadi di Papua saat ini, beberapa tokoh politik anti RI di Papua dan Kelompok Separatis Papua (KSP) mulai agresif menyuarakan aspirasinya agar memperoleh dukungan penuh baik dari dalam negeri maupun fora internasinal agar opsi referendum mereka direstui oleh PBB.

Gejolak atau gonjang-ganjing tentang Papua, semakin hari semakin meningkat ditandai dengan adanya propovokasi dari beberapa negara asing sebagai peniup peluit atau pemrakarsa memanasnya isu tentang Papua. Adanya indikasi berupa terjadinya isu-isu disintegrasi terkait dengan kberadaan Papua menyebabkan Indonesia tidak boleh memandang sebelah mata terhadap persoalan ini. 

Bagaimanapun juga Papua merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dijaga sampai titik darah penghabisan dan sudah menjadi kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta berpartisipasi aktif menjaga keutuhan wilayah NKRI. Negara harus melakukan segala usaha dan upaya untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Nuansa disintegrasi Papua sangat erat dengan rencana kelompok anti RI yang berusaha melakukan internasionalisasi untuk memperoleh dukungan positif dari tokoh politik, anggota parlemen, amnesti internasional dan lembaga internasional lainnya. Hal ini terlihat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing yang terus menyuarakan kemerdekaan Papua di dunia Internasional. Kondisi semacam ini tentunya merupakan ancaman besar terhadap kedaulatan negara. 

Saat ini bukan waktunya lagi pemeritah Indonesia mengkaji dan menerapkan strategi pertahanan negara (Hanneg) yang tepat dan akurat dalam menghadapi berbagai intervensi LSM asing. Keberadaan LSM asing di Indonesia dan beberapa LSM lokal yang memiliki link-up Internasional perlu diawasi secara seksama dan perlu adanya tindakan kontra intelijen untuk memutus mata rantai pergerakan mereka. Sepak terjang tokoh politik seperti Benny Wenda yang terus aktif menyuarakan kemerdekaan Papua di dunia Internasional  sebagai aktor yang bermain di belakang layar perlu dinetralisir.

Strategi PertahananTotal,Terpadu dan Berkelanjutan

Bagi Indonesia permasalahan disintegrasi Papua dari NKRI membutuhkan penerapan strategi pertahanan yang total, terpadu, dan berkelanjutan. Bersifat total berarti mengeluarkan segala bentuk usaha dan upaya untuk mempertahankan Papua agar tidak lepas dari kedaulatan NKRI. Usaha ini tidak hanya menjadi tanggung jawab militer saja, namun kontribusi sipil turut diperlukan dalam penyelesaian konflik Papua. Implementasinya adalah kaum sipil dapat dilibatkan melalui peran media nasional yang memiliki integritas dan komitmen terhadap NKRI. Tidak bisa dipungkiri bahwa media memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap kepentingan nasional maupun internasional. Berbagai media nasional yang ada, baik cetak maupun elektronik dapat digunakan oleh Indonesia sebagai kekuatan positif untuk menandingi pemberitaan negatif tentang Papua yang selama ini selalu mendominasi di media. 

Strategi ini sangat efektif dan low cost  karena media nasional mampu memberitakan berita positif terhadap kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Papua. Melalui media, kebijakan otonomi khusus dan pemberian dana alokasi umum yang besar untuk Papua dapat dipublikasikan ke dunia internasional. Strategi ini bisa dijadikan sebagai kekuatan nonmiliter untuk memperlihatkan ke publik bahwa Indonesia sangat peduli terhadap peningkatan perekonomian Papua.

Sedangkan pada konteks terpadu dan berkelanjutan, Indonesia harus memadukan kekuatan militer dan sipilnya menjadi permanen dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yang dengan penuh kesadaran mau membela negaranya demi keutuhan NKRI. Kombinasi kekuatan tersebut merupakan bagian dari smart power dalam penyelesaian permasalahan disintegrasi Papua. Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjaga wilayah Papua secara profesional harus dipublikasikan melalui seluruh media baik cetak maupun digital ke forum Internasional. 

Peran TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai ancaman di Papua merupakan jawaban terhadap kritikan LSM yang selalu menyinggung isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM), disamping instansi terkait dengan cara mempublikasikan semua kegiatan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur termasuk peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjamin kebhinekaan, keberagaman serta kerukunan hidup antar umat beragama. Dengan adanya publikasi yang fair, maka keberhasilan dan kemajuan dibidang perekonomian dan pembangunan yang selama ini telah dilaksaanakan perlu ditunjukkan sebagai counter attack para kelompok anti RI yang selama ini selalu berusaha mendiskreditkan pemerintah. Strategi semacam ini harus segera diimplementasikan dan direalisasikan sebagai momentum yang sangat tepat demi menjaga keutuhan NKRI.