Isu HAM & Disintegrasi Papua oleh ULMWP Tidak Akan Mendapat Dukungan Internasional

Jayapura - Aksi yang digelar ULMWP melalui Buchtar Tabuni di Jayapura hari ini, Selasa (17/10/2023) dengan membawa isu pelanggaran HAM dan agenda datangnya Komnas HAM PBB ke Indonesia adalah murni pembohongan publik dan tidak akan pernah mendapatkan dukungan dari dunia Internasional. Hal itu dijelaskan oleh Dosen Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih, Marianus Mesak Young pada Senin (16/10/2023).

Menurut Marinus, menyoroti isu HAM dan Referendum Papua, dunia Internasional dalam hal ini Komnas HAM PBB beserta perlemen luar jelas tidak akan merespon kegiatan kampanye hitam yang dilakukan oleh ULMWP. Tidak hanya itu, forum Melanesian Spearhead Group (MSG) yang sebelumnya juga turut serta mendukung ULMWP dalam kampanye hitam tentang Papua, juga secara tegas menutup pintu bagi ULMWP untuk mendapat status keanggotaan penuh.

"Karena diplomasi ULMWP yang gagal di komunitas Melanesia, akhirnya mereka melanjutkan perjuangannya kembali di luar basis politiknya, yakni di Inggris dan Eropa, termasuk dengan mencari dukungan di Papua seperti yang digelar oleh Buchtar Tabuni hari ini di Papua", kata Marinus.  

Marinus menjelaskan bahwa penggalangan dukungan yang dilakukan ULMWP di Papua terhadap Masyarakat Papua sengaja dibuat agar mendapat dukungan dari dunia Internasional dalam hal ini PBB, hal itu sama saja dengan memanfaatkan dan mengatas namakan masyarakat Papua untuk ikut kedalam masalah yang berhubungan dengan disintegrasi bangsa.

"Untuk mendapat dukungan dari luar, maka perlu dukungan rakyat Papua melalui demo besar-besaran, dan disini lagi-lagi rakyat Papua digunakan sebagai alat perjuangan kemerdekaan, padahal rakyat Papua secara keseluruhan secara tegas adalah bagian dari NKRI", kata Marinus.

Oleh karena itu, lanjut Marinus, dia berasumsi dari keilmuannya bahwa dunia internasional tidak akan pernah merespon kegiatan kampanye hitam dengan membawa bawa isu HAM Papua dan Referendum Papua oleh ULMWP. (AlfredKarafir)