Sistem Hukum Common Law dan Civil Law dalam Hubungannya dengan Yurisprudensi di Indonesia

SISTEM HUKUM COMMON LAW DAN CIVIL LAW DALAM HUBUNGANNYA DENGAN YURISPRUDENSI DI INDONESIA
Alfina Damayanti 101180012 HKI.H
alfinamayanti05@gmail.com

A.SISTEM HUKUM CIVIL LAW DI INDONESIA
Apabila ditinjau dari hukum tata negara, Indonesia merupakan negara yang cenderung menganut Statute Law System atau Civil Law System. Hukum dalam sistem tersebut bersifat tertutup, karena dalam Statute Law System hakim di pengadilan hanya bertugas menerapkan rumusan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. 

Hukum di Indonesia hanya ada dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum yang hidup di masyarakat apabila belum disusun sampai tahap kodifikasi hukum, maka hukum tersebut tidak dianggap mempunyai kekuatan hukum formil sehingga tidak dapat diterapkan dengan paksaan. 

Apabila dilihat berdasakan teori, pengadilan yang ada dalam negara Statute Law System ini tidak bertindak sebagai pembuat undang-undang karena tidak ada ruang gerak untuk pengadilan. 

Akan tetapi, di Indonesia masih ada kebebasan untuk hakim menemukan hukum dan mencari asas-asas hukum yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya yurisprudensi, lembaga peradilan akan lebih mampu memberikan arah perkembangan hukum yang lebih baik sekaligus dapat menjamin terselesaikannya permasalahan yang ada dengan menggunakan putusan-putusan yang dulu pada kasus yang serupa.

B.HUKUM DALAM SISTEM COMMON LAW
Lahir dan berkembangnya hukum di negara yang menganut Common Law System terjadi sejalan dengan perubahan kondisi sosial di masyarakat. Sifat hukum dianggap bersifat tetap atau kemungkinan tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan kondisi tersebut. Sehingga hukum juga dianggap tidak bisa menyelesaikan apabila terdapat permasalahan-permasalahan baru yang terjadi di masyarakat akibat adanya perubahan sosial. Oleh karena hal tersebut, dapat diartikan bahwa para hakim dalam sistem Common Law, memiliki daya ikat dengan yurisprudensi dalam kasus yang sejenis. 

Segala sesuatu yang telah diputuskan oleh pengadilan dalam Common Law System itulah yang disebut dengan hukum. Hukum yang sudah diwujudkan dalam bentuk sebuah putusan tersebut langsung memiliki kapasitas atau ukuran sebagai aturan hukum yang harus diikuti dan juga wajib diterapkan pada seluruh peradilan  pada saat menjatuhkan hukum terutama dalam masalah-masalah yang unsur-unsurnya dan juga sifat-sifatnya sama dengan masalah sebelumnya yang sudah diputus oleh hakim yang sebelumnya. Oleh karena itu dalam Common Law sistem hal ini dinamakan dengan hukum yurisprudensi.

C.SISTEM HUKUM COMMON LAW DAN CIVIL LAW DI INDONESIA YANG TIDAK LAGI DIPERTENTANGKAN
Dengan adanya fakta bahwa dalam kedua sistem tersebut sama-sama menggunakan yurisprudensi, karena keduanya saling mendekati dan melengkapi. Hukum lebih bersifat konservatif apabila juga dilihat bahwa dalam praktiknya di Indonesia lebih cenderung pada arah menggabungkan antara sistem Common Law dengan Civil Law yang lebih mengutamakan sistem Civil Law dalam penerapannya di pengadilan. 

Meskipun lebih mengutamakan Civil Law System yang resmi dan formal, akan tetapi dalam praktik pengadilan di Indonesia tetap mengakui yurisprudensi selain itu juga dalam ilmu hukum yang diajarkan bahwa yurisprudensi dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. 

Sekalipun kedudukan hukumnya tidak jelas baik dalam tataran teori dan juga praktiknya. Dalam kenyataannya, tidak sedikit putusan-putusan pengadilan yang dijadikan sebagai landasan terhadap putusan terdahulu dalam kasus-kasus yang identik dalam hal mengikuti jejak pandangan hakim terdahulu. Hal ini dilakukan oleh para hakim saat ini dengan berdasar pada pemikiran bahwa mereka memang berpendapat sama dengan putusan-putusan para hakim yang sebelumnya, apabila mereka tidak mengikuti putusan tersebut ditakutkan bahwa dikemudian hari putusan tersebut dibatalkan dalam tingkat pengadilan yang lebih tinggi. 

Selain itu hal ini dilakukan juga adanya rasa untuk membentuk kesatuan hukum dan kepastian hukum pada masalah-masalah yang serupa. Indonesia yang lebih cenderung menggunakan sistem Civil Law dapat dilihat bahwa dalam praktiknya hanya mengandalkan peran lembaga legislatif untuk pembentukan sebuah hukum. Maka, dalam hal yurisprudensi atau putusan pengadilan akan lebih berperan penting dalam memenuhi hukum jika terjadi kekosongan hukum atau belum adanya hukum yang mengatur sebuah permasalah baru.