Hasto Kristiyanto: Ada korelasi antara kekecewaan Abraham Samad dan penetapan Budi Gunawan menjadi tersangka.(4/2)
Pernyataan Hasto yang menyatakan Abraham Samad kecewa gagal menjadi wakil Jokowi saat Pemilu 2014 tersebut, sedikit membuka akar masalah yang timbul antara KPK dan Polri. Hasto mengatakan ia sudah lima kali bertemu dengan Samad untuk membicarakan beberapa hal. “Kami sudah bertemu lima kali, beberapa diantaranya membicarakan masalah posisi Cawapres Jokowi”, katanya.
“Saya berani mengungkapkan hal yang sudah kami tutup rapat-rapat ini karena Abraham Samad mengatakan saya memfitnahnya sebelumnya”, sebut Hasto ketika mengatakan alasan mengapa ia membuka rahasia diantara petinggi partai PDIP dan Samad. Sebelumnya, Abraham mengatakan Hasto memfitnahnya dengan mengungkapkan manuver politik yang dilakukannya saat Jokowi mencari pendamping untuk menghadapi Pemilu 2014 lalu.
Hasto mengungkapkan kekecewaan ketika pemimpin KPK yang melanggar kode etik tersebut tak disama-ratakan kebijakan hukumnya, seolah-olah semua yang bekerja di KPK memiliki hak imunitas yang sangat besar dari masyarakat lain. Kekecewaan Hasto memang bisa dikatakan benar, karena negara ini adalah negara hukum, seharusnya setiap warga negaranya tidak memiliki hak imunitas yang lebih besar dari yang lain.
Jika Abraham terbukti bersalah, maka kemungkinan karamnya KPK menjadi lebih besar, karena hampir semua pimpinan KPK tersandung kasus hukum. Terakhir wakil ketua KPK, Bambang Widjoyanto, yang tersandung kasus hukum terkait sengketa Pilkada Kota Waringin Tengah 2010. Hal tersebut memperlihatkan bahwa para petinggi KPK yang seharusnya bebas dari kasus hukum dan tidak memiliki kepentingan politik diluar institusi, tidak terjadi.
Hasto mengatakan ada korelasi antara penetapan BG sebagai tersangka dan kekecewaan Samad karena gagal menjadi pemdamping Jokowi pada Pemilu lalu. “Saya kaget ketika tiba-tiba saja KPK menetapkan BG menjadi tersangka,” ujarnya. Diketahui sebelumnya BG merupakan orang yang mendukung dan menyarankan JK menjadi pendamping Jokowi untuk menghadapi Pemilu yang otomatis menggagalkan Samad menjadi Cawapres.
Hasto menambahkan bahwa terlihat jelas kekecewaan Samad yang sebelumnya berjanji akan meringankan kasus korupsi Muis dan anggota PDIP lainnya apabila ia benar-benar menjadi Cawapres mendampingi Jokowi pada pemilu lalu. “Ia berinisiatif untuk meringankan kasus korupsi beberapa anggota PDIP,” ujarnya.
Namun begitu, konflik yang terjadi antara KPK dan Polri harus segera diselesaikan Jokowi agar tidak berkepanjangan. Karena jika terus dibiarkan, maka konflik tersebut akan terus berakar dan menimbulkan kasus-kasus baru yang dapat melemahkan fungsi KPK yang terus menerus kehilangan pimpinannya yang tersandung kasus hukum dan pelanggaran kode etik KPK.
Memang hukum kita tidak boleh mengistimewakan siapapun, namun jika ditilik dari kepentingannya, KPK memiliki andil besar dalam menyelesaikan setiap kasus korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, hak imunitas terhadap petinggi KPK diperlukan saat masih menjabat dan menyelesaikan kasusnya setelah selesai menjabat. Dilain sisi, akan lebih bijak ketika seorang petinggi institusi atau lembaga tertinggi negara yang telah berganti status menjadi tersangka mengundurkan diri dan tidak haus jabatan agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Karena pimpinan atau petinggi suatu institusi yang dinyatakan bersalah akan membebani bawahannya yang tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat umum.
Save KPK dan Save Polri, bukan oknumnya!