Pasca Pilpres Bukan Ending Dari Sebuah Pertarungan Politik

Pilpres 9 Juli 2014, hanya tinggal kenangan. Kenangan itu memiliki dua hal, pertama kenangan akan gejolak kampanye menjelang pilpres. Kedua, kenangan antara menyesel salah pilih dan keberanian menyatakan diri untuk pilihan pribadi adalah benar dan jitu. Kedua kenangan ini, selama ini dibuktikan dengan sebuah perhitungan cepat yang dilakukan lembaga-lembaga survey. Namun kali ini, seolah-olah hasil survey perhitungan cepat, diperkirakan jauh dari kebenaran. Karena itu, setiap tim sukses kedua pasangan berani mengumumkan kepada publik bahwa setiap pasangannya menang pilpres. Dengan keyakinan ini, tim sukses kedua pasangan mengakui secara tidak langsung bahwa kebenaran perhitungan ada pada pihak KPU Pusat. Ini suatu kehormatan untuk KPU Pusat bahwa pihak mereka adalah pihak yang dipercayai kebenaran.

Sedangkan lembaga-lembaga survey dipandang mereka sebagai ‘seolah-olah benar’. Itu artinya bahwa pasca pilpres bukan ending dari sebuah pertarungan politik. Namun, pertarungan politik itu masih tetap berjalan dan terus berjalan dalam pembangunan Republik ini. Ini hal yang jauh lebih bernilai dari pada mengakhiri pertarungan dengan memastikan hasil kemenangan yang akan diumumkan oleh lembaga-lembaga survey maupun akan diumumkan oleh KPU Pusat pada 22 Juli 2014.

Pertarungan Politik Terus Berjalan...

Saya sendiri mempunyai keyakinan bahwa siapapun, entah tim sukses atau rakyat yang menjagokan capres dan wacapresnya yang tidak menang dalam pilpres, tidak akan meninggalkan Republik ini karena cara kampanye yang selama ini dilakukannya tidak santun dan melewati titik batas perikemanusian dan perikeadilan. Bahkan capres dan wacapres yang menangpun, tidak akan mengambil sikap kontra dan menjadi musuh terhadap hasil kampanye hitam atau gelap yang sudah dilakukan. Mengapa? Karena fokus mereka bukan hal itu. Fokus mereka adalah merealisasikan visi misi untuk pembangunan bangsa ini. Rakyat yang telah memilih dan dirasa bahwa calon dipilih itu menang akan menunggu proses pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, mencari siapa saja yang telah berkampanye hitam atau gelap selama menjelang pilpres adalah mencari jarum didalam jerami, daripada membuang tenaga dan pikiran pada hal yang kesia-siaan ini, lebih baik memfokuskan energi dan kolaborasi jejaring untuk melaksanakan visi misi yang telah diusungnya.

Namun, tidak bisa disangkal bahwa yang kalah, akan menjadi oposisi dalam bentuk apapun juga, ketika merealisasikan visi dan misi. Karena itu, sikap berani untuk merangkul, dan sikap berani untuk merekonsiliasi adalah jalan yang harus ditempuh, tidak bisa dibiarkan. Kalau dalam ilmu Fisika, walaupun kaca itu tidak memiliki daya gesekan yang berlawanan nol, tetapi nol itu adalah sebuah bilang, bukan kosong, tidak bernilai dan bukan bilangan. Karena itu rekonsiliasi dan berani merangkul juga adalah ekspresi dari makna sebuah ‘blusukan.’ Dengan begitu, pertarungan politik tidak bisa berhenti pada kemenangan pilpres salah satu pasangan. Pertarungan politik selalu ada dan akan berjalan terus karena wakil-wakil dalam parpol koalisi masih ada ditingkat pusat yang nampak dalam anggota DPR, nampak dalam daerah-daerah yang nampak dalam DPDR dan pemimpin-pemimpin daerah.

Karena itu, calon pemimpin negara ini yang akan memimpin harus memiliki jiwa mengampuni dan selalu mengambil posisi untuk ‘turba’ alias turun ke bawah untuk melihat situasi sebuah daerah, sehingga kebenaran pelaksanaan visi misi, betul-betul dilaksanakan, bukan hanya omong doank.

Rakyat Menunggu Realisasi Visi Misi

Suara rakyat bukan hanya sampai di bilik rahasia pilpres. Suara rakyat akan bergaung terus, entah itu bersorak-sorai ke publik maupun hanya berguman didalam hati, baik di daerah-daerah maupun di kota-kota setelah pelantikan calon pemimpin negera ini. Tentu suara rakyat semacam ini, tidak bisa diabaikan. Rakyat menuggu realisasi visi misi yang sudah disampaikan secara baik dan santun dalam debat politik. Hanya pada rakyatlah, memiliki kemampuan untuk bersuara dan mengeluarkan pendapatnya di depan umum. Rakyat mempunyai hak untuk menagih janji-janji kepada para pemimpinnya.

Hanya bahwa masih ada kesulitan dalam sebuah demokrasi yang dihayati oleh negara kita. Kesulitannya apa? Entah sadar atau tidak, suara rakyat secara sistematis hanya bisa diungkapkan hanya pada saat pilpres dan pilkada. Pemimpin yang dipilih melalui pilpres atau pilkada, setelah bermasalah entah itu tersangkut korupsi, nepotisme dan hal buruk lainnya, dipecat lalu digantikan oleh orang lain tanpa ada pemilihan yang dilakukan oleh rakyat. Tahap ini, suara partai lebih penting daripada suara rakyat. Padahal dalam plpres atau pilkada, rakyat bukan memilih partai tetapi memilih orangnya. Partai hanya menjadi kendaraan yang menghantar orang perorang. Disini jelas bahwa tanpa partai pun, orang per orang bisa mencolonkan diri. Sebagai bukti, calon pemimpin dan wakil pemimpin DKI Jakarta dua tahun lalu, dari non partai.

Dengan begitu, saya hanya mau katakan bahwa ‘demokrasi kita’ belum realistis tetapi masih ada yang tersumbat oleh regulasi-regulasi yang dibuat pemimpin bangsa ini yang takut kehilangan kekuasaan dan kedudukan yang menjanjikan kemewahan hidup. Lalu pertanyaannya adalah mau mencari bentuk demokrasi macam apa yang bisa menjawabi hal ini? Hanya ada jalan yang perlu disikapi adalah sistem demokrasi perlu diatur dengan cara yang demokratis.

Akhirnya, saya sebagai rakyat menunggu dan terus menunggu, siapapun pemimpin Republik ini, harus berkomitmen merealisasikan visi misinya untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa ini. Agar bisa merealiasikan visi misi, sikap merangkul dan rekonsiliasi kepada banyak pihak agar proses mengejahwantahkan visi dan misi berjalan lancar dan baik, tanpa tersumbat oleh pertarungan politik dan negosiasi untuk korupsi dan nepotisme. Negara Indonesia adalah kaya. Kaya kekayaan alam, kaya kekayaan manusia yang kreatif dan mau membangun bangsa ini. Mampukah pemimpin baru membawa bangsa ini menuju Kebangkitan Bangsa yang moderen dan moderat? ***