Ketiga, Pengaruh ekonomi atau kekayaan dan sumber daya. Keluarga-keluarga politik yang memiliki akses ke sumber daya ekonomi yang besar dapat menggunakan kekayaan mereka untuk mendukung kampanye politik, mempengaruhi media, dan membeli dukungan. Hal ini memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan terhadap pesaing politik lainnya.
Keempat, Penguasaan struktur partai atau kontrol atas partai politik. Banyak keluarga dinasti memiliki pengaruh yang besar dalam partai politik, memungkinkan mereka untuk mengontrol pencalonan kandidat dan memastikan posisi strategis diisi oleh anggota keluarga atau sekutu. Bahkan mereka bisa dengan seenak pindah partai politik tanpa melalui mekanisme kaderirasi yang mumpuni dan transparan.
Kelima, Kelemahan sistem hukum atau penegakan hukum yang lemah. Sistem hukum yang lemah dan rentan terhadap korupsi memudahkan praktik-praktik politik yang tidak etis, termasuk pembentukan dinasti. Hukuman yang tidak tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan membuat dinasti politik sulit untuk diberantas. Bahkan kasus hukum bisa dipakai sebagai alat barter dengan kekuasaan.
Keenam, Kurangnya pendidikan politik atau kesadaran politik rendah. Kurangnya pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan keterwakilan yang adil membuat banyak pemilih mudah terpengaruh oleh janji-janji populis dan politik uang yang dilakukan oleh dinasti politik.
Ketujuh, Pengaruh sosial dan budaya atau identitas dan loyalitas lokal. Banyak daerah memiliki ikatan sosial dan budaya yang kuat, di mana tokoh-tokoh tertentu dianggap sebagai representasi komunitas atau suku. Dinasti politik sering kali menggunakan identitas ini untuk memperkuat legitimasi mereka.
Mekanisme Politik yang Mempertahankan Dinasti
Mekanisme politik yang mempertahankan dinasti di berbagai negara, termasuk Indonesia, biasanya melibatkan beberapa strategi dan praktik yang memungkinkan keluarga-keluarga berkuasa untuk terus mendominasi arena politik. Ada beberapa mekanisme yang umum digunakan:
Pertama, Kontrol partai politik. Ada dua kemungkinan terjadinya kontrol terhadap partai politik yakni 1) Pengaruh dalam partai. Banyak dinasti politik memiliki pengaruh yang kuat dalam struktur partai politik, memungkinkan mereka untuk mengendalikan pencalonan kandidat dan menentukan arah kebijakan partai. Dan 2) Penguasaan posisi kunci. Anggota keluarga sering ditempatkan pada posisi strategis dalam partai untuk memastikan kebijakan partai mendukung kepentingan dinasti.
Kedua, Penggunaan patronase dan clientelisme. Dinasti politik sering membangun jaringan patronase di mana dukungan politik ditukar dengan keuntungan materiil atau jabatan. Hal ini menciptakan loyalitas dan ketergantungan di antara pendukung mereka serta dengan mengendalikan distribusi sumber daya publik, dinasti dapat mempengaruhi pemilih dan memperkuat dukungan politik mereka.
Ketiga, Manipulasi proses pemilihan melalui pengontrolan terhadap aparat pemilihan. Dinasti dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mempengaruhi proses pemilihan agar menguntungkan kandidat yang mereka dukung. Selain itu dengan melakukan penataan ulang batas-batas daerah pemilihan (melakukan pemekaran provinsi dan kabupaten baru) untuk memaksimalkan keuntungan politik keluarga.
Keempat, Mobilisasi sosial dan budaya. Para kandidat atau incumbent biasanya memanfaatkan identitas budaya, etnis, atau agama untuk membangun dukungan dan melegitimasi kekuasaan mereka. Mereka juga melibatkan organisasi sosial dan keagamaan untuk membangun pengaruh dan dukungan di tingkat akar rumput.
Kelima, Kontrol media dan informasi. Mereka memiliki jaringan media yang kuat sehingga muda mengendalikan atau mempengaruhi media untuk mempromosikan citra positif dan menekan kritik terhadap dinasti. Atau sekarang dengan menggunakan atau memanfaatkan platform media sosial untuk membangun narasi yang menguntungkan dan menggalang dukungan publik.
