Republik Tiga Kementerian, Birokrasi Gemuk Demi Kesejahteraan Segelintir

Republik Tiga Kementerian, Birokrasi Gemuk Demi Kesejahteraan Segelintir

(Sebuah Satir yang sedikit Jenaka)

Di tengah himpitan ekonomi dan tuntutan reformasi, pemerintah malah sibuk menggemukkan birokrasi. Tiga kementerian baru yang berkaitan dengan pendidikan muncul, bukan demi efisiensi, tetapi demi bagi-bagi jatah kursi dan anggaran. Apakah rakyat harus bersorak gembira, sementara pesta para elit semakin meriah?

Pembagian Kementerian Pendidikan menjadi tiga kementerian baru, yaitu Kementerian Pendidikan Formal, Kementerian Pendidikan Nonformal, dan Kementerian Pendidikan Komunitas, tampaknya merupakan terobosan "gemilang" dalam sejarah birokrasi negeri ini. Tujuannya jelas, untuk semakin meratakan pembagian jatah dan menjamin "kesejahteraan" bagi lebih banyak pemangku kepentingan. Kalau bisa, mengapa tidak semua kementerian dipecah menjadi tiga juga? Bayangkan saja, negara ini akan semakin makmur, terutama bagi mereka yang berkutat di lingkar kekuasaan.

Contoh sederhana, Kementerian Kesehatan bisa dipecah menjadi Kementerian Pengobatan Formal, Kementerian Pengobatan Alternatif, dan Kementerian Kesehatan Masyarakat. Dengan demikian, lebih banyak kursi menteri, wakil menteri, dan direktur jenderal yang tersedia untuk dibagikan. Tidak perlu repot-repot lagi memikirkan kompetensi, yang penting jatah sudah merata. Setiap pejabat baru dapat anggaran baru, staf baru, dan tentu saja, gedung baru. Betapa meriahnya pesta peresmian gedung kementerian-kementerian baru tersebut!

Lalu, Kementerian Keuangan, mengapa tidak dibagi menjadi Kementerian Pajak Formal, Kementerian Pajak Nonformal, dan Kementerian Keuangan Komunitas? Bayangkan betapa banyaknya peluang untuk memperluas "pengabdian" kepada negara. Anggaran bisa semakin diputar-putar dan dikalkulasi dengan berbagai cara, demi kemakmuran bersama (para pejabat, tentu saja).

Lebih jauh lagi, Kementerian Pertahanan bisa dipecah menjadi Kementerian Pertahanan Darat, Kementerian Pertahanan Laut, dan Kementerian Pertahanan Udara. Dengan tiga menteri yang berbeda, pengadaan senjata dan alutsista pun bisa lebih bervariasi, yang pastinya memperbanyak tender dan keuntungan. Toh, semakin banyak kementerian, semakin banyak pula kesempatan untuk menyalurkan dana "pembangunan" dan proyek-proyek besar.

Pada akhirnya, pemecahan kementerian ini tentu saja bertujuan mulia: bukan hanya sekadar bagi-bagi kursi, tetapi juga "memperindah" struktur birokrasi menjadi semakin gemuk dan berlapis-lapis, seperti kue tart bertingkat yang lezat dinikmati oleh segelintir orang. Dengan semakin banyak kementerian, semakin banyak jabatan, dan semakin tebal anggaran, bangsa ini pasti akan "maju", setidaknya bagi mereka yang kebagian rezeki dari proyek-proyek besar dan rapat-rapat formal yang tiada habisnya.

Inilah era baru pemerintahan yang benar-benar berkomitmen untuk membangun bangsa, meskipun hanya dari atas meja rapat dan hasil diskusi panjang tentang pemecahan kementerian. Maju terus birokrasi, semakin gemuk, semakin merata, dan tentu saja, semakin jaya!