Badan Bank Tanah (9, Simpulan Akhir): Mewujudkan Keadilan Agraria dan Kesejahteraan Rakyat

Peran Krusial Badan Bank Tanah: Mewujudkan Keadilan Agraria dan Kesejahteraan Rakyat

Di tengah kebutuhan mendesak akan pemerataan pengelolaan lahan dan keadilan agraria, Badan Bank Tanah hadir sebagai instrumen strategis negara. Dibentuk berdasarkan amanat undang-undang, lembaga ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan agraria, memastikan keadilan akses terhadap tanah, dan mendorong kesejahteraan rakyat secara merata.

1. Landasan Hukum dan Visi Keadilan Agraria

Badan Bank Tanah beroperasi berdasarkan sejumlah landasan hukum yang memperkuat keberadaannya sebagai instrumen negara. Dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur pembentukan Badan Bank Tanah sebagai lembaga khusus pengelola tanah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah memberikan rincian teknis mengenai tugas, fungsi, dan wewenang lembaga ini. Landasan hukum lainnya meliputi:

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi pedoman utama pengelolaan tanah di Indonesia.
• Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah yang menetapkan struktur organisasi dan tata kelola lembaga ini.
• Peraturan Menteri ATR/BPN yang mengatur pelaksanaan teknis operasional Badan Bank Tanah.

Dengan tiga pilar utama --- keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan --- Badan Bank Tanah bertujuan untuk menjamin bahwa tanah tidak hanya menjadi aset ekonomi tetapi juga instrumen sosial yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Peran Strategis dalam Menjawab Tantangan Pengelolaan Lahan

Persoalan tanah di Indonesia sangat kompleks, mencakup berbagai aspek seperti sengketa agraria, tumpang tindih kepemilikan lahan, serta dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan. Badan Bank Tanah hadir untuk mengatasi tantangan ini melalui pendekatan berbasis data yang transparan dan terintegrasi. Beberapa peran strategis yang diemban lembaga ini meliputi:

• Penyelesaian Sengketa Lahan: Melalui mediasi dan redistribusi tanah, Badan Bank Tanah membantu menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung lama.
• Pengelolaan Tanah Terendam: Dalam kasus lahan terdampak banjir atau aktivitas pertambangan, Badan Bank Tanah berfungsi untuk memulihkan dan mendayagunakan lahan tersebut.
• Optimalisasi Tanah Kas Desa: Lembaga ini memastikan bahwa tanah kas desa dikelola untuk kepentingan masyarakat desa, termasuk pengembangan infrastruktur dan peningkatan produktivitas ekonomi lokal.

Strategi ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pengelolaan lahan untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaat.

3. Transformasi dan Solusi Kepemilikan Tanah

Salah satu mandat utama Badan Bank Tanah adalah menciptakan transformasi agraria melalui redistribusi tanah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan memiliki akses ke lahan produktif. Beberapa langkah transformasi yang dilakukan antara lain:

• Redistribusi Tanah: Menyerahkan tanah-tanah negara yang tidak produktif kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya petani kecil.
• Sinergi dengan Bank Nasional: Melalui kerja sama dengan lembaga perbankan, masyarakat dapat memperoleh akses pembiayaan untuk memanfaatkan lahan secara produktif.
• Peningkatan Produktivitas: Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat penerima tanah agar dapat mengelola lahan secara optimal.

Transformasi ini dirancang untuk memberikan solusi jangka panjang yang berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat mandiri secara ekonomi.

(ilustrasi pengelolaan tanah yang baik dan tertata, olahan GemAIBot, dokpri)

4. Mengurai Peran Badan Bank Tanah: Tanah untuk Semua

Sebagai pelaksana peran Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Bank Tanah bertugas memastikan bahwa tanah di Indonesia digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa tugas utama lembaga ini meliputi:

• Penyediaan Lahan untuk Infrastruktur: Mendukung pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya.
• Pengelolaan Tanah Pemerintah: Mengelola tanah-tanah yang berada di bawah kontrol pemerintah agar dapat digunakan secara optimal.
• Peningkatan Nilai Tanah: Melalui pengelolaan yang baik, nilai tanah dapat ditingkatkan untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Peran ini menegaskan kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan agraria masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi secara inklusif.