Inovasi Baru Merdeka Belajar
Pada tahun 2019 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program baru yang disebut "Merdeka Belajar". Merdeka belajar ini berkaitan dengan bagaimana kebijakan yang terkait dengan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun secara strategis. Namun demikian, konsep dari Merdeka belajar ini bukan hanya sesuatu yang diajarkan di kelas dan yang selalu menjadi bagian pertanyaan bagi para guru atau pendidik. Sebaliknya, merdeka belajar memiliki tujuan yang mulia untuk mewujudkan aspirasi bangsa tanpa melalui batas dunia. Oleh karena itu, ketika hal itu terjadi, pendidik juga memiliki kemerdekaan atau kebebasan untuk memutuskan bagaimana dalam mengajar. Konsep merdeka belajar pada awalnya dianggap sebagai tindakan yang memiliki ciri-ciri kebebasan. Namun, konsep ini tetap mengekspresikan belajar dalam batas dan kritik yang ada tanpa menghilangkan prinsip luhur dan moral para pelaku pendidikan. Sejauh ini, banyak orang bingung dengan cara dan tujuan merdeka belajar. Ini berdampak pada sistem administrasi berkenaan dengan ketentuan birokrasi, akreditasi yang semuanya hanya bagian dari cara menjadikan tujuan tersebut sebagai prioritas.
Meskipun konsep merdeka belajar mudah dipahami, namun itu sulit untuk diterapkan. Konsep merdeka belajar berkaitan dengan komitmen, kemandirian, dan kemampuan untuk mewujudkannya, sehingga ketiganya saling terkait dan tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Komitmen dalam belajar merupakan bagian awal dari cita-cita serta tujuan yang telah dituangkan dalam undang-undang pendidikan nasional. Mandiri dalam merdeka belajar juga merupakan landasan untuk mencapai tujuan, tetapi itu juga sulit untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, banyak yang terjebak dalam manipulasi ketentuan dan jabatan, yang menghalangi mereka dalam proses belajar merdeka. Hal ini terhenti diakibatkan banyak masukan serta beberapa tempat konsultasi, sehingga kemampuan dalam mewujudkannya menjadi bagian dari kendala yang begitu besar untuk melakukan inovasi baru dalam pendidikan.
Selain itu, ada yang mengatakan bahwa pendidik tidak perlu belajar dari pakar pendidikan. Dan selain itu juga, pendidik tidak harus menjadi orang yang sempurna dan serba bisa. Pendidik yang efektif adalah pendidik yang mampu belajar dari kegagalan, baik diri mereka sendiri maupun rekan sejawat, sehingga mereka dapat belajar lebih baik dan mampu menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Pendidik yang berani belajar tidak hanya memiliki banyak pengetahuan, tetapi mereka juga mampu memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain. Selain itu, konsep merdeka belajar berarti tidak memaksakan tujuan untuk dicapai, namun belajar membutuhkan waktu untuk menghasilkan inovasi baru. Peserta didik membutuhkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, ini diperoleh dari sebagaimana peran pendidik. Berkaitan dengan potensi para peserta didik yang diperoleh tidak hanya dari proses pembelajaran diruang kelas, namun juga bisa didapat dari lingkungan belajar lainnya. Sehingga kompetensi yang diperuntukkan bagi peserta didik tidak bersifat individualisme melainkan tumbuh bersama lingkungan belajar sekitarnya.
Semua orang memiliki keberagaman, sebagaimana manusia yang merdeka, tetapi setiap orang juga memiliki perannya masing-masing. Merdeka belajar ataupun belajar merdeka terkait istilah tersebut tidak ada perbedaan, hal ini dikarenakan keduanya sama hanya saja memiliki perbedaan antara metode dan sistem. Merdeka belajar adalah salah satu program yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan baik bagi pendidik maupun peserta didik. Tujuan dari program ini adalah untuk memastikan bahwa pendidik, peserta didik, dan orang tua memiliki suasana yang menyenangkan untuk belajar. Prinsip dari merdeka belajar adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan yang dimana tidak ada beban yang berat terkait dengan mencapai tujuan.
Selama ini, Ujian Nasional (UN) berfungsi sebagai sarana bagi siswa untuk maju ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, pada tahun 2021, ujian ini akan ditiadakan dan akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Hal ini dilakukan karena kebijakan UN dianggap kurang tepat karena dianggap berdampak pada cara siswa menghafal daripada memahami. Oleh karena itu, kebijakan UN hanya berfokus pada pencapaian nilai akademik, bertentangan dengan prinsip pendidikan yang memerlukan perhatian pada sikap psikologis peserta didik. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia menemukan bahwa kegiatan UN tidak efektif, dan 70% guru setuju bahwa UN harus ditiadakan. Kebijakan yang direncanakan untuk diterapkan pada tahun 2021 akhirnya dapat diterapkan. UN telah ditiadakan pada tahun 2020 karena masalah besar terkait pembelajaran yang semula dapat terjadi secara tatap muka kini beralih ke pembelajaran daring.
Kebijakan kurikulum merdeka belajar ini telah diizinkan oleh Komisi DPR RI, yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi sebagian besar negara di seluruh dunia. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa para pendidik belum siap dengan sistem asesmen yang baru. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah fakta bahwa beberapa sekolah belum siap untuk diberi kebebasan untuk membuat sistem penilaian sendiri. Ini terjadi karena kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar yang rendah. Beberapa opini pun bermunculan dari beberapa kalangan para akademisi. Ada beberapa orang yang mempertanyakan standar apa yang akan diterapkan secara nasional jika UN ditiadakan. Namun demikian, ini menunjukkan lebih banyak peningkatan kompetensi guru secara keseluruhan, karena keberhasilan program belajar merdeka ditentukan oleh kemampuan guru, yang kondisinya saat ini tidak seimbang seperti yang diharapkan.
Merdeka Belajar Di Era Masyarakat 5.0
Inovasi yang begitu cepat membawa arus kemajuan yang begitu pesat dalam dunia teknologi yang berdampak pada kehidupan sosial. Gaya hidup masyarakat akan berubah secara dramatis karena batas ruang maya dan fisik tidak ada lagi. Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh peran teknologi, terutama dalam hal berinteraksi dan melakukan transaksi.
Society 5.0 atau Masyarakat 5.0 merupakan konsep dari bagian untuk mengintegrasikan, menyeimbangkan antara perkembangan kemajuan teknologi dan permasalahan sosial yang memadukan dunia maya dan fisik. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa society 5.0 adalah kelompok orang yang menggunakan teknologi industri society 4.0 untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Internet of Think dan Artifical Intelligence memiliki peran penuh dalam mengahadapi era society 5.0 dengan tujuan sekumpulan individu atau masyarakat dapat menikmati kehidupan yang memiliki kualitas tinggi (Houtman, 2020).
Oleh karena itu, jumlah penduduk terus menurun setiap tahun, menyebabkan kurangnya populasi di usia produktif. Negara lain, seperti Jepang, akan menghadapi masalah dalam berbagai hal. Kekurangan tenaga kerja akan menyebabkan penurunan produktivitas individu, dan penduduk yang jauh dari kota akan menghadapi kesulitan dalam transportasi dan mobilitas. Akibatnya, pembangunan juga akan menurun sebagai akibat dari kekurangan tenaga kerja yang profesional. Oleh karena itu, Jepang telah berusaha menangani masalah ini dengan menggunakan kemajuan teknologi yang semakin memengaruhi kehidupan masyarakat. Bagian dari Rencana Sains dan Teknologi kelima pemerintah Jepang, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki masa depan dengan cita-cita, adalah Society 5.0. Inovasi teknologi yang semakin berkembang pesat begitu mempengaruhi dalam mengubah kehidupan sosial individu. Gaya hidup dan perilaku sekelompok orang akan sangat berubah karena dunia virtual dan nyata tidak memiliki batasan lagi. Teknologi telah benar-benar menjadi kebutuhan hidup individu, dan kita sekarang menikmatinya dalam hal komunikasi, transaksi, dan lainnya. Akibatnya, gagasan seperti ini menunjukkan bahwa kita berada di Era Masyarakat 5.0, dengan kebijakan kurikulum merdeka belajar, bahwa keduanya saling terintegrasi.
